Hutama Karya menandatangani kerja sama dengan Kejati Jambi untuk memperkuat pendampingan hukum dan tata kelola proyek infrastruktur, seiring pembangunan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 2A dan 2B yang telah mencapai progres 53,30 persen.
JAMBI – PT Hutama Karya (Persero) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayah Jambi. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Jambi, Kamis (19/11/2026).
PKS tersebut ditandatangani Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum (Human Capital & Legal) Hutama Karya Muhammad Fauzan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sugeng Hariadi. Penandatanganan turut dihadiri Komisaris Hutama Karya Mukri.
Melalui kerja sama tersebut, Kejati Jambi akan memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Pendampingan dilakukan secara preventif untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Fauzan menjelaskan, pendampingan hukum sejak tahap awal diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur.
“Kami ingin setiap keputusan dan tahapan proyek sudah sesuai aturan sejak awal. Dengan begitu, pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan kepastian yang lebih kuat,” ujarnya.
Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) yang tengah dikembangkan Hutama Karya hingga wilayah Jambi.
Sehari sebelum penandatanganan PKS, Rabu (18/11/2026), Fauzan meninjau pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 2A dan 2B. Peninjauan mencakup pekerjaan Jembatan Bayung Lencir sepanjang 1,214 kilometer pada Seksi 2B serta pembangunan jembatan perlintasan jalan nasional di Seksi 2A.
Kedua seksi tersebut memiliki panjang keseluruhan 55,8 kilometer dengan dua lajur pada setiap arah. Ruas jalan tol ini dirancang untuk mendukung kecepatan kendaraan hingga 100 kilometer per jam dengan menggunakan perkerasan beton kaku (rigid pavement).
Pembangunan Seksi 2A dan 2B juga mencakup 26 struktur jembatan yang terdiri atas dua jembatan sungai, 10 lintasan bawah (underpass), dan 14 lintasan atas (overpass).
Selain itu, proyek dilengkapi empat struktur pelat di atas tiang pancang (pile slab), 158 gorong-gorong kotak (box culvert), serta empat tempat istirahat dan pelayanan (TIP).
Hingga November 2026, progres konstruksi kedua seksi tersebut telah mencapai 53,30 persen. Setelah seluruh ruas tersambung, Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi diharapkan memperkuat konektivitas transportasi antara Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan Jambi, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan tol memiliki berbagai aspek hukum yang perlu mendapat perhatian, mulai dari perizinan, perlintasan dengan jalan nasional, jaringan utilitas, hingga hubungan kontraktual dengan para pemangku kepentingan.
Karena itu, pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dinilai penting untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum, memitigasi risiko, dan menjaga kelancaran pembangunan.
Wakil Presiden Eksekutif (Executive Vice President/EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kejati Jambi merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan melengkapi sistem pengawasan internal terhadap pelaksanaan proyek.
Menurutnya, sinergi tersebut juga mencerminkan komitmen Hutama Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
“Di lapangan, kami memastikan mutu dan keselamatan pekerjaan. Bersama Kejati Jambi, kami memastikan setiap langkah proyek berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Keduanya penting agar proyek infrastruktur nasional ini bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Hamdani.
Melalui kerja sama tersebut, Hutama Karya berharap pelaksanaan proyek infrastruktur di Jambi, khususnya pembangunan JTTS, dapat berlangsung lebih tertib secara hukum, meminimalkan risiko pelaksanaan pekerjaan, serta mempercepat terwujudnya konektivitas antardaerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan