Pemko Palangka Raya mengupayakan solusi atas kendala riwayat kredit dalam SLIK agar pedagang Pasar Besar dapat mengakses program kredit mikro tanpa bunga yang ditargetkan berjalan penuh pada 2027.
PALANGKA RAYA – Riwayat kredit bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu kendala yang tengah diupayakan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk diatasi agar pedagang kecil tetap dapat mengakses program kredit mikro tanpa bunga. Persoalan tersebut muncul dalam sosialisasi program pembiayaan kepada pedagang Pasar Besar saat Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melakukan kunjungan pada Sabtu (10/10/2026) malam.
Program yang bekerja sama dengan Bank Kalteng itu disiapkan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, calon penerima yang memiliki catatan kredit bermasalah dalam SLIK masih menghadapi hambatan dalam proses pengajuan.
“Program kredit mikro nol persen ini bekerja sama dengan Bank Kalteng untuk memperluas akses permodalan usaha,” ujar Fairid saat menemui para pedagang, sebagaimana diberitakan Media Center Kota Palangka Raya, Sabtu, (10/10/2026).
Untuk mengajukan pembiayaan, pedagang cukup menyerahkan dokumen persyaratan kepada pengurus pasar. Berkas tersebut kemudian diteruskan ke pihak kecamatan untuk diverifikasi bersama perbankan. Dokumen yang diperlukan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pemko Palangka Raya juga membuka fasilitasi pengurusan NIB bagi pedagang yang belum memilikinya. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum memiliki kelengkapan legalitas usaha.
Sementara itu, persoalan catatan kredit dalam SLIK masih dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Bank Kalteng. Fairid menegaskan, program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan permodalan, termasuk warga yang menghadapi persoalan akses pembiayaan.
“Persoalan SLIK ini sedang kami koordinasikan dengan OJK, Bank Indonesia, dan Bank Kalteng. Justru maksud dan tujuan program kami adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti itu agar warga yang membutuhkan tetap terjangkau,” jelasnya.
Program kredit mikro tanpa bunga tersebut ditargetkan berjalan hingga akhir 2026 sebagai tahap pemetaan kendala sebelum diterapkan secara penuh pada tahun berikutnya. Pemko juga melanjutkan pendataan untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan.
Dalam kunjungan yang berlangsung di tengah kabut asap, Fairid turut membagikan sekitar 1.000 masker dan paket susu kepada pedagang serta warga. Bantuan itu menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat selama kondisi kabut asap masih menyelimuti Palangka Raya.
“Selama kondisi kabut asap masih berlangsung, bantuan kesehatan seperti susu dan masker akan terus kami bagikan,” pungkasnya.
Perluasan akses pembiayaan dan penyelesaian kendala administrasi maupun riwayat kredit diharapkan membuat program tersebut dapat menjangkau lebih banyak pedagang kecil. Dengan demikian, dukungan permodalan tidak hanya mendorong keberlangsungan usaha, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan