Prevalensi stunting di Kubu Raya mencapai 9,4 persen pada 2026, sehingga pemerintah daerah memperkuat kapasitas kader dan mengoptimalkan dukungan anggaran di 123 desa untuk memperluas upaya pencegahan.
KUBU RAYA – Sebanyak 3.446 balita di Kabupaten Kubu Raya (Kubu Raya), Kalimantan Barat, tercatat mengalami stunting dari total 36.797 balita yang telah diukur pada 2026. Dengan prevalensi mencapai 9,4 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya memperkuat peran kader desa agar pencegahan dan penanganan stunting lebih tepat sasaran.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah meningkatkan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) melalui kegiatan bagi kader se-Kubu Raya yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan kader dalam mengenali keluarga berisiko, mendata sasaran, serta memantau pemenuhan layanan kesehatan ibu dan anak.
Data Dinas Kesehatan Kubu Raya pada 2026 menunjukkan, angka stunting berbeda di setiap kecamatan. Sungai Ambawang mencatat prevalensi tertinggi, yakni 19,6 persen, disusul Teluk Pakedai sebesar 14 persen dan Batu Ampar sebesar 10,6 persen. Sementara itu, prevalensi di Sungai Raya tercatat 6,6 persen.
Perbedaan angka tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan upaya pencegahan dan penanganan dengan kondisi masing-masing wilayah. Pendataan yang akurat perlu diikuti pemantauan dan pendampingan agar keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh layanan secara memadai.
Dalam pelaksanaannya, KPM diharapkan menjadi penghubung antara keluarga sasaran dan layanan yang tersedia. Kader juga didorong memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi balita sebagai bagian dari pencegahan stunting sejak dini.
Informasi mengenai kegiatan peningkatan kapasitas kader dan data penanganan stunting tersebut sebagaimana diberitakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya (Diskominfo KKR), Rabu (14/10/2026).
Selain penguatan kapasitas kader, dukungan pendanaan dari pemerintah desa menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program. Pada 2026, anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk penanganan stunting tercatat dialokasikan di 123 desa dengan total Rp6.124.161.400.
Anggaran tersebut mencakup berbagai bidang kegiatan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta komponen belanja lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan anggaran perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan program dan keluarga sasaran. Karena itu, koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kader, tenaga kesehatan, dan masyarakat diperlukan agar kegiatan yang dijalankan tidak berhenti pada pendataan, tetapi berlanjut menjadi layanan dan pendampingan yang bermanfaat.
Pemkab Kubu Raya berharap peningkatan kapasitas KPM yang disertai pemanfaatan anggaran desa secara optimal dapat memperkuat upaya menekan stunting. Intervensi yang terarah dan berkelanjutan diharapkan membantu anak-anak tumbuh sehat serta memperoleh kesempatan berkembang secara optimal. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan