Pemprov Kaltara mendorong perusahaan hulu migas memperluas perekrutan tenaga kerja lokal, melibatkan UMKM, dan membuka peluang bagi perusahaan daerah agar manfaat industri dirasakan langsung oleh masyarakat.
TARAKAN – Peluang kerja bagi tenaga lokal dan keterlibatan pelaku usaha daerah menjadi sorotan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam pengembangan industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Perusahaan migas didorong memberi ruang lebih besar bagi lulusan perguruan tinggi setempat sekaligus memperluas kemitraan dengan pengusaha lokal agar pengelolaan sumber daya alam berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang saat menerima kunjungan kehormatan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (14/10/2026).
Zainal menilai, pengembangan industri migas tidak cukup hanya berorientasi pada kegiatan operasional dan pemanfaatan sumber daya alam. Sektor tersebut juga perlu berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap putra-putri asli Kaltara mendapat kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di perusahaan migas. Lulusan perguruan tinggi di daerah juga memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri,” kata Zainal.
Menurutnya, perguruan tinggi di Kaltara memiliki potensi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan migas diharapkan membuka peluang karier bagi tenaga kerja lokal sehingga masyarakat daerah dapat mengambil bagian dalam perkembangan sektor tersebut.
Selain memperluas kesempatan kerja, Pemprov Kaltara mendorong peningkatan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perusahaan lokal dalam kegiatan pendukung industri migas. Perusahaan juga diharapkan memperkuat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar manfaat kegiatan usaha dapat dirasakan lebih luas.
Pemprov Kaltara turut mendorong kajian mengenai peluang partisipasi kepemilikan atau participating interest sebesar 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peluang tersebut perlu ditelaah sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.
Di sisi lain, Zainal mengingatkan bahwa pemanfaatan potensi migas harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan. Koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS dinilai penting agar aktivitas industri berjalan selaras dengan kebijakan serta rencana pembangunan daerah.
Pemprov Kaltara menyatakan siap memberikan dukungan dan fasilitasi sesuai kewenangannya untuk mendorong pengembangan sektor migas secara terukur dan berkelanjutan. Zainal menekankan, kerja sama antarpihak perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, terutama dalam membuka akses kerja bagi masyarakat dan memperkuat kapasitas usaha lokal.
“Kemitraan ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pertemuan dan koordinasi. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui kerja sama yang lebih terarah, pengembangan industri hulu migas di Kaltara diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor energi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sebagaimana diberitakan sumber informasi Pemprov Kaltara, Rabu, (14/10/2026). []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan