Friday , May 26 2017
Breaking News
Home / Tag Archives: SH

Tag Archives: SH

BPN Bentuk Saber Mafia Tanah

 PONTIANAK-Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membentuk satuan kerja Saber Mafia Tanah – Sapu Bersih Mafia Tanah, untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. “Untuk menjamin kepastian hukum, kita harus perangi mafia tanah yang sudah merajalela khususnya di Kalimantan Barat,”kata Erpan, SH, yang membidangi masalah Sengketa Tanah Kanwil BPN Kalimantan Barat. Erpan menjelaskan pembentukan ... Read More »

Saksi Ahli Sebut Terdakwa OTT Bukan Pidana

 PONTIANAK-Sidang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Pontianak Kamis (18/5) mengagendakan mendengarkan saksi ahli dari Universitas Taanjung Pura Pontianak. Dalam kesaksiannya, saksi ahli Sahata Simamora, SH dari Untan Pontianak, mengungkapkan, tidak dikatakan sebagai perbuatan pidana bilamana ada kesepakatan dua orang dengan kata-kata sepakat. Kaitannya dengan ketiga terdakwa masing-masing Januar, Bery alias Yan, dan Januardi alias ... Read More »

Unjuk Rasa Pro Ahok di Taman Digulist Ternyata Tak Berizin

 PONTIANAK-Aksi unjuk rasa sekelompok warga pro Ahok yang berpakaian serba warna merah yang sempat dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian karena melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang yakni pukul 18.00 Wib Minggu (14/5), ternyata tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Hal itu terungkap dari pernyataan Turiman Faturrahman, SH, M.Hum, pengamat hukum tata negara Universitas Tanjung Pura Pontianak. “Aksi solidaritas oleh sekelompok yang ... Read More »

Soal Pembatalan Hak Atas Tanah, Ini Penjelasan Kanwil BPN

 PONTIANAK-Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara dapat membatalkan pemberian hak atas tanah walaupun sudah bersertifikat, bilamana keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terdapat cacat hukum dalam penerbitannya. “Aturan itu tertuang dalam Permen Agraria/Kepala BPN RI Nomor 3 ... Read More »

KY Kalbar Sosialisasikan Tugas Pokoknya

 PONTIANAK-Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI) Perwakilan Kalbar mengadakan kegiatan Lokakarya tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH yang ada di Kalbar, Selasa (9/5) bertempat di salah satu hotel Pontianak Kalbar, dibuka secara resmi oleh Kemas Abdul Roni,SH.MH Karo Perilaku Hakim Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Budi Darmawan SH, sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Perwakilan Kalbar mengatakan,  maksud dan tujuan ... Read More »

Portal Berita Borneo Powered By : Bersama Bangsa Group