Breaking News
Home / Kalimantan Utara / Bulungan / Heboh Skandal Pajero Sport

Heboh Skandal Pajero Sport

 

Rencananya mau dibuat ambulan di daerah pedalaman. Tapi yang datang justru mobil mewah, ‘perawakannya’ juga tak tampak seperti ambulan. Kelanjutan pemanfaatan Empat Pajero Sport itu kini justru tak jelas.

mobil Sport Utility Vehicle (SUV) bermerek Pajero Sport warna putih memang tampak terpakir rapih di depan Kantor Dinkes Bulungan ini kini menjadi sorotan.

mobil Sport Utility Vehicle (SUV) bermerek Pajero Sport warna putih memang tampak terpakir rapih di depan Kantor Dinkes Bulungan ini kini menjadi sorotan.

Akhir tahun 2013 lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan mengadakan empat mobil ambulan jenis double gardan. Nilai anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini adalah Rp 1,6 miliar lebih. Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Bulungan tahun lalu.

Pada saat realisasi, yang terbeli memang mobil double gardan, namun bermerek cukup mewah, Pajero Sport. Harga per unitnya pun lumayan mahal, Rp. 420 juta. Namun yang menggelitik dan cukup menyorot perhatian banyak pihak adalah, model mobil berwarna putih yang diadakan itu, sama sekali tak mirip dengan mobil ambulans. Benar-benar polos.

Pada Januari lalu, beberapa mobil Sport Utility Vehicle (SUV) bermerek Pajero Sport warna putih memang tampak terpakir rapih di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan. Mobil-mobil itu menurut renana bakal diperuntukkan bagi operasional empat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Barat dan Tanjung Palas Tengah. Dan satu unit lagi, operasionalnya dalam kajian, apakah untuk di Tanjung Selor atau Tanjung Palas.

Pengadaan mobil ambulans itu sempat menarik perhatian, sebab, mobil ambulans itu tidak mirip sebagaimana kendaraan penganggkut orang sakit pada umumnya, bahkan mobil yang belum memiliki plat nomor polisi itu lebih terlihat mobil mewah.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan I Dewan Budi Santoso mengatakan, jika pengadaan mobil ambulans itu murni untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana arahan dari Bupati H Budiman Arifin.

“Pelayanan kesehatan itu harus sama baik yang di Jakarta maupun di Bulungan itu amanah undang-undang,” katanya.

Alasan Dinas Kesehatan membeli mobil seharga kurang lebih Rp 420 juta per unit itu lantaran, waktu yang terlalu mepet serta kebutuhan mobil doble gardan sebagaimana di perlukan di lapangan.

Pada kesempatan terpisah, Bupati H Budiman Arifin membenarkan hal ini. Kendati demikian, dia belum menerima laporan detail ihwal mobil mewah yang akan dijadikan armada kesehatan tersebut.

Bupati menyebutkan, empat mobil Pajero Sport itu diperuntukkan puskemas di daerah-daerah yang masih bermasalah di jalur transportasi. Seperti, Tanah Kuning – Tanjung Palas Timur, Bayangkara – Tanjung Palas Barat, dan Salimbatu – Tanjung Palas Tengah.

“Karena di daerah-daerah itu sebagian besar belum beraspal, jadi perlu mobil double gardan,” katanya.

Budiman sendiri menilai pengadaan mobil-mobil Pajero Sport itu masih dalam batas kewajaran, sesuai kondisi lapangan. “Asal dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan ambulans,” ucapnya.

Hanya, ketika dikonfirmasi bahwa mobil Pajero Sport itu tidak mirip dengan ambulans, bupati Bulungan dua periode ini sedikit kaget. Apalagi, saat diberitahu bahwa mobil seharga Rp 420 juta tersebut tidak memiliki kelengkapan sebagaimana ambulans pada umumnya. Misalnya, tidak ada sirine ambulans serta tempat duduk yang masih orisinal dari pabrik mobil mewah itu. Padahal, ini kendaraan yang semestinya dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan.

“Kalau dia ambulans, berarti fasilitasnya harus seperti ambulans. Kembalikan pada fungsi,” tegas Budiman.

Dia selaku pucuk pimpinan daerah juga akan melakukan evaluasi agar tujuan dan fungsi mobil itu benar-benar untuk pelayanan kesehatan.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Bulungan Agung Wahyudianto misalnya, mengaku kecewa terhadap pengadaan mobil ambulans yang lebih mirip dengan mobil mewah itu.

Bahkan, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pengadaan mobil ambulans tidak memiliki perencanaan yang bagus.

“Sesungguhnya, pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan kemungkinan besar kurang direncanakan secara baik,” nilai Agung.

DPRD sendiri, kata Agung, saat pembahasan anggaran memang menyetujui pengadaan mobil ambulans berdasarkan kebutuhan di lapangan yakni mobil dobel gardan. Namun, jelas dia, persetujuan anggota DPRD itu untuk mobil ambulans bukan mobil mewah sebagaimana yang sudah ada di halaman Dinas Kesehatan saat ini.

“Waktu pembahasan, memang kita setujui pengadaan ambulans tersebut, sekali lagi ambulans bukan mobil sport yang nantinya akan di modifikasi jadi ambulans,” tegas Agung

Soal persetuan anggaran pengadaan mobil, Agung menegaskan, wewenang DPRD hanya sebatas pada persetujuan anggaran, terkait dengan detail dan spesifikasi kegiatan ada pada masing-masing SKPD.

Sementara itu, saat dimintai ketegasan sikap DPRD menyikapi hal ini, Agung menambahkan, DPRD akan memanggil Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran untuk meminta keterangan terkait pengadaan tersebut.

“Nanti kita akan panggil Dinas Kesehatan, perlu kita mintai keterangan dari Dinkes,” ucap Agung sembari mengaku kecewa dan menyayangkan dalam proses pengadaannya.

ALIH FUNGSI

Belakangan muncul isu tak sedap seputar rencana pengalihan fungsi keempat mobil tersebut untuk operasional pemerintah. Rencana itu terdengar pihak legislatif dan mendapatkan kritikan. Terlebih hingga saat ini, keempat mobil tersebut belum dimanfaatkan menjadi ambulan.

Anggota Komisi I DPRD Bulungan, Fransisco mengatakan, pengadaan mobil pajero sport yang akan menjadi ambulans ternyata tidak terbukti. Hal ini sudah jelas menyalahi aturan. Apalagi, jika dialihfungsikan menjadi kendaraan dinas atau mobil operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

Anggota DPRD Bulungan, Francisco

“Saat pembahasan anggaran yang disetujui adalah pengadaan mobil ambulans berdasarkan kebutuhan di lapangan yakni mobil dobel gardan, bukan mobil mewah. Ternyata, mobil mewah itu menjadi kendaraan operasi-onal. Hal ini sudah jelas menyalahi aturan hukum yang sebenarnya. Pengadaannya lain, tapi digunakan untuk yang lain. Ini sudah jelas salah,” ungkapnya, baru-baru ini (13/05).

Upaya Dinkes Bulungan menyerahkan empat mobil mewah tersebut ke Pemkab Bulungan dinilai merupakan upaya cuci tangan. Sehingga, kesalahan itu tidak hanya diberikan kepada Dinkes. Tapi, juga dilakukan kepala daerah. Diduga mobil tersebut telah dibuatkan bukti serah terima dari Dinkes kepada Pemkab Bulungan melalui bagian Perlengkapan.

“Menurut informasi yang didapat, mobil pajero sport sudah diserahkan Dinkes Bulungan ke Sekretariat Daerah Bulungan. Akan diganti dengan mobil ambulans yang pengadaannya dianggarkan oleh Pemkab Bulungan melalui APBD 2014 ini. Ini sudah jelas menyalahi aturan. Saya meyayangkan, jika ini benar terjadi,” jelasnya.

Ia menegaskan, kejadian itu dinilai fatal dan telah menyalahi prosedur maupun ketentuan hukum. Pihak Dinkes Bulungan bersama Pemkab Bulungan telah mengalihkan anggaran, dan sepertinya tanpa melalui persetujuan anggota Dewan.

“Sepengetahuan kami, pengalihan anggaran ini tidak diketahui oleh Dewan. Jika benar terjadi, hal ini sebuah kesalahan besar. Apalagi spesifikasi pengadaan mobil tersebut sudah berbeda. Seharusnya mobil ambulans sudah melayani masyarakat di kecamatan. Dinkes bersama Pemkab Bulungan lalai menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik kepada masyarakatnya,” tegasnya.

Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ke-lompok Kerja 30 (Pokja 30) juga intens menyoroti pengadaan mobil Pajero Sport itu. Ia menuding pihak eksekutif dan legislatif tak transparan. Empat mobil mewah pajero sport itu rencananya oleh Dinas Kesehatan Bulungan akan menjadi mobil ambulans puskesmas. Ternyata, empat mobil mewah pajero sport itu telah beralih fungsi menjadi kendaraan operasional pemerintah, serta digunakan untuk kepentingan tamu.

Direktur Pokja 30 Carolus Tuah kepada Koran Kaltara, Minggu (18/5) mengatakan, ada potensi pe-nyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan Dinkes dan Pemkab Bulungan, sehingga empat mobil mewah itu juga sempat mendapat sorotan dari pimpinan DPRD Bulungan.

Carolius Tuah

“Tapi, kita menyayangkan ternyata, dewan juga tidak konsisten dalam menyoroti persoalan tersebut. Hal ini bukan sekedar persoalan sepele dalam penggunaan fasilitas negara. Sebab jika diamati secara cepat, minimal ada kode etik yang ditabrak oleh aparatur Pemkab Bulungan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, semestinya DPRD Bulungan memiliki inisiatif untuk mendorong dan memberikan ruang bagi institusi atau lembaga penegakan hukum. Apalagi, penentuan anggaran pengadaan mobil ambulans untuk Dinkes Bulungan itu, merupakan andil dewan yang menyetujui.

“DPRD Bulungan tidak peka dengan persoalan ini, dan ada kesan pembiaran. Seharusnya, dewan minimal dapat memfasilitasi pertanyaan yang berkembang di masyarakat, apa dasar pengalihan kendaraan ambulans menjadi mobil mewah dan digunakan sebagai mobil operasional para pejabat Pemkab Bulungan termasuk kepala daerahnya. Saya yakin, warga Bulungan pasti peduli dengan persoalan ini. Tapi, diduga dewan kurang memiliki kepedulian atau tidak konsisten atas penyalahgunaan anggaran ini,” jelasnya.

Ditegaskannya, seandainya dewan konsisten dengan persoalan tersebut, akan mengagetkan seluruh pihak. Tapi Pokja 30 pesimis, jika dewan berani bersikap konsisten, terutama untuk melibatkan pihak kejaksaan turun tangan menyelidiki persoalan tersebut yang sudah jelas melanggar aturan hukum yang berlaku.

“Justru jika dewan konsisten menyoal persoalan itu, akan mengagetkan. Seharusnya, kejaksaan dapat turun mempelajari kasus ini. Kejaksaan tidak perlu harus menunggu adanya laporan yang masuk, terkait kasus ini,” tegasnya. [] RedHP

1,628 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

About adminredaksi

adminredaksi
Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa