Minggu , Agustus 18 2019
Breaking News
Home / Headlines / Ini Fakta Bobroknya Penyelenggara Pemilu

Ini Fakta Bobroknya Penyelenggara Pemilu

 

Bukan saja posisi anggota legislatif yang diperebutkan, namun posisi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), juga diperebutkan orang. Jabatan penyelenggara pemilu ini rentan mendapatkan uang mudah, terutama jika bersinggungan dengan praktik culas dalam pemilu. Lihat saja contoh di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini.

Proses perhitungan suara di Samarinda.

SANGATTA – Dugaan sabotase hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 menghebohkan Kaltim. Di Kutai Timur (Kutim), lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat diperiksa Kepolisian Resor (Polres) Kutim. Seorang di antaranya, Hasbullah, mengaku telah menerima Rp 55 juta untuk memuluskan jalan sepuluh calon anggota legislatif (caleg).

Penggelembungan suara ditengarai dinikmati para caleg dari lima partai untuk beberapa tingkat parlemen. Kisruh di Kutim bahkan membuat pleno KPU Kaltim di Hotel Mesra Samarinda, beberapa waktu lalu (23/4), molor.

Dari penelusuran, sabotase diperkirakan sebelum para saksi partai menandatangani hasil rekapitulasi. Pada mulanya, Selasa (22/4) malam pukul 19.00 Wita, perolehan suara caleg dibagikan kepada saksi. Para saksi bersepakat menandatangani berkas hasil suara caleg untuk Dapil III dan Dapil V. Hanya dua saksi yang tak membubuhkan, yakni dari Gerindra dan Demokrat.

Setelah ditandatangani, sidang ditutup dan semua saksi meninggalkan gedung KPU dengan damai. Memasuki pukul 23.00 Wita, seperti disaksikan media ini, situasi di sekretariat KPU di lantai dua Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Sangatta, mendadak kacau. Anggota KPU Divisi Pendataan, Ulva, menangis dan mendatangi Ketua KPU Kutim Fahmi Idris. Sejenak berbisik, keduanya bergegas memasuki ruang sekretariat KPU. Pintu terkunci, belasan menit kemudian Fahmi baru keluar.

Di dalam ruangan ada belasan staf KPU. Salah seorang di antaranya mengaku, data beberapa caleg DPRD Kaltim berubah. “Ya ampun, semua data berubah. Ada yang naik ratusan sampai ribuan,” teriak staf perempuan itu dengan mata berkaca-kaca.

Situasi mencekam ketika beberapa anggota Polres Kutim datang. Dari pengakuan staf KPU yang turut merekapitulasi, fotokopi yang diberikan dan sudah ditandatangani saksi partai berubah. Tidak sama dengan hasil perolehan suara milik KPU yang original.

“Data original ada di folder asli. Sementara yang berubah di folder lain, nomor tiga di bawah folder asli,” kata petugas KPU yang lain.

Dari penelusuran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutim, perubahan data terjadi di lima parpol yaitu Nasdem, Golkar, PKS, PAN, dan PDI Perjuangan. Divisi Hukum Panwaslu Kutim, Nirmalasari Hida Wijaya, mengatakan bahwa dugaan perubahan suara dalam data Db1 yang telah diplenokan dan ditandatangani saksi untuk caleg DPRD Provinsi.

“Data perolehan suara untuk berubah bagi caleg tertentu,” kata Nirmalasari.

Dia menerangkan, beberapa modus perubahan suara untuk caleg di lima parpol. Ada jumlah surat suara caleg nomor urut satu yang ditukar dengan jumlah suara caleg nomor urut lima. Ada jumlah suara partai yang sengaja dikurangi dan dialihkan ke caleg tertentu sehingga caleg ini mendapat tambahan suara.

“Setelah kami cek, data Db1 hasil rekapitulasi ini ada dua. Data yang dicetak dan ditandatangani saksi parpol telah diubah,” jelasnya.

SATU JADI TERDUGA

Kejadian pada Selasa malam membuat lima anggota KPU Kutim diperiksa di Polres, keesokan pagi, Rabu (23/4). Dari pantauan media ini, kelima anggota KPU yakni Fahmi Idris, Hasbullah, Sayuti Ibrahim, dan Ulva, datang tidak bersamaan. Mereka juga diperiksa di ruang terpisah.

Ketua KPU Kutim Fahmi Idris dan Hasbullah yang anggota KPU, menjalani pemeriksaan paling lama. Dari sumber terpercaya, Hasbullah ditengarai terlibat dalam dugaan sabotase ini dan masih diperiksa hingga berita ini diturunkan, malam tadi.

Kapolres Kutim AKBP Edgar Diponogoro membenarkan masih memeriksa terlapor yang disebut berinisial H (Hasbullah). Meski begitu, belum ada penetapan tersangka.

Hanya, menurut keterangan Edgar, Hasbullah telah mengakui menerima Rp 55 juta. Sogok diberikan agar sepuluh caleg diuntungkan. Namun demikian, belum jelas apakah Rp 55 juta itu diberikan baru dari satu caleg, atau total seluruh caleg. Polisi juga terus mengorek keterangan siapa saja pemberi rupiah kepada Hasbullah.

“Sesuai rekomendasi Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kutim, kasus sudah kami tindak lanjuti. Barang bukti yang disita adalah laptop,” jelas Kapolres. J

ika terbukti mengubah data, lanjut Kapolres, Hasbullah diancam Pasal 309 Undang-Undang 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD. Bunyi pasal itu, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu mendapat tambahan atau pengurangan suara, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

“Kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Pelakunya diduga oknum anggota Komisioner KPU Kutim berinisial H,” pungkas Edgar.

SEMPAT TERTUNDA

Tahapan rekapitulasi suara tingkat provinsi akhirnya molor. Sidang pleno KPU Kaltim bersama KPU 14 kabupaten/kota tidak diiringi rekapitulasi dari Kutim.

Saat itu, Ketua KPU Kaltim Ida Farida mengatakan, KPU Kutim masih menghitung suara. Penyelenggara pemilu menginginkan KPU setempat memperbaiki rekapitulasi untuk menyelesaikan dugaan penggelembungan suara.

Disinggung mengenai lima anggota KPU Kutim yang diperiksa polisi, Ida mengaku belum mengetahui secara resmi. Namun demikian, dia mengatakan ada perhitungan suara ulang akibat kesalahan di lingkup KPU Kaltim.

“Kami masih menunggu rekapitulasi di Kutim selesai. Rekapitulasi sudah bisa dibacakan dalam rapat pleno,” ujarnya ketika itu.

Dia menjelaskan, perhitungan ulang lantaran terjadi perbedaan hasil rekapitulasi formulir DA (rekapitulasi kabupaten/kota) dengan print out (cetak) KPU Kutim yang akan dikirim ke KPU Kaltim dengan formulir DA milik para saksi parpol.

Belum masuknya rekapitulasi KPU Kutim turut membuat pleno tertunda. Kurang satu kabupaten saja, KPU Kaltim tidak bisa melaporkan rekapitulasi tingkat provinsi ke KPU Pusat.

“Kaltim mendapat jadwal 29 April melaporkan rekapitulasi ke KPU pusat,” jelasnya.

Sementara itu, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Saipul Bachtiar mengatakan, telah berkoordinasi dengan Panwaslu Kutim dan kepolisian sehubungan kasus ini. Saipul meminta polisi membantu.

Dia menegaskan, jika pelanggaran dilakukan oknum penyelenggara dalam hal ini KPU Kutim, masuk dalam pelanggaran kode etik. Saipul turut menyesalkan waktu kejadian yang hampir bersamaan dengan rekapitulasi tingkat provinsi. Hal itu disebut mengganggu tahapan pemilu di daerah ini.

Perhitungan suara di salah satu TPS di Samarinda

DIPERIKSA BELASAN JAM

Sehari setelah terbongkarnya kasus penggelembungan suara itu, seorang komisioner KPU diperiksa penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kutim hingga belasan jam. Polisi akhirnya menetapkan Hasbullah, sebagai tersangka, pada Kamis (24/4) pukul 00.00 Wita. Komisioner yang membidangi Divisi Hukum KPU Kaltim itu diduga menerima Rp 55 juta dari sejumlah oknum calon legislatif.

Rupiah ditengarai diberikan enam caleg yang diuntungkan dari manipulasi hasil rekapitulasi (formulir Db1) DPRD Kaltim. Modus manipulasi yakni menambah perolehan suara para penyuap dengan mengalihkan suara partai ke suara pribadi. Total perpindahan suara di lima partai politik yakni Nasdem, PKS, PDIP, Golkar, dan PAN, sekitar 13 ribu.

Dari suara lima partai yang dimanipulasi, seperti dirilis dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim di Hotel Mesra, Samarinda, enam caleg diuntungkan. Enam caleg yang lain turut dirugikan karena suara mereka berkurang. Adapun semua calon yang diuntungkan dan dirugikan adalah kandidat anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Bontang, Kutim, dan Berau.

Kapolres Kutim AKBP Edgar Diponegoro menegaskan, Hasbullah mengakui telah menerima Rp 55 juta. Atas keterangan itu, ditambah keterangan saksi lain dan barang bukti, penyidik menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Status Hasbullah juga naik dari terduga menjadi tersangka sehingga pria beruban ini ditahan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan.

Meski Hasbullah mengakui menerima sejumlah uang dari beberapa caleg parpol, Edgar belum bersedia menyebut nama terduga penyuap. “Biarkan proses penyidikan berjalan. Jika nama yang diduga memberi disebutkan, dikhawatirkan mengganggu penyidikan. Keterlibatan oknum caleg dari partai tertentu masih kami telusuri dan kembangkan. Itu sasaran kami,” pasti Edgar.

Kini, anggota KPU Kutim dua periode itu diancam pasal 309 Undang-Undang 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD. Pasal menyebutkan, setiap orang yang sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara, atau berkurang, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

“Tersangka merupakan penyelenggara pemilu sehingga ancaman pidana di atas 4 tahun. Atas dasar itu, tersangka resmi ditahan,” papar Edgar yang mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Sementara Hasbullah belum diizinkan ditemui wartawan. Penyidik menyebutkan, pria yang bergelar ahli madya itu masih menjalani pemeriksaan.

INDIKASI PENYOGOK

Sabotase suara di KPU Kutim menyeret enam caleg dari lima partai politik. Ketua KPU Kaltim Ida Farida menegaskan, bila caleg terbukti terlibat manipulasi, KPU Kaltim bisa menganulir perolehan suara mereka. Dengan kata lain, oknum caleg dicoret dari daftar calon tetap (DCT). Sementara kasus kecurangan dilimpahkan kepada kepolisian.

Caleg Partai Golkar, Marsidik, yang suaranya bertambah dari 10.581 menjadi 11.581, belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. Ketika media ini mendatangi kediamannya di Jalan Dayung, Sangatta Utara, dia tidak di rumah. Teleponnya juga tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Pesan singkat berisi permintaan konfirmasi juga belum dibalas.

Anggota DPRD Kaltim dari PKS yang caleg dari Dapil IV, Zaenal (Haq), turut terindikasi sabotase suara. Suara Zaenal dalam formulir yang dimanipulasi menggelembung 4.185 menjadi 5.793 suara. Dari pleno KPU Kaltim, suara Zaenal dari Bontang dan Berau hanya 5.096 suara. Dia kalah telak dibanding caleg nomor urut dua, Muharram, yang meraih 9.297 suara. Selisih keduanya mencapai 4.201 suara.

Dengan tambahan 5.793 suara di Kutim (yang diduga direkayasa), bukan tidak mungkin perolehan suara Zaenal melampaui koleganya itu untuk meraih kursi Karang Paci. Namun demikian, kepada media, Zaenal yang caleg nomor urut satu ini mengaku tak mengetahui penggelembungan suaranya. PKS, kata dia, mempunyai kebijakan hanya memublikasikan hasil suara parpol. Jika terjadi penggelembungan, tim tabulasi data yang akan dievaluasi.
“Kebijakan parpol, suara caleg sengaja tidak dipublikasikan agar tidak terjadi persaingan,” jelas dia.

Dia juga mengaku baru mengetahui kabar ini dari media. “Saya belum tahu berapa suara saya dari tiga daerah itu. Saya legawa kalau suara saya kecil dan saya mendukung perhitungan kembali oleh KPU,” tegas dia.

Selain caleg yang diuntungkan, beberapa caleg turut dirugikan karena suara mereka berkurang. Shabaruddin yang juga anggota DPRD Kutim, perolehan suaranya turun dari 3.439 tinggal 1.660 suara. “Saya belum bisa bicara mengenai kasus ini. Semua saya serahkan kepada partai,” ucap Shabaruddin saat dikonfirmasi.

Adapun Ismail, anggota DPRD Kaltim periode 2009-2014 yang sebelumnya dari Partai Demokrasi Kebangsaan (kini masuk Nasdem), mengaku sudah melayangkan protes. “Telah dipenuhi KPU Kaltim dengan perhitungan ulang,” jelas dia.

Dari perwakilan parpol, Ketua DPC PDIP Kutim Agil Suwarno mengaku, telah menerima kabar suara partainya turun akibat sabotase oknum KPU. Suara PDIP yang sebelumnya 5.262 menjadi 1.766 yang diduga beralih ke nama caleg.

“Tapi saya belum bisa berkomentar. Saya cari data dulu ke saksi partai. Saya akan dalami siapa yang memberi dana dan apa motifnya. Bisa saja caleg bertambah tapi belum tentu caleg kami terlibat,” jelas Agil.

Sementara Ketua DPD PDIP Kaltim Dodi Rondonuwu meminta perhitungan ulang di Kutim. “Bagaimana bisa suara berubah seperti itu?” keluh dia.

Adapun Sekretaris DPW Nasdem Kaltim, Fatimah Asyharie, sepakat dilakukan perhitungan ulang. Ia menuturkan bahwa partai tetap di tengah. Tidak membela dua caleg yakni Ismail (suara berkurang 5 ribu) atau Syaiful Anwar (suara bertambah 5 ribu). Tetapi jangan kucing-kucingan seperti ini,” ingat dia.

Dari Partai Golkar, Ketua Bidang Organisasi DPD I Kaltim Dahri Yasin menyerahkan sepenuhnya kepada KPU. Dahri mengatakan, dugaan keterlibatan caleg yang suaranya digelembungkan, yakni Marsidik, harus didalami. Secara kelembagaan, partai belum bisa memberikan sanksi karena masuk ranah penyelenggara pemilu.

“Ini masih dugaan jadi kami serahkan kepada penyelenggara,” ucap Dahri.

Ketua DPD PKS Kaltim Masykur Sarmian menduga, terjadi kesalahan pengelolaan data oleh KPU Kutim. “Mungkin salah data. Kalau ada yang seperti itu, sebaiknya dikembalikan seperti semula,” jelas dia.

Terpisah, Sekretaris DPW PAN Kaltim Dwiyanto Purnomosidhi mengaku belum menerima laporan dugaan penggelembungan suara diduga melibatkan kadernya. Hingga saat ini, PAN masih menunggu laporan perhitungan KPU Kaltim. “Kami akan mengevaluasi secara internal sebelum penetapan anggota terpilih,” jelas dia. Jika caleg PAN terbukti terlibat, tegas Dwiyanto, partai akan memberikan rekomendasi kepada DPP untuk sanksi pemecatan.

HITUNG ULANG

Dugaan manipulasi formulir Db1 sempat membuat rapat pleno KPU Kaltim di Hotel Mesra, Samarinda, menegang. Ketika Ketua KPU Kutim Fahmi Idris membacakan rekapitulasi DPR RI, suasana rapat tidak kondusif.

“KPU Kaltim mengambil keputusan perhitungan ulang mulai tingkat kecamatan atau formulir Da1 (rekapitulasi kecamatan),” kata Ketua KPU Kaltim Ida Farida.

Dia membenarkan, modus kecurangan di Kutim yakni memindahkan suara sesama caleg serta mengambil suara partai.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Saipul Bachtiar sepakat perhitungan ulang karena sejak dari awal lembaga pengawas telah mengusulkan dari awal. Banyaknya saksi parpol yang memprotes rekapitulasi tingkat kabupaten/kota menjadi alasan kuat KPU Kaltim memenuhi permintaan.

“Bawaslu melihat banyak kejanggalan dari rekapitulasi,” ucapnya. Ditambahkan, dalam rekapitulasi ulang akan jelas angka-angka yang berubah sesuai laporan keberatan. Dari sini ketahuan siapa-siapa yang berbuat curang.

“Bawaslu terus memantau kasus ini,” tegasnya pula.

Sebagai informasi, rekapitulasi hasil pemungutan suara Pileg 9 April tingkat provinsi berlangsung selama dua hari 22-23 April. Rekapitulasi diikuti 14 kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara. Namun hari pertama hanya 13 kabupaten/kota yang melaporkan rekapitulasi. Kutim baru menyerahkan rekapitulasi 22 April pukul 23.30 Wita.

HUJAN PROTES

Awan gelap yang menyelimuti KPU Kutim berbuah hujan protes di Samarinda. Kasus perubahan data hasil rekapitulasi dalam formulir Db1 DPRD Kaltim mengganggu rapat pleno KPU Kaltim di Hotel Mesra, belum lama ini (24/4).

Protes berdatangan dari saksi partai politik (parpol) kala KPU Kutim memulai laporan rekapitulasi. Pukul 16.00 Wita, Ketua KPU Kutim Fahmi Idris mendapat giliran menyampaikan laporan rekapitulasi. Belum lagi membacakannada protes muncul.

“Tidak usah dibacakan kalau sudah tahu (rekapitulasi) di Kutim salah,” ucap saksi PDIP Kaltim Joy Lidya.

Dia mengatakan, perubahan suara di internal parpol. Caleg nomor urut dua PDIP yang mulanya hanya 4.425 suara menjadi 5.262 suara. Bahkan, caleg nomor urut tiga yang mulanya 1.766 menjadi 4.425 suara.

“Saya perlu penjelasan KPU Kutim sebelum perhitungan suara,” timpal saksi Partai Nasdem Suyanto menyambung penjelasan Joy Lidya.

Protes serupa muncul dari saksi Partai Golkar, Sukamto. Dia mengaku memegang tiga formulir Db1 KPU Kutim dengan hasil berbeda. Hal senada pun diungkapkan saksi PKS.

Melihat situasi kian memanas, komisioner KPU Kaltim Rudiansyah mengambil alih rapat pleno. Anggota KPU yang membidangi Divisi Penyelenggara Teknis itu menegaskan telah berkoordinasi. “Saya selaku koordinator KPU Kaltim daerah Kutim, telah memanggil komisioner terkait meminta penjelasan perubahan suara,” tegas dia.

Dia mengakui, terjadi kesalahan perhitungan ketika rekapitulasi suara. “Jika suara dihitung ulang di Kutim, tidak mungkin karena waktu terbatas,” terang dia.

Rekapitulasi dibacakan baru dicermati kembali. Para saksi pun akhirnya menyepakati.

Dalam pleno, Fahmi mengakui kesemrawutan di Kutim. Saat pleno di Sangatta, banyak orang masuk dalam rapat selain saksi parpol. “Namun sempat diamankan pihak keamanan,” terang dia.

Memasuki pembacaan perhitungan suara DPD RI, hujan protes kembali datang. Ketua KPU Kaltim Ida Farida yang melihat suasana tidak kondusif memutuskan perhitungan ulang hasil rekapitulasi suara KPU Kutim di sidang pleno. Perhitungan memakan waktu hingga pukul 19.30 Wita.

LAPTOP BERPINDAH TANGAN

Dari Sangatta, anggota Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dari Kejari Sangatta, Saimun, mengatakan beberapa alat bukti menguatkan keterlibatan anggota KPU Kutim Hasbullah. Pertama, keterangan saksi bahwa ada dua data berbeda hasil rekapitulasi formulir Db1 untuk DPRD Kaltim. Dari hasil rekapitulasi yang dicetak, tersangka diduga mengarahkan saksi mencetak data yang telah diubah.

Dikatakan, ada dua folder dalam laptop yang digunakan untuk mencatat hasil rekapitulasi formulir Db1. Folder pertama bernama Kaltim V, folder Kaltim 5. Sementara sejumlah saksi parpol mengaku, menggunakan data di folder Kaltim 5 saat rekapitulasi.

Bukti lain yang menguatkan, lanjut Saimun, uang Rp 40 juta yang diakui tersangka sebagai sisa pemberian dari sejumlah caleg. Sekitar Rp 15 juta telah digunakan tersangka.

“Siapa saja namanya caleg, masih belum bisa diungkap ke publik,” kata Saimun yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum Kejari Sangatta.

Ketua KPU Kutim Fahmi Idris sempat memegang beberapa menit laptop yang saat ini dijadikan barang bukti. Dia memegang laptop itu pada hari rekapitulasi sebelum dugaan manipulasi terbongkar. Namun, Fahmi menegaskan, laptop dikembalikan ke sekretariat KPU Kutim. Dia tidak tahu mengapa laptop sampai berpindah ke tangan Hasbullah.

Abdul Rais, kuasa hukum Fahmi mengatakan, kliennya sudah memberikan jawaban yang diperlukan penyidik polres. “Keyakinan kami, klien tidak terlibat dalam rekayasa perhitungan suara,” kata Abdul Rais.

TERUS DITELUSURI

Sementara Polres Kutim terus menelusuri keterlibatan enam calon legislatif yang diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim, Hasbullah. Sementara itu, enam anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sangatta Selatan dipecat atas dugaan serupa.

Kapolres Edgar Diponegoro

Dari data yang dirilis KPU Kaltim dalam sidang pleno Kamis (24/4) lalu, terlihat suara enam caleg yang menggelembung. Keenam caleg itu akan dipanggil Polres Kutim untuk menjalani pemeriksaan.

“Penyidik terus mendalami keterlibatan caleg yang diduga menyuap tersangka Hasbullah,” tegas Kapolres Kutim AKBP Edgar Diponegoro, didampingi Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Yogie Hardiman.

Bukti penyidik mendalami keterlibatan caleg, kata Edgar, kepolisian telah mengirimkan surat panggilan kepada mereka. Namun hari itu, Polres Kutim masih merahasiakan nama para caleg untuk kepentingan penyidikan.

“Surat sudah dikirimkan. Pemanggilan berdasarkan data dan bukti. Yang jelas, caleg-caleg yang perolehan suaranya berubah, pasti dipanggil,” jelasnya.

Hingga kini, lanjut Kasat Reskrim Yogie, Hasbullah terus dimintai keterangan. Termasuk siapa caleg yang memberikan uang, belum juga diungkap.

Disinggung dana Rp 15 juta yang sudah dipakai Hasbullah, Yogie mengaku sesuai keterangan tersangka, uang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sementara Hasbullah yang telah menjabat sebagai anggota KPU Kutim dua periode, belum bisa ditemui media. Alasannya, kasus masih didalami dan masuk proses penyidikan Polres Kutim.

Hasbulllah yang membidangi Divisi Hukum KPU Kutim ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Rabu (23/4) pukul 24.00 Wita. Dia diduga menerima Rp 55 juta dari sejumlah oknum caleg parpol.

SIKAT ENAM ANGGOTA PPK

Tak hanya mendalami kasus sabotase suara di tingkat KPU Kutim, Polres Kutim juga menelusuri dugaan suap caleg PPK Sangatta Selatan. Tim PPK Sangatta Selatan yang terdiri enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Kamis (24/4) malam lalu.

Kasus ini berhasil diungkap Panwaslu Kutim dan diserahkan ke Polres Kutim. Keenam tersangka yang ditahan yakni Ketua PPK Sangatta Selatan Samaruddin, serta anggota Jamil, Subair, Mustafa Gafar, Amran, dan Misran. Mereka diduga menerima Rp 30 juta dari caleg parpol tertentu untuk meningkatkan perolehan suara.

“Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti, penyidik menyimpulkan unsur pidana terpenuhi. Penahanan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti,” kata Kapolres.

Dijelaskan, modus keenam tersangka sama seperti anggota KPU Kutim Hasbullah. Namun, keenamnya mengubah data perolehan suara Da1 (rekapitulasi kecamatan) untuk DPRD kabupaten. Sementara Hasbullah, untuk DPRD provinsi.

Dia menerangkan, dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku menerima uang dari beberapa caleg parpol tertentu. Uang itu sebagai jasa atau imbalan atas usaha para tersangka mengubah formulir Da1 untuk memenangkan caleg.

“Total uang yang diterima sekitar Rp 30 juta. Uang ini dibagi kepada enam tersangka. Posisi ketua PPK yang paling banyak mendapat bagian. Angka ini bisa saja bertambah karena proses penyidikan terus berjalan,” jelasnya.

Ditanya caleg dari parpol mana saja yang diduga memberikan uang ke PPK Sangatta Selatan, Kapolres masih merahasiakan demi kepentingan penyidikan. Meskipun begitu, dia memastikan proses penyidikan tidak akan berhenti hingga tingkat PPK Sangatta Selatan.

“Kalau ada penerima, pasti ada pemberi. Ini masih kami dalami,” papar mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Untuk diketahui, dalam sidang pleno pada Minggu (20/4), di KPU Kutim, hujan interupsi terjadi ketika rekapitulasi suara Kecamatan Sangatta Selatan. Perolehan suara yang masuk Dapil III banyak ditemukan perbedaan. Suara yang dibacakan PPK berbeda dari suara di dalam kotak suara. PPK membacakan hasil suara berdasarkan perhitungan suara yang dihitung manual dengan pensil.

Suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di tingkat DPR RI, pada perhitungan pertama 386 (sesuai data milik PPK). Namun angka yang disebutkan PPK adalah 286 (di dalam surat suara).

“Berkas D-1 yang diberikan terlalu kecil, jadi saya menulis sendiri dengan menyalin suara di kotak suara. Tapi saya jamin, tidak ada yang berbeda dari kotak suara dan yang saya pegang. Ini hanya sebagai pembanding saja,” kata Ketua PPK Sangatta Selatan Samaruddin, saat itu.

Kini, dia telah jadi tersangka. Ditambahkan, terjadi kesalahan di kotak suara dan hasil rekapitulasi lantaran ingin mempermudah kinerja PPK.

KOMISIONER PROVINSI TERLIBAT

Dugaan permufakatan jahat yang melibatkan anggota KPU dan PPK di Kutim membuat KPU Kaltim mengambil tindakan tegas. Ketua KPU Kaltim Ida Farida mengatakan, sesuai edaran KPU 331/2014, penyelenggara yang curang diberhentikan sementara. Namun karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, secara tidak langsung oknum diberhentikan.

“Untuk apa KPU menggunakan jasa orang yang tidak kredibel,” kesalnya.
Dalam edaran, KPU Kaltim akan mencari pengganti dengan menggunakan mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Persiapan menyambut pemilihan presiden sudah dekat dan beberapa tahapan telah dimulai.

Pengganti Hasbullah adalah calon komisioner di posisi keenam saat seleksi. Sementara enam oknum penyelenggara di tingkat kecamatan, jelas Ida, bersifat ad hoc. Masa kerja PPK atau PPS hanya saat pemilu. Dia menduga, hal ini turut membuat oknum leluasa bermain curang.

Di hari kedua pasca terungkapnya kasus itu, pihak Polres Kutim masih mendalami keterangan para saksi. Para caleg yang diduga terlibat juga bakal dimintai keterangan. Seperti diungkapkan Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Yogie Hardiman, (26/4).

Mengenai kabar yang beredar bahwa Hasbullah ada bermain mata dengan salah satu anggota KPU provinsi berinisial R, Yogie tidak membantah meski tidak juga mengiyakan. Ia hanya memberi jawaban datar.

Namun, di Samarinda, Ketua KPU Kaltim Ida Farida mengaku belum menerima surat panggilan dari kepolisian. Meski demikian, perempuan berkerudung itu mengatakan telah mengetahui pemberitaan media soal dugaan keterlibatan salah satu komisionernya dalam kasus di Kutim.

“Saya tidak bisa menduga-duga jika tidak mendapat surat keterangan secara resmi dari kepolisian,” tegas dia.

Jika ada yang terlibat, Ida sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib. Pasalnya, KPU Kaltim hanya bertugas melakukan perbaikan atas kesalahan perhitungan yang dilakukan KPU Kutim.

Sementara, anggota KPU Kaltim Rudiansyah membantah jika dirinya dikatakan terlibat dalam kasus penggelembungan suara, seperti kicauan Hasbullah. Sebab, dia mengaku tidak pernah memerintahkan KPU Kutim melakukan perubahan suara. “Saya justru proaktif ketika menyelesaikan kasus tersebut,” tegas Rudi, sapaan akrabnya.

Tak hanya itu, ketika pleno rekapitulasi suara untuk Kutim dimulai, justru dirinya yang mengambil alih sidang untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Rudi yang juga wakil koordinator untuk KPU Kutim, justru berterima kasih atas kerja sama Panwaslu atas temuan tersebut. “Mengenai pemanggilan pihak kepolisian, saya belum menerima sampai sekarang,” aku dia.

LOLOS MESKI MENYUAP

Satu dari enam caleg terduga penyuap anggota KPU Kutim lolos ke DPRD Kaltim. Suara politikus Partai Golkar, Marsidik, sempat menggelembung 1.000 suara dalam skandal dugaan suap yang melibatkan Hasbullah, anggota KPU Kutim. Meskipun demikian, Marsidik tetap lolos ke Karang Paci, sebutan kantor DPRD Kaltim di Samarinda.

Marsidik yang juga adik politikus ternama Partai Golkar, Mahyudin (caleg DPR RI terpilih), sesungguhnya tetap lolos tanpa harus terseret skandal ini. Perolehan Marsidik di Daerah Pemilihan (Dapil) V (Bontang, Kutim, Berau) sebanyak 12.169 suara, cukup meraih satu dari dua kursi Golkar di dapil itu. Namun justru akibat adanya kasus ini, dia bisa terjegal.

Terkait dugaan keterlibatannya, Marsidik masih belum bisa dikonfirmasi. Berkali-kali media ini mendatangi kediamannya di Jalan Dayung, Sangatta Utara, dia tidak di rumah. Serupa, telepon dan pesan singkat dari wartawan juga tak kunjung berbalas.

Belum lama ini (28/4), Marsidik bersama lima caleg terduga penyuap lainnya, dipanggil Polres Kutim. Para caleg adalah Syaiful Anwar (Nasdem), Zaenal Haq (PKS), Safuad (PDIP), Ana Wulandri (PDIP), dan Riska Herlin Saputri (PAN).

Untuk diketahui, dari enam nama itu, hanya Syaiful Anwar dan Zaenal yang lolos ke DPRD Kaltim, andai kata manipulasi tidak terbongkar.

Lalu bagaimana untuk kasus caleg yang ketahuan curang, tapi tetap lolos sebagai anggota parlemen? Ketua KPU Kaltim Ida Farida menjelaskan, caleg terpilih yang terbukti curang sangat merugikan partai.

“Dia akan dicoret dari DCT (daftar calon tetap) dan tidak bisa digantikan. Jika sudah dilantik (sebagai anggota dewan), tidak bisa di-PAW (pergantian antarwaktu) dan partai kehilangan kursi,” jelas dia.

Jika itu terjadi, satu dari 55 ruang anggota dewan di Gedung Karang Paci akan kosong. Rapat paripurna DPRD Kaltim pun maksimal hanya bisa diikuti 54 wakil rakyat, bukan 55 seperti sebelumnya.

Sehari sebelumnya (27/4), Polres Kutim kembali memanggil Ketua KPU Kutim Fahmi Idris. Kuasa hukum Fahmi, Abdul Rais, mengakui kliennya kembali mendatangi Markas Polres Kutim untuk dimintai keterangan.

“Saya sudah mendampingi Pak Fahmi ke kantor polisi untuk mencocokkan identitas, termasuk menyerahkan ponsel untuk proses penyidikan,” kata Abdul Rais.

Penyitaan handphone beserta nomor untuk mengecek komunikasi terakhir kliennya. Hal itu untuk mencari tahu apakah ada komunikasi dengan tersangka. Kalaupun ada, didalami kembali bentuk komunikasi seperti apa.

“Pemanggilan klien saya hanya sebagai saksi. Jabatannya sebagai ketua KPU dan penyidik hanya meminta keterangan seputar tupoksi anggota KPU di setiap divisi,” jelasnya.

Dia menjelaskan, jabatan ketua KPU berbeda dengan jabatan di lembaga yang lain. Di komisi penyelenggara pemilu, ketua hanya penanggung jawab administrasi dan perwakilan lembaga. Urusan teknis adalah tanggung jawab tiap divisi.

“Klien saya bertugas di divisi keuangan. Tidak berhubungan dengan rekapitulasi suara yang berubah. Sementara Pak Hasbullah bertugas di divisi hukum. Namun di KPU Kutim, Pak Hasbullah mendapat amanah menjadi kepala pokja perhitungan suara,” jelasnya.

Terpisah, Kapolres Kutim AKBP Edgar Diponegoro melalui Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Yogie Hardiman, mengatakan, selain dugaan penyuapan anggota KPU, kasus serupa turut melibatkan tim PPK Sangatta Selatan yakni Ketua PPK Sangatta Selatan Samaruddin.

Kemudian Jamil, Subair, Mustafa Gafar, Amran, dan Misran. Penyidik telah memanggil beberapa saksi. “Kedua kasus ini berjalan terus. Siapa pemberi dananya belum kelihatan, itu yang kami dalami,” kata Yogie.

Terkait keterlibatan para caleg Golkar pada kasus itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kaltim, Dahri Yasin, keberatan jika kelak kader yang tersandung kasus Kutim tidak bisa melewati pergantian antarwaktu (PAW). Persoalan sabotase suara, sebutnya, permainan oknum, bukan parpol.

“Kalau seperti ini akan merugikan lembaga (Golkar). Jika melihat kasus Kutim, harus dipisahkan antara oknum dan lembaga,” tegas ketua Komisi III DPRD Kaltim itu.

Pernyataan itu menanggapi penjelasan Ketua KPU Kaltim Ida Farida. Dikatakan, caleg terpilih yang terbukti curang akan dicoret dari daftar calon tetap dan tidak bisa digantikan. Jika sudah dilantik, tidak bisa di-PAW dan partai bisa kehilangan kursi. Jumlah kursi di DPRD Kaltim (Karang Paci) pun terancam hanya 54 bila ini terjadi.

Dahri lantas tidak mau berspekulasi terlalu jauh mengenai dugaan keterlibatan kader Golkar. Namun, dia menegaskan akan memberikan sanksi jika kader terbukti secara hukum terlibat atas skandal di Kutim.

“Proses masih berjalan, kami PAW jika terbukti,” tegas dia.

Sebagai informasi, Marsidik yang juga adik politikus ternama Partai Golkar, Mahyudin (caleg DPR RI terpilih), sesungguhnya tetap lolos menjadi anggota DPRD Kaltim tanpa harus terseret skandal. Perolehan Marsidik di daerah pemilihan V (Bontang, Kutim, Berau), sebanyak 12.169 suara, sudah cukup meraih satu dari dua kursi Golkar di dapil itu.

Ada suara lima caleg lain yang juga berubah dalam pleno KPU Kutim. Perubahan suara diduga melibatkan anggota KPU Kutim Hasbullah. Adapun para caleg yang dimaksud yakni Syaiful Anwar (Nasdem), Zaenal Haq (PKS), Safuad (PDIP), Ana Wulandri (PDIP), dan Riska Herlin Saputri (PAN). Dari lima nama itu, hanya Syaiful Anwar dan Zaenal yang lolos ke DPRD Kaltim andai kata manipulasi tidak terbongkar.

“Ada beberapa saksi yang tidak bisa datang tanpa alasan. Beberapa caleg yang namanya disebut di rapat pleno KPU Kaltim ada yang datang. Namun siapa-siapa saja, saya tidak ingat,” jelas Kapolres Kutim AKBP Edgar Diponegoro melalui Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Yogie Hardiman.

Kepolisian pun berencana memanggil KPU Kaltim. “Pasti dipanggil. Semua pihak yang diperlukan keterangannya pasti dipanggil. Beberapa pihak dijadwalkan pemanggilan kedua sambil menunggu jadwal olah tempat kejadian perkara,” terangnya.

PUSAT TERUS PANTAU

Dari Jakarta, skandal dugaan suap yang melibatkan Hasbullah turut dicermati KPU RI. Komisioner Sigit Pamungkas mengaku telah menerima kabar pengakuan Hasbullah yang menyeret komisioner KPU Kaltim berinisial R.

“Kabar itu (dugaan keterlibatan R) sudah saya terima meskipun masih secara informal,” ucapnya kepada media saat rehat rapat pleno rekapitulasi suara nasional di kantor KPU RI. Komisioner Bidang Sumber Daya Manusia ini mengatakan, dalam waktu dekat KPU RI memanggil komisioner yang bersangkutan untuk klarifikasi.

“Proses hukum tetap berjalan,” paparnya. Sigit pun menyinggung, praktik penggelembungan yang melibatkan caleg. Dia menyatakan, perbuatan itu termasuk tindak pidana pemilu.

“Sama seperti penyelenggara pemilu. Dia (caleg) dicoret kalau terbukti,” ujarnya. Lantas apakah kursi caleg yang dinyatakan lolos itu kosong dan tidak digantikan?”Kalau sudah dilantik, bisa di-PAW,” sebut dia.

Terpisah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Daniel Zuchron mengapresiasi kerja penegak hukum yang serius mengusut dugaan sabotase rekapitulasi suara di Kutim.

“Kami minta kepolisian mengembangkan dan menelusuri lebih dalam. Siapa pihak-pihak yang terlibat. Jangan sampai ada yang lepas,” kata Daniel seraya menambahkan Bawaslu RI terus berkomunikasi dengan Bawaslu Kaltim.

INDIKASI DI BENGALON

Satu per satu dugaan kecurangan pemilu legislatif di Kutim mencuat. Sebelumnya, skandal suap oknum anggota KPU yang berujung perubahan rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Indikasi serupa juga menimpa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sangatta Selatan yang membuat mereka diberhentikan.

Terbaru, indikasi kecurangan oleh oknum PPK Bengalon. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutim mengaku sudah melayangkan dua surat klarifikasi. Entah kenapa, ketua PPK yang dinilai bertanggung jawab tak kunjung memenuhi panggilan.

“Panwaslu Kutim berencana melaporkan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu ke Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Bukti-bukti sudah ada,” tegas anggota Panwaslu Kutim (Divisi Pengawasan) Nirmalasari Hida Wijaya didampingi Hairul dari Divisi Penindakan.

Diakui, Panwaslu berharap kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Semua bergantung rapat Gakumdu.

“Baru dua orang yang memenuhi panggilan kami. Itu pun yang datang ini tidak mengetahui masalah. satu di antaranya anggota PPK yang baru dilantik menggantikan anggota PPK sebelumnya yang mengundurkan diri,” jelasnya.

Dia menyebutkan, indikasi kecurangan terlihat jelas dengan perubahan data antara C-1 (rekapitulasi TPS), D-1(rekapitulasi desa), dengan DA-1 (rekapitulasi kecamatan). Berdasarkan temuan Panwaslu dan laporan parpol, terdapat penggelembungan suara caleg-caleg tertentu.

“Itu baru dari temuan di lapangan. Kami membuat surat rekomendasi ke KPU Kutim dengan nomor 081/Panwaslu-Kutim/IV/2014 untuk perhitungan ulang,” ungkapnya.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutim ini menambahkan, mengacu C-1 plano, indikasi kecurangan semakin menguat. Formulir C-1 plano dari empat desa yang direkomendasi Panwaslu yakni Sepaso, Sepaso Selatan, Sepaso Barat, dan Tepian Langsat, banyak ditemukan noda penghapus pulpen. Perhitungan ulang pun merujuk C-1 plano yang dimiliki Panwaslu Kutim.

“Di TPS 5 dan 6 Desa Tepian Langsat, jumlah suara dihapus (dengan penghapus pulpen) kemudian diganti angka lain. C-1 plano dengan C-1 lampiran berbeda,” papar Nirmala.

Dia menambahkan, dengan tenggat waktu yang hanya tersisa dua hari, panwaslu berupaya kasus ini tidak kedaluwarsa. “Informasi yang kami peroleh, Ketua PPK Bengalon tidak diketahui keberadaannya,” tutup Nirmalasari. [] RedHP-KP

1,742 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa