Menaker Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan memantau pelaksanaan kesepakatan PT Daehyun Bobbin Indonesia dan Rindy Natasya guna memastikan hak pekerja korban kecelakaan kerja terpenuhi.
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan kesepakatan antara PT Daehyun Bobbin Indonesia dan Rindy Natasya, pekerja harian yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rindy merupakan pekerja harian PT Daehyun Bobbin Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kesepakatan antara perusahaan dan pekerja tersebut dicapai pada Selasa (03/11/2026) dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) GBR.
Menaker meminta pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Disnaker setempat untuk memantau perkembangan dan memastikan kedua pihak menjalankan kesepakatan yang telah dicapai.
Melalui siaran pers Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sabtu (07/11/2026), Yassierli menyampaikan keprihatinannya atas kecelakaan kerja yang dialami Rindy.
“Saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan kerja yang dialami Saudari Rindy Natasya. Kami berharap yang bersangkutan mendapatkan penanganan dan pemulihan kesehatan secara optimal. Peristiwa ini juga menjadi perhatian kami agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan benar-benar dilaksanakan,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (07/11/2026).
Pengawalan oleh pengawas ketenagakerjaan diarahkan untuk memastikan hak pekerja korban kecelakaan kerja terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Pemenuhan hak tersebut mencakup pelindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan serta hak lain yang relevan dengan kondisi pekerja dan status hubungan kerjanya.
Selain menyoroti pemenuhan hak Rindy, Yassierli mengingatkan seluruh perusahaan mengenai pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten. Menurutnya, upaya pencegahan kecelakaan kerja perlu menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
Penerapan K3 yang baik diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus memastikan pekerja menjalankan aktivitasnya dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bermartabat.
Melalui pengawasan terhadap kesepakatan tersebut, Kemnaker berupaya memastikan penanganan kecelakaan kerja tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan, tetapi berlanjut hingga pelaksanaan kewajiban para pihak dan pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan