Sebanyak 10 desa hasil pemekaran di Kutim telah memenuhi persyaratan administrasi pemerintah pusat dan menunggu penerbitan kode desa sebagai tahapan menuju rencana Pilkades pada awal 2027.
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menargetkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 10 desa hasil pemekaran pada awal 2027. Rencana tersebut bergantung pada penerbitan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), setelah seluruh desa yang diusulkan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses verifikasi pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Trisno, mengatakan penerbitan kode desa menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah dapat melanjutkan proses pembentukan pemerintahan desa baru.
Menurutnya, Pemkab Kutim berharap kode desa bagi 10 wilayah tersebut dapat diterbitkan pada 2026 sehingga rencana penyelenggaraan Pilkades pada awal tahun berikutnya dapat dipersiapkan.
“Target kita tahun ini kode desa terbit dari menteri bersamaan dengan desa-desa Lemhannas Indonesia. Dan kita rencanakan di awal tahun 2027 kita adakan pilkades, ada 10 Desa,” tegas Trisno saat ditemui di Rumah Adat Kutai, Minggu (11/10/2026).
Trisno menjelaskan bahwa proses pemekaran desa di Kutim mencakup 15 wilayah yang diusulkan melalui dua kelompok berdasarkan perkembangan tahapan administrasi.
Kelompok pertama terdiri atas 11 desa yang proses pengusulannya telah mencapai pemerintah pusat. Sementara itu, kelompok kedua mencakup empat desa yang masih menjalani tahapan verifikasi di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Itu dibagi ke dalam dua klaster. Yang pertama klaster 11 desa, yang kedua klaster 4 desa dalam tahapan berbeda,” ujar Trisno.
Dari 11 desa yang telah diproses di tingkat pusat, sebanyak 10 desa dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan kini menunggu penerbitan kode desa dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Adapun satu desa lainnya, yakni Desa Miau Baru Utara, masih menghadapi kendala penyelesaian batas wilayah sehingga proses administrasinya belum dapat dituntaskan.
Sementara itu, empat desa yang diusulkan dari wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Kaliorang masih melengkapi sejumlah persyaratan untuk menyelesaikan verifikasi di tingkat provinsi.
Perbedaan tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan desa baru masih bergantung pada pemenuhan persyaratan administrasi masing-masing wilayah. Selain mempersiapkan pemekaran desa, DPMDes Kutim juga melakukan evaluasi terhadap penataan wilayah Rukun Tetangga (RT). Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kondisi geografis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat.
Dalam aspek pendanaan, pemerintah daerah juga mempersiapkan penyaluran anggaran RT setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai perubahan alokasi dana dari Rp100 juta menjadi Rp250 juta.
“Dana RT sekarang sudah bergulir kemarin sudah diterbitkan SK Gubernur terkait perubahan dari Rp100 juta menjadi Rp250 juta sudah diterbitkan dan itu akan didistribusikan di perubahan ini,” pungkasnya.
Peningkatan alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.
Melalui percepatan pemekaran desa dan penataan wilayah RT, Pemkab Kutim berupaya memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan. Penerbitan kode desa bagi 10 wilayah yang telah memenuhi persyaratan menjadi tahapan yang ditunggu agar rencana Pilkades pada awal 2027 dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan