Sebagai koordinator Klaster 01 Infrastruktur dan Konstruksi Satgas Bencana BUMN Peduli, Hutama Karya menyiapkan tiga program untuk mempercepat penilaian kerusakan, pemulihan akses, serta penyediaan hunian dan fasilitas dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
JAWA BARAT – PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan tiga program pemulihan infrastruktur dan hunian pascabencana melalui Klaster 01 Infrastruktur dan Konstruksi Satuan Tugas (Satgas) Bencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peduli. Program tersebut mencakup penilaian kerusakan, pemulihan akses darurat, serta penyediaan hunian sementara dan fasilitas dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
Ketiga program itu dipaparkan dalam Rapat Kerja Satgas Bencana BUMN Peduli yang diselenggarakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (06/11/2026).
Rapat yang dihadiri pimpinan unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta koordinator Satgas dari 70 BUMN tersebut membahas penyusunan program kerja 2027 yang diselaraskan dengan kebijakan BPI Danantara dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Dalam pelaksanaannya, Satgas Bencana BUMN Peduli berada di bawah koordinasi nasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Hutama Karya bertindak sebagai koordinator Klaster 01 yang beranggotakan delapan BUMN. Selain Hutama Karya, klaster tersebut melibatkan PT PP (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya, serta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).
Tiga program yang disiapkan terdiri atas SIGAP INFRA, AKSES PULIH, serta HUNIAN & FASILITAS PULIH. Masing-masing dirancang untuk menjawab kebutuhan penanganan bencana, mulai dari identifikasi kerusakan hingga pemulihan fasilitas masyarakat.
Program SIGAP INFRA difokuskan pada asesmen atau penilaian kerusakan infrastruktur dan penentuan prioritas penanganan melalui pengerahan personel di lokasi bencana.
Sementara itu, AKSES PULIH diarahkan untuk membuka kembali jalur transportasi yang terputus atau terhambat akibat bencana. Pelaksanaannya mencakup pengerahan alat berat, operator, serta perbaikan sementara guna memperlancar distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat.
Adapun HUNIAN & FASILITAS PULIH mencakup penyediaan hunian sementara (huntara) beserta fasilitas dasar, seperti toilet umum, dapur umum, musala, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Analis TJSL Hutama Karya, Harya Digdaya, menjelaskan bahwa ketiga program tersebut disusun untuk menjawab lima kebutuhan utama dalam penanganan bencana.
Kebutuhan itu meliputi ketersediaan data kerusakan, akses distribusi bantuan, huntara dan fasilitas dasar, dukungan alat berat serta material konstruksi, hingga koordinasi penugasan dan penggunaan anggaran.
Pelaksanaan program menggunakan kerangka 3P, yakni manusia (people), proses (process), serta platform dan perangkat (platform/tools). Kerangka tersebut mencakup standar penanganan krisis, penempatan personel koordinasi antarklaster, serta perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan program TJSL.
Secara terpisah, Wakil Presiden Eksekutif (Executive Vice President/EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama yang terarah dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
“Delapan BUMN di klaster ini akan bergerak dengan satu peta kebutuhan, satu standar kerja, dan pembagian peran yang jelas sejak hari pertama,” ujarnya.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan di tengah tingginya jumlah kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2026.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 2.295 kejadian bencana selama periode 1 Januari hingga 4 November 2026. Sebanyak 99,21 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi.
Rangkaian bencana tersebut dilaporkan mengakibatkan 32.405 rumah mengalami kerusakan berat dan 118 jembatan rusak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kesiapan pemulihan infrastruktur, terutama untuk mempercepat akses bantuan dan pemulihan aktivitas masyarakat.
Hutama Karya sebelumnya memiliki pengalaman dalam penanganan dampak bencana, termasuk mengoordinasikan pembangunan 600 unit Rumah Hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, bersama sejumlah BUMN setelah bencana yang melanda Sumatra pada akhir 2025.
Perusahaan tersebut juga mengerahkan alat berat dan menyediakan jembatan Bailey untuk membantu membuka kembali akses jalan yang tertutup lumpur serta material terbawa arus.
Program Klaster 01 turut diarahkan untuk mendukung Asta Cita keenam, yakni pembangunan dari desa dan dari bawah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, serta pengentasan kemiskinan.
Selain itu, program tersebut berkaitan dengan tiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yakni tujuan ke-9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur; tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan; serta tujuan ke-17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan.
Melalui penguatan koordinasi delapan BUMN, Hutama Karya berharap pemulihan akses, hunian, dan fasilitas dasar dapat dilaksanakan lebih cepat serta terarah sehingga masyarakat terdampak bencana memiliki kesempatan untuk kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan