Breaking News
Home / Berita Lainnya / BPTD Wilayah XIV Kalbar Tengerai Banyak Pelanggar ODOL

BPTD Wilayah XIV Kalbar Tengerai Banyak Pelanggar ODOL

 

FGD : Acara Focus Group Discussion (FGD) ODOL dan Pendeklarasian Zero ODOL 2023 Senin (26/10) di Hotel Golden Tulip Pontianak.(Foto:Saidi Akbar)

PONTIANAK (beritaborneo.com)-Kementerian  Perhubungan Direktorat Jenderal (DITJEN) Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalbar mengambil langkah strategis dalam penanganan pelanggar over dimension dan over loading (ODOL) yang ada di Kalbar terutama untuk angkutan darat.

“Kita melakukan FGD, tujuannya adalah membuat komitmen bersama, menyamakan persepsi untuk menangani pelanggar over dimension dan over loading (ODOL) yang ada di Kalbar terutama untuk angkutan darat, nah ini kan ada dua sisi over dimension dan ada over loading,’’kata H.Syamsuddin, M.S.i, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalbar, Senin (26/10) di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Menurut  H.Syamsuddin, Over dimension maksudnya ukuran, ukuran dari angkutan barang itu misalnya truk yang melebihi dari ketentuan yang sebelumnya sudah ditetapkan misalnya panjangnya itu 3 meter tapi mereka buat 3,5 meter, itu melebihi dimension nya nah itu banyak yang terjadi disini, tapi bukan disini saja diseluruh Indonesia seperti , penanganannya adalah dengan normalisasi kendaraan dikembalikan ke srot awal, jadi sesuai dengan dimension sebenarnya dikeluarkan oleh pabrikan itu yang banyak yang melanggar.

Kemudian kata H. Syamsuddin, yang kedua over loading over loading itu maksudnya kelebihan muatan misalnya dalam sebuah mobil angkutan itu hanya boleh 4 ton tapi mereka memasukan barang nya itu 6 ton sampai 8 ton jadi ada yang kelebihannya itu ada lebih 50 persen sampai 100 persen nah itu nanti kerugiannya adalah menghancurkan jalan kita akan rusak kemudian menambah kemacetan karena kan arusnya berkurang seperti yang disampaikan pak kadis tadi juga bisa membuat kecelakaan di jalan, karena mobil kan tidak stabil lagi, tidak sesuai lagi dengan peruntukan nya.

“Nah ini akan kita tertibkan bersama-sama stakeholder, terkait ini kita undang disini semuanya agar angkutan barang ini dimension nya sesuai, muatannya juga sesuai tidak melebihi dari batas yang telah ditentukan, nah kewenangan kami untuk menangani ini adalah dijembatan timbang atau UPPKB,’’ujar H. Syamsuddin disela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) ODOL dan Pendeklarasian Zero ODOL 2023 Senin (26/10) di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Masih menurut H. Syamsuddin, UPPKB kita yang menjadi kewenangan BPTD XIV Kalbar ada 4 yaitu, Siantan, Sosok, Sintang, Ketapang dan yang  paling ramai itu adalah yang di Siantan, jadi berdasarkan pantauan yang melebihi muatan kita akan turun kan muatan nya atau kita  transfer ke angkutan mobil yang lain, harus mengambil truk lagi untuk memindahkan muatan nya, itu salah satu cara untuk menindak kalau ada kesalahan administrasi, kesalahan dimension atau KIR nya mati kita akan melakukan penilangan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Boyman Harun, SH Anggota Komisi V DPR RI, Sesditjen Hubdat, Unsur Forkomimda Kalbar, Dirlantas Polda Kalbar, Kadishub Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalbar, Kapolres se Kalbar, Organda, Aptrindo, ALFI, Perusahaan Karoseri, Dealer, dan instansi terkait.

Sedangkan sebagai narasumbervdalam FGD tersebut yaitu Kasubdit Dalops, Wadirlantas Polda Kalbar dan Ketua Atrindo.(Rachmat Effendi/Saidi Akbar)

106 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

About Biro Kalbar

Biro Kalbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa