Breaking News
Home / Berita Lainnya / Dian Eka Muchairi Nahkodai Dekopinda Kalbar

Dian Eka Muchairi Nahkodai Dekopinda Kalbar

 

MUSYWIL : Musyawarah Wilayah (Musywil) Dekopinda Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan keputusan secara demokratis dengan terpilihnya Dian Eka Muchairi, SH, MM sebagai ketua, Sabtu (17/10) di Hotel Mahkota Pontianak.(Foto : Saidi Akbar)

PONTIANAK (beritaborneo.com)-Perhelatan Musyawarah Wilayah (Musywil) Dekopinda Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan keputusan secara demokratis dengan terpilihnya Dian Eka Muchairi, SH, MM sebagai ketua, Sabtu (17/10) di Hotel Mahkota Pontianak.

“Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada khususnya buat kawan-kawan Dekopinda Provinsi Kalbar yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin Dekopinda Provinsi Kalbar ini,’’kata Dian Eka Muchairi, SH, MM usai terpilih sebagai ketua.

Menurutnya, program selanjutnya akan disusun program kerja dalam waktu secepatnya sesuai dengan amanah daripada Muswil yang mana sebenarnya ada keinginan bagaimana selama ini koperasi yang dikenal masyarakat selama ini hanya simpan pinjam.

Jadi koperasi yang banyak untuk produksi tidak berjalan, nah kita berharap kedepannya bagaimana menumbuh kembang kan sehingga memberikan sesuatu motivasi dengan pelatihan-pelatihan segala macam sehingga koperasi yang produksi bisa berjalan, apalagi sekarang kan jaman era digital, jadi memang koperasi harus bisa menyesuaikan jaman, saya rasa itu.

Menyangkut kepemimpinan ganda, Dian Eka Muchairi menegaskan, untuk dualisme dalam tubuh Dekopin kita tidak usah terlalu pikirkan, “nanti itu adalah ranah pemerintah yang mana pemerintahlah yang akan bisa melihat mana yang sah atau tidak sah dan untuk sementara ini sekretariat kita pakai di jalan Tabrani Ahmad Pontianak dan masalah aset itu nanti kita bicarakan setelah memang ada keputusan dari pemerintah, ya saya rasa begitu,’’tegas Dian Eka Muchairi yang juga anggota DPRD Kota Pontianak itu.

Sementara itu menurut Drs. Sarjono Amsan, Sekjen Dekopin yang mewakili Ketum Dekopin mengatakan, seharusnya  sebuah badan hukum di sahkan oleh pemerintah, yakni ada pada dari Kemenkumham, kalau kita Keppres sekarang kalau ditanya mana badan hukum mu, mereka pasti bingung karena tidak ada pengesahan pemerintah, jadi lama-lama ini tenggelam sendiri gak usah di apa-apain, saya yakin kalau melakukan perikatan akan kebingungan.

“Saya bilang inikan berdasarkan anggaran dasar gitu lo, kalian pakai apa gitu, kalian pakai aturan apa yang lucu mereka pakai, tapi nggak disebut ya, mereka pakai anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga menjadi turunan dari anggaran dasar yang di Keppres kan, AD/RT berdasarkan Keppres nomor 6, 2011 kan ada anggaran dasar, anggaran dasar itukan, anggaran rumah tangga itukan turunan dari anggaran dasar berdasarkan Keppres dia pakai itu sementara anggaran dasar yang Keppres ini menurut mereka ini dirubah.

‘’Kalau kita kan waktu itu  keluar dari Munas Makassar dan melanjutkan Munas berdasarkan anggaran dasar yang ada, karena di anggaran dasar itu tegas disebutkan hanya dua periode dan dibatasi, sedangkan NH sudah empat periode jadi dia rubah, jadi pas mau itu komisioner dia rubah.’’tegasnya. (Rachmat Effendi/Saidi Akbar)

143 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

About Biro Kalbar

Biro Kalbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa