Meski dana transfer ke daerah berkurang sekitar 50 persen, Pemkot Bontang berupaya mempertahankan bantuan pendidikan keluarga nelayan, pengelolaan pulau berpenghuni, serta mendorong hilirisasi hasil perikanan.
BONTANG – Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen tidak menghentikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mempertahankan program perlindungan masyarakat pesisir. Pemerintah daerah memastikan bantuan pendidikan bagi anak nelayan, pengelolaan pulau berpenghuni, hingga pengembangan industri pengolahan hasil perikanan tetap menjadi prioritas pembangunan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moernaeni dalam Musyawarah Daerah (Musda) dan Dialog Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (21/11/2026).
Neni mengatakan, keterbatasan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan. Meski demikian, Pemkot Bontang berupaya agar kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penurunan dana transfer yang mencapai sekitar 50 persen, dari sebelumnya Rp3 triliun menjadi Rp1,5 triliun, tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Namun, kami tetap berupaya mempertahankan program-program prioritas yang telah tertuang dalam RPJMD dan didukung melalui APBD,” tegasnya.
Salah satu program yang dipertahankan ialah bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga nelayan. Bantuan tersebut mencakup sepatu, tas, buku, dan seragam. Pemkot Bontang juga merencanakan penambahan seragam Pramuka gratis pada tahun mendatang.
Selain pendidikan, perhatian pemerintah daerah diarahkan pada keberlanjutan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau berpenghuni. Meski kewenangan pengelolaan laut telah beralih ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemkot Bontang memperoleh rekomendasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk tetap mengelola kawasan wisata Beras Basah dan lima pulau berpenghuni.
“Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi. Alhamdulillah, Bontang mendapatkan rekomendasi untuk tetap mengelola kawasan wisata Beras Basah serta pulau-pulau berpenghuni, seperti Malahing, Kandindingan, Tihi-tihi, Gusung, dan Selangan. Sebab, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut merupakan warga Kota Bontang,” ujar Neni saat menghadiri kegiatan tersebut, sebagaimana dilansir Sekretariat Daerah Kota Bontang, Sabtu (21/11/2026).
Di sektor ekonomi, Pemkot Bontang mendorong pengembangan blue economy atau ekonomi biru dengan memperkuat hilirisasi hasil perikanan. Rumput laut menjadi salah satu komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah, sehingga nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
“Potensi perikanan Bontang, khususnya rumput laut, harus kita kembangkan. Jangan hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi perlu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Dengan demikian, manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh nelayan dan masyarakat pesisir,” ungkap Neni.
Neni menilai, pengembangan industri pengolahan hasil laut dapat mencontoh pola investasi industri kelapa sawit yang telah berkembang di Bontang. Kehadiran pabrik crude palm oil (CPO) dan minyak goreng dinilai menunjukkan peluang pengembangan industri berbasis komoditas lokal apabila didukung investasi dan pengelolaan yang tepat.
Persoalan lingkungan laut juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemkot Bontang berkomitmen menelusuri laporan pencemaran laut, termasuk keluhan nelayan mengenai kematian ikan di kawasan Tanjung Limau. Penyelidikan lapangan diperlukan untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus memastikan perlindungan ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, Sumardjono, berharap Musda dapat menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat posisi nelayan dalam pembangunan nasional. Nelayan, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam penguatan ekonomi bangsa.
Musda HNSI Kaltim diikuti 45 peserta aktif, terdiri atas 33 utusan dari 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI kabupaten/kota, empat perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI, serta delapan peserta DPD HNSI Kaltim. Kegiatan tersebut juga diisi penganugerahan penghargaan Triad Samudra kepada Andi Sofyan Hasdam sebagai Bapak Nelayan Kaltim dan Mangkana sebagai Duta Nelayan.
Dalam forum yang sama, HNSI Kaltim menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mulawarman. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat riset serta pendampingan teknis bagi nelayan.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andi Sofyan Hasdam, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Provinsi Kaltim Irhan Hukmaidy yang mewakili Gubernur Kaltim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Muhammad Sahib, serta Ketua DPD HNSI Kaltim Ahmad Aznem.
Keterlibatan pemerintah, organisasi nelayan, akademisi, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat program perlindungan masyarakat pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Dengan demikian, pengembangan sektor perikanan Bontang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteraan nelayan dan kelestarian lingkungan laut. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan