Penurunan produksi batu bara memperlambat pertumbuhan ekonomi Kutim, sementara Bupati Ardiansyah Sulaiman berharap normalisasi RKAB dan penguatan UMKM mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah pada 2027.
KUTAI TIMUR – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melambat akibat penurunan produksi batu bara sepanjang 2025. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan menjadi faktor utama yang memengaruhi perlambatan ekonomi, meskipun Kutim memiliki kemampuan keuangan daerah yang relatif besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kutim pada 2025 tercatat sebesar 1,05 persen, turun dibandingkan capaian 2024 sebesar 9,82 persen. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya pengaruh sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.
Ardiansyah menyampaikan hal tersebut seusai memberikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim, di Gedung DPRD Kutim, Kamis (08/10/2026).
“Dominasinya ada pada pertambangan dan batubara yang pada tahun 2025 itu mendapatkan pengurangan produksi. Sehingga karena pengurangan produksi maka itu juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, dominasi sektor pertambangan dan penggalian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kutim sangat dipengaruhi oleh perubahan volume produksi batu bara. Ketika produksi mengalami penurunan, dampaknya turut memengaruhi kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan.
Meski demikian, Ardiansyah menyampaikan perkembangan positif terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan batu bara pada 2026. Berdasarkan laporan yang diterimanya, persetujuan RKAB dari pemerintah pusat mulai kembali normal sehingga diharapkan mampu mendorong pemulihan aktivitas produksi.
“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melihat hasil dari pertumbuhan tahun ini,” katanya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Ardiansyah menyoroti kekhawatiran terhadap potensi pengurangan tenaga kerja akibat penyesuaian produksi pertambangan.
Menurutnya, kekhawatiran tersebut sempat muncul seiring berkurangnya rencana produksi sejumlah perusahaan. Namun, dampaknya terhadap ketenagakerjaan dinilai tidak terlalu besar karena sejumlah perusahaan tetap berupaya mempertahankan karyawannya.
“Ini kita terima kasih kepada perusahaan,” tuturnya.
Ardiansyah berharap normalisasi RKAB dapat meningkatkan kembali aktivitas pertambangan sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan lapangan pekerjaan pada 2027.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terus mendorong pengembangan sektor nonpertambangan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap batu bara.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program bantuan permodalan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar sektor pertambangan.
Melalui penguatan UMKM dan pemulihan aktivitas pertambangan, Pemkab Kutim berharap pertumbuhan ekonomi daerah semakin stabil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. [] (ADV)
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan