HUT ke-27 Nunukan, 17 Arah Baru Fokus Pemerataan Pembangunan

Melalui program 17 Arah Baru pada 2026, Pemkab Nunukan memprioritaskan pemerataan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penguatan ekonomi lokal di tengah tantangan wilayah perbatasan.

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menargetkan pemerataan pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat melalui program 17 Arah Baru pada 2026. Sejumlah prioritas disiapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur air bersih dan jalan usaha tani, bantuan rumah layak huni, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan, Senin (12/10/2026). Pemerintah daerah menempatkan pemerataan hasil pembangunan sebagai salah satu perhatian utama di tengah pertumbuhan penduduk dan tantangan geografis wilayah perbatasan.

Dalam pidatonya, Irwan menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program maupun anggaran yang terserap. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Capaian pembangunan yang telah diraih harus terus kita tingkatkan, yang terpenting bukan hanya angka-angka pembangunan, tetapi bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata,” tuturnya.

Sebagaimana diberitakan Simp4tik, Senin (12/10/2026), Irwan juga menekankan pentingnya evaluasi pembangunan dan kolaborasi seluruh elemen daerah untuk mewujudkan Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.

Infrastruktur dan perumahan menjadi prioritas

Pada sektor infrastruktur, Pemkab Nunukan merencanakan pengembangan lima unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan 151 paket jalan usaha tani yang tersebar di 16 kecamatan, serta peningkatan dan pemeliharaan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan. Pemerintah daerah juga merencanakan pengadaan tiga unit alat berat untuk mendukung pembangunan.

Penyediaan energi bagi wilayah terpencil dan perbatasan turut menjadi perhatian melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya komunal dan perluasan jaringan listrik.

Di bidang perumahan, program rumah layak huni pada 2026 ditargetkan mencapai 122 unit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 200 unit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 714 unit melalui kerja sama dengan pemerintah pusat.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, terutama di kawasan yang masih membutuhkan peningkatan kualitas layanan.

Pendidikan dan kesehatan diperkuat

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah telah mendistribusikan seragam kepada 21.680 siswa sekolah dasar (SD) dan 10.213 siswa sekolah menengah pertama (SMP). Program beasiswa ditargetkan menjangkau 1.011 penerima.

Pemkab Nunukan juga menganggarkan penyediaan akses internet berbasis Starlink bagi 19 SMP yang belum terjangkau jaringan internet. Langkah ini diharapkan membantu mengurangi kesenjangan akses pembelajaran, khususnya bagi sekolah di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi.

Sementara itu, di bidang kesehatan, sebanyak 11 dokter spesialis dilaporkan telah ditempatkan di Rumah Sakit (RS) Pratama Sebuku dan RS Pratama Sebatik. Pemenuhan tenaga medis serta peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit juga terus dilanjutkan.

Capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta hingga triwulan II 2026 tercatat sebesar 97,32 persen. Adapun program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 42.930 peserta.

Meski demikian, peningkatan akses layanan kesehatan tetap perlu diikuti dengan pemerataan tenaga medis dan kualitas pelayanan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.

Pertanian, perikanan, dan UMKM menopang ekonomi lokal

Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah menjadi bagian lain dari program 17 Arah Baru. Pada sektor pertanian, optimalisasi lahan dan pencetakan sawah pada 2026 ditargetkan mencapai 1.500 hektare. Dukungan juga diberikan melalui penyediaan bibit, pupuk, alat mekanisasi, serta pengembangan kampung hortikultura dan palawija.

Di sektor perikanan dan kelautan, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas serta stabilitas tata niaga rumput laut. Upaya tersebut mencakup kajian bersama Politeknik Negeri Nunukan dan penyusunan regulasi, disertai bantuan sarana perikanan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir.

Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pelatihan pencatatan keuangan bagi 48 unit usaha dan fasilitasi perizinan bagi 80 unit usaha. Pemkab Nunukan juga mendorong pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat kegiatan ekonomi produktif dan kemandirian desa.

Indikator pembangunan menunjukkan perbaikan

Dalam rapat paripurna tersebut, Irwan turut memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan perbaikan pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi Nunukan tercatat sebesar 3,98 persen. Persentase penduduk miskin turun dari 5,73 persen pada 2024 menjadi 5,27 persen pada 2025, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 2,71 persen menjadi 2,61 persen.

Gini Ratio, yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran, turun dari 0,381 menjadi 0,257. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,27 menjadi 69,87.

Dalam tata kelola pemerintahan, Nunukan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Indeks pelayanan publik tercatat 4,32 dengan interpretasi A-, sedangkan keterbukaan informasi publik memperoleh predikat Informatif.

Meski sejumlah indikator membaik, Irwan mengakui masih terdapat pekerjaan rumah, antara lain penanganan tengkes (stunting), pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan pelayanan dasar.

Pertumbuhan wilayah menuntut pemerataan layanan

Sejak terbentuk pada 1999 dengan lima kecamatan, Nunukan berkembang menjadi 21 kecamatan. Jumlah penduduknya juga meningkat dari sekitar 107.000 jiwa menjadi 235.283 jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan publik. Sebagai wilayah perbatasan dengan masyarakat dari beragam suku, agama, dan budaya, Nunukan juga membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menjaga kerukunan sosial.

“Keberagaman yang kita miliki merupakan kekuatan dan modal sosial dalam pembangunan. Karena itu, toleransi, kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong harus terus kita jaga,” ujar Irwan.

Ia menegaskan pelaksanaan program pembangunan harus dilakukan secara terukur, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi kritik serta masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik.

Melalui peringatan HUT ke-27, Pemkab Nunukan berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, pemangku kepentingan, dan masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, program 17 Arah Baru diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga memperluas akses layanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata hingga ke wilayah terpencil dan perbatasan. []

Redaksi 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *