Breaking News
Home / Headlines / Dosa Bersama di Pilgub Kaltim

Dosa Bersama di Pilgub Kaltim

 

Terbentuknya Kaltara memberi masalah baru. Meski terdata sebagai pemilih Kaltara, warga di sana punya hak memilih pada Pemilukada Kaltim. Pro dan kontra muncul, Pilgub Kaltim dinilai cacat hukum dan terancam digugat. Benarkah akibat kesalahan bersama?

Dosa Besar Pilgub Kaltim

Oleh : Hadi Purnomo

Akhir 2012 lalu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terbentuk. Berdirinya daerah hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini didasari atas terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 November 2012.

Berdirinya Kaltara menjawab tuntutan warga di utara Kaltim, yang mencakup Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan, untuk mendirikan provinsi sendiri sejak beberapa tahun silam. Tentu saja itu seperti angin segar, terutama bagi mereka yang selama ini getol berjuang.

Namun dibalik berdirinya Kaltara, terbitnya UU No. 20/2012 menyisakan sejumlah persoalan rumit. Salah satunya adalah aturan tentang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan kepala daerah yang dinilai berstandar ganda. Karena itu di Februari 2013 lalu, sepuluh politisi calon anggota DPRD Kaltara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi (judisial review­) beberapa pasal pada UU No. 20/2012.

Mereka adalah H.J Jahidin SH.MH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Thamrin dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Asnawi Arbain dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sutarno Wijaya dari Partai Golongan Karya (Golkar), Aran Marcos Intjau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Thresea Pilipus (Golkar), Syarief Almahdali dari Partai Bulan Bintang (PBB), Zulkifli Alkaf (PAN), Sony Setiawan dari Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Samsul Tribuana dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Yang diajukan uji materi adalah pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Lalu Pasal 13 ayat (1), ayat (4). Dan terakhir Pasal 20, ketentuan peralihan, pada ayat (1). Inti dari gugatan tersebut adalah agar tidak ada kevakuman dalam fungsi legislatif, DPRD Kaltara harus segera dibentuk dan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara.

Sayangnya, setelah beberapa kali dilakukan sidang, namun hingga awal September lalu MK belum memberikan keputusan terkait uji materi itu. Berlarut-larutnya keputusan MK itu juga menjadi salah satu sebab munculnya masalah baru pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kaltim yang digelar 10 September ini.

Yakni soal adanya status ganda para pemilih yang berada di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan. Secara yuridis, mengacu UU No. 20/2012, mereka bukan lagi penduduk Kaltim, tetapi oleh KPU diberikan hak untuk ikut memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim pada Pemilukada Kaltim 2013 ini.

KPU Kaltim sendiri berani memutuskan bahwa para pemilih di Kaltara turut punya hak pilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim ini atas dasar Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 162/KPU/III/2013. Menurut salah seorang anggota KPU Kaltim, Jofri, meski surat edaran itu tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan. Namun, karena sifatnya hirarki, maka keberadaan KPU RI sebagai regulator, kedudukannya tertinggi. Sehingga setiap regulasi yang dibuat KPU RI, seluruh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menjalankannya.

“Kalau bicara tata urutan perundang-undangan, kedudukan surat edaran KPU RI itu tidak ada apa-apanya. Tapi berdasarkan perintah KPU RI (Pusat), karena sifatnya hirarki, maka perintah KPU RI yang mengatakan pileg dan Pilkada Kaltim masih dilaksanakan oleh KPU Kaltim. “Pilkada 2013 maupun Pileg 2014, masih KPU Kaltim yang melaksanakannya. Sedangkan Pilgub Kaltara yang akan digelar tahun 2015, pelaksanaannya nanti adalah KPU Kaltara, tentunya setelah DPRD Kaltara secara resmi dilantik,” jelas Jofri.

Dikatakan Jofri, warga Kaltara dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Kaltim karena secara hukum masih masuk Kaltim. Provinsi Kaltara belum ada pemerintahan definitif, KPU dan DPRD Kaltara belum ada, kecuali Pj Gubernur. Oleh karenanya, masuknya pemilih Kaltara dalam DPT Pilgub Kaltim, berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Pemilukada Provinsi dan Kabupaten induk, tetap bisa melaksanakan Pemilukada, melibatkan daerah otonomi baru.

Sikap ngotot KPU tersebut mengundang banyak pro dan kontra. Kritikan pedas muncul dari Pengamat Politik yang juga Guru Besar Fisip UI, Prof. Dr. Mawardi Rauf. Menurutnya, secara hukum dan administrasi sudah jelas Kaltara dan Kaltim sudah berbeda provinsi. Meski Kaltim merupakan provinsi induk dari Kaltara, tapi hak pilih warga Kaltara tidak bisa digabung dengan Kaltim.

Prof. Mawardi mengingatkan, Kaltara sudah terbentuk resmi sebagai provinsi baru. Jadi, tegasnya, secara legal dan hukum tidak lagi sebagai penduduk Kaltim. “Mereka tidak punya hak suara di Pilgub Kaltim. Jika masih diberi hak suara, itu tidak sah. Pilgub bisa batal dan diulang,” jelas Rauf kepada wartawan.

Ia merasa heran adanya pemaksaan suara dari Kaltara dalam Pilgub Kaltim. “Ini jelas melanggar UU. Sarat kepentingan politik dan uang. Itu cari-cari alasan saja. Ini merusak Indonesia,” kritiknya.

Menurutnya, pemaksaan suara kental kepentingan politik. Bahkan, ia mengendus ada kepentingan tertentu. “Itu hanya cari peluang. Jelas-jelas menyalahi aturan. Sangat rawan jika dipaksakan. Dana Pilgub itu besar. Bisa terindikasi korupsi dan merugikan keuangan negara,” tegasnya.

Ia meminta, jika masih dipaksakan maka KPU Pusat dan KPU Kaltim sebagai penyelenggara Pilgub harus bertanggung jawab. “Rusak indonesia jika begini. Sangat tidak rasional. Dalam dua tahun, dua kali ikut Pulgub. Ini merugikan uang negara,” tegasnya.

Ia mengingatkan KPU untuk mengatur ulang hak pilih warga Kaltara dalam Pilgub Kaltim.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Djohermansyah juga melemparkan masalah ini pada KPU. Menurutnya, kewenangan penyelenggaraan pilgub ada pada KPU, bukan Kemendagri RI. “KPU telah menetapkan kebijakan, jika suatu daerah otonomi baru akan menggelar Pilkada, ikut provinsi induk,” jelas Herman, melalui ponselnya.

Ia menjelaskan, untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pun masih tetap ikut provinsi induk. Ukuran yang digunakan aturan main perundang-undangan, bukan teori pakar. Namun, ia enggan memberi komentar ketika ditanyakan tinggi mana wewenang UU Pembentukan Kaltara dengan aturan KPU. “Tanyakan KPU lagi,” tuturnya.

Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menjelaskan warga Kaltara harus tetap diikutkan dalam Pilgub Kaltim. Menurutnya, KPU punya aturan main tersendiri. “Sebagai daerah baru tergantung daerah induk. Hak mereka seharusnya bisa diberikan,” jelas Hadar.

Namun, ia enggan memberi komentar lebih jauh saat ditanyakan UU Kaltara dan aturan KPU. Apalagi, jika suara warga Kaltara tetap dipaksakan di Pilgub Kaltim berarti dalam dua tahun, ikut pilgub. Ini baru pertama kali di Indonesia. “Oke nanti saya cek ulang agar tidak salah memberi komentar. Kita akan rapat internal lagi,” papar Hadar.

KESALAHAN BERSAMA

Sementara Koordinator Pokja 30, Carolus Tuah mengemukakan, jika memang terjadi kekeliruan dalam penetapan pemilih Kaltara masuk dalam DPT Pilgub Kaltim, maka ini merupakan kesalahan kolektif. Hal tersebut lantaran anggaran Pilgub sebesar Rp 276 miliar lebih itu disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi peristiwa hukum, maka tak hanya KPU Kaltim yang bertanggungjawab, tapi juga pemerintah dan DPRD Kaltim.

“Warga Kaltara tidak ada kewajiban atau paksanaan untuk memilih di Pilgub Kaltim karena sudah punya provinsi sendiri. Karena itu diperlukan sikap tegas dari KPU, apakah pada Pilgub Kaltim ikut memilih atau tidak. Kalau ada pihak yang harus disalahkan, tak hanya KPU jika terjadi peristiwa hukum di kemudian hari, tapi juga pemerintah (ekesekutif) dan DPRD Kaltim (legislatif), karena ini kesalahan kolektif,” tegas Tuah.

Dikatakan Tuah, Provinsi Kaltara bukan baru diketok pada beberapa bulan lalu, melainkan sejak akhir tahun 2012 silam. Lalu kenapa baru sekarang ada persoalan warga Kaltara masuk DPT Pilgub. Seharusnya dalam kesempatan pertama DPRD Kaltim sebagai pengambil kebijakan politik anggaran harus jeli dan cepat mengambil sikap sebelum masalah ini menyeruak ke permukaan.

Provinsi Kaltara itu disahkan pemerintah sejak tahun 2012 silam. Seyogyanya sejak dari awal sebelum anggaran Pilgub diketok dan disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, permasalahan ini sudah dibahas.

“Lucu, semua ini hanya berdasar Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 162/KPU/III/2013 18 Maret 2013. SE tersebut hanya mengikat bagi si penyelenggara Pemilu secara struktural dan hierarki. Mestinya sejak SE KPU ini diterbitkan langsung diributkan. Bukan sekarang. Anggaran sudah diketok dan tahapan Pilgub sudah berjalan memasuki tahapan Pemilihan yang tinggal menghitung hari saja lagi,” katanya.

Menurut Tuah, dengan masuknya pemilih Kaltara memang ada pihak yang mempunyai agenda politik agar bisa meraih kemenangan dalam Pilgub dengan meraup suara dari Pemilih Kaltara. “Ini merupakan agenda politik calon tertentu yang dijadikan tawar-menawar anggaran. Buktinya anggaran Pilgub bisa lolos dan diketok oleh pemerintah bersama legislatif,” tandasnya.

DIDUKUNG MAHASISWA

Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan dukungannya kepada masyarakat Kaltara menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Kaltim 10 September 2013. Hal itu disampaikan dalam pertemuan BEM dengan PJGubernur Kaltara Irianto Lambrie, di Kantor Gubernur Kaltara di Bulungan.

BEM mengatakan, berdasarkan hasil kajian di Universitas Kalimantan Utara yang diikuti perwakilan STIE Bulungan Tarakan, Universitas Borneo dan Universitas Kaltara, disimpulkan lebih banyak manfaatnya ketika masyarakat Kaltara ikut memilih di Pilgub Kaltim dibandingkan tidak memilih.

Presiden BEM Universitas Kaltara, Erwin, mengatakan dalam kajiannya untuk menentukan mendukung Pilgub Kaltim di Kaltara cukup alot. Kajian itu membahas untung dan ruginya ketika masyarakat Kaltara tetap menggunakan hak suaranya di Pilgub Kaltim. Dari beberapa pertimbangan akhirnya mereka sepakat mendukung Pilgub Kaltim. Syaratnya, Gubernur Kaltim kelak harus memperhatikan masyarakat Kaltara, khususnya dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

“Ketika harus memilih terlibat di Pilgub atau tidak, ternyata lebih banyak manfaatnya dibandingkan kerugiannya bagi masyarakat Kaltara. Sehingga kita mengambil langkah mendukung Pilgub Kaltim di Kaltara,” katanya.

Dalam masa transisi dari 2013 hingga 2015 dimana masih ada waktu dua tahun lagi Kaltara menggelar Pilgub Kaltara, pada masa transisi ini Kaltara sebagai daerah otonomi baru (DOB) masih membutuhkan bantuan Kaltim sebagai provinsi induk dalam proses pembangunanannya. Sehingga yang menjadi fokus pihaknya saat ini yaitu akan mengontrol dan mengawasi janji-janji pasangan Cagub-Cawagub Kaltim. “Ketika janji-janji kampanyenya tidak ditepati, kami BEM se-Kaltara siap turun langsung menuntutnya,” pungkasnya.

DIGUGAT

Sementara dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana akan menggugat hasil Pilgub Kaltim karena dinilai cacat hukum. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah PDI Perjuangan di Balikpapan, belum lama ini.

Menyikapi hal itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, kasus keterlibatan pemilih Kaltara dalam Pilgub Kaltim tersebut perlu diambil langkah hukum. Pilgub Kaltim dinilai PDI Perjuangan cacat prosedural dan hukum, baik terkait tahapan maupun masuknya pemilih Kaltara dalam DPT Pilgub Kaltim.

“Sekjen DPP PDI Perjuangan merespons itu dan DPP berencana mengambil langkah hukum,” jelas salah seorang sumber dari DPD PDI Perjuangan Kaltim.

Sementara Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Dody Rondonuwu saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. “PDI Perjuangan karena tidak ikut berpartisipasi dalam Pilgub Kaltim akan mengambil langkah hukum. Yakni akan mengajukan gugatan-gugata. Salah satunya menggugat KPU Kaltim ke DKPP karena kami nilai tahapan Pilgub cacat prosedural, termasuk penetapan pasangan calon yang tak meloloskan pasangan Farid Wadjdy-Siswadi,” jelas Dody.

Ditambahkan Dody soal Pilgub Kaltim di Kaltara, PDI Perjuangan mengkhawatirkan Pilgub akan terjadi duplikasi anggaran akibat keterbatasan dan kecelakaan berpikir lantaran tetap melibatkan warga Kaltara dalam Pilgub Kaltim. Ini tidak sekadar keberanian KPU Kaltim, tapi tanggungjawab. Menurut aturan, KPU akan memertanggungjawabkan hasil Pilgub secara kelembagaan. Oleh karenanya, Dody berharap itu bukan kecelakaan berpikir yang rentan terhadap gugatan.

“Bisa saja Pilgub Kaltim nanti digelar dua kali akibat masuknya warga Kaltara yang dinilai menabrak aturan. Karena itu PDI Perjuangan berencana akan menggugat secara keseluruhan, termasuk penetapan pasangan calon, inkonsistensi terhadap tahapan Pilgub, masuknya pemilih Kaltara karena ada kepentingan tertentu. Oleh karenanya partai akan melakukan langkah hukum. Seperti apa langkah hukumnya, keputusannya akan diambil melalui rapat pengurus DPD PDI Perjuangan Kaltim.” tandasnya. []

Sumber : Koran Kaltim dan Radar Tarakan

1,394 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

About adminredaksi

adminredaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa