Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SKK Migas Kalsul mencatat 25 wilayah kerja migas dalam tahap eksploitasi dan 13 lainnya dalam tahap eksplorasi, sekaligus menyoroti pentingnya investasi, peningkatan produksi, dan transparansi pengelolaan hulu migas untuk mendukung ketahanan energi nasional.
BALIKPAPAN – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) mencatat sebanyak 38 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) tersebar di kawasan Kalimantan dan Sulawesi. Dari jumlah tersebut, 25 WK telah memasuki tahap eksploitasi, sedangkan 13 lainnya masih dalam tahap eksplorasi. Keberadaan puluhan wilayah kerja tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung produksi migas nasional di tengah tantangan defisit minyak dan kebutuhan penguatan ketahanan energi Indonesia.
Data tersebut dipaparkan dalam kegiatan Coffee Morning bersama insan media yang diselenggarakan SKK Migas Kalsul di De Cafe Balikpapan, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi sarana berbagi informasi mengenai perkembangan industri hulu migas, pengelolaan wilayah kerja, serta tantangan produksi dan investasi di kawasan Kalimantan dan Sulawesi.
Analis Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul Tiara Dinanti menjelaskan bahwa pengelolaan kegiatan usaha hulu migas memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam.
“SKK Migas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Lembaga ini dibentuk untuk memastikan pengelolaan sumber daya migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Tiara.
Menurutnya, SKK Migas menjalankan sejumlah fungsi strategis dalam pengelolaan industri hulu migas. Fungsi tersebut mencakup pemberian pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penyiapan dan penawaran wilayah kerja, penandatanganan kontrak kerja sama, pengkajian rencana pengembangan lapangan, persetujuan rencana kerja dan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama.
Dalam pemetaan kegiatan industri hulu migas di Kalimantan dan Sulawesi, sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tercatat mengelola wilayah kerja yang memiliki kontribusi terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi migas.
Di antaranya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang mengelola WK Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), serta PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang beroperasi di kawasan Kalimantan Timur (Kaltim).
Selain itu, terdapat Eni Muara Bakau dan Eni East Sepinggan yang terlibat dalam pengelolaan proyek migas laut dalam, termasuk Geng North, Gehem, dan Jangkrik.
Kontraktor lainnya adalah Medco E&P yang menjalankan kegiatan usaha di sejumlah wilayah kerja Kalimantan, serta Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. yang mengelola Blok Sengkang di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kawasan Kaltim juga memiliki fasilitas pengolahan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG), yakni Badak LNG di Kota Bontang, yang menjadi bagian dari infrastruktur industri gas nasional. Selain 38 WK yang berada pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, SKK Migas Kalsul mencatat satu WK migas serta lima WK gas metana batubara (GMB) dalam proses terminasi.
Data tersebut menunjukkan luasnya cakupan kegiatan pengelolaan hulu migas di kawasan Kalimantan dan Sulawesi, mulai dari pencarian cadangan baru, pengembangan lapangan, hingga produksi sumber daya migas. Dalam pemaparannya, Tiara turut menyoroti tantangan ketahanan energi nasional, terutama kondisi neraca minyak bumi Indonesia yang masih menghadapi defisit.
Berdasarkan materi yang disampaikan SKK Migas, Indonesia telah menjadi importir neto minyak sejak 2004. Kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan minyak dalam negeri melampaui kemampuan produksi nasional.
Ketergantungan terhadap impor minyak berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan atau fluktuasi yang signifikan.
Karena itu, peningkatan produksi minyak nasional menjadi salah satu kebutuhan strategis yang perlu didukung melalui penguatan kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif.
Upaya tersebut juga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal dan pemberian insentif yang mampu menarik investasi ke sektor hulu migas, mengingat kegiatan eksplorasi memerlukan biaya besar dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.
Tiara menjelaskan bahwa industri hulu migas memiliki karakteristik khusus dibandingkan sektor usaha lainnya. Kegiatan industri ini membutuhkan investasi modal besar, pemanfaatan teknologi canggih, serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus.
Risiko terbesar terutama muncul pada tahap eksplorasi karena kegiatan pencarian cadangan migas belum tentu menghasilkan temuan yang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan dan diproduksi.
Secara umum, kegiatan usaha hulu migas mencakup dua tahapan utama, yakni eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi merupakan proses pencarian dan pembuktian potensi cadangan migas, sedangkan eksploitasi meliputi pengembangan lapangan serta kegiatan produksi minyak dan gas bumi.
Sementara itu, kegiatan usaha hilir migas mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan kegiatan niaga.
Dalam pengelolaannya, Indonesia menerapkan skema kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Melalui skema tersebut, hasil produksi migas dibagi antara negara dan kontraktor sesuai ketentuan kontrak, sedangkan risiko investasi dan kegiatan operasional ditanggung kontraktor berdasarkan pengaturan yang berlaku.
Selain membahas tantangan produksi dan investasi, SKK Migas Kalsul juga memaparkan ketentuan mengenai pengelolaan aset yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, aset yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama migas termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas sesuai ketentuan yang berlaku.
Aset tersebut meliputi fasilitas produksi, tanah, bangunan, serta berbagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional hulu migas.
Pengelolaan aset tersebut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan agar pemanfaatan sumber daya migas dan fasilitas pendukungnya dapat memberikan manfaat optimal bagi negara.
Dari sisi tata kelola kelembagaan, SKK Migas juga menempatkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2025 sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat integritas organisasi. Penerapan sistem tersebut diarahkan untuk mendukung transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah praktik penyuapan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan usaha hulu migas.
Dalam kesempatan tersebut, Tiara menyampaikan apresiasi kepada para wartawan yang menghadiri kegiatan Coffee Morning. Ia menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan antara SKK Migas dan media massa.
Menurutnya, kegiatan usaha hulu migas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya strategis negara yang membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan media.
“Kami berharap media bisa menjadi jembatan informasi antara SKK Migas dengan masyarakat. Media dapat menyampaikan informasi yang tepat mengenai kegiatan hulu migas, sekaligus membangun kolaborasi melalui pemberitaan yang berimbang agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Tiara menilai pemberitaan yang akurat dan berimbang dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kompleksitas industri hulu migas, termasuk risiko eksplorasi, kebutuhan investasi, pengelolaan aset negara, serta kontribusinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional.
Melalui komunikasi yang terbuka, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai berbagai kegiatan eksplorasi dan produksi migas, termasuk manfaat ekonomi dan tantangan yang dihadapi industri tersebut.
Ia juga berharap hubungan kemitraan antara SKK Migas Kalsul dan insan media terus diperkuat agar informasi mengenai kegiatan usaha hulu migas dapat disampaikan secara luas, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
“Penguatan kolaborasi antara pemerintah, KKKS, media, masyarakat, serta berbagai instansi terkait menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri migas nasional,” tutup Tiara.
Dengan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan transparansi, serta pengelolaan wilayah kerja yang berkelanjutan, industri hulu migas di Kalimantan dan Sulawesi diharapkan dapat terus berkontribusi terhadap produksi energi nasional, optimalisasi penerimaan negara, dan penguatan ketahanan energi Indonesia. []
Penulis: Irwanto Sianturi | Penyunting: Nursiah
