Selasa , Juli 23 2019
Breaking News
Home / Kalimantan Timur / Kader Golkar Gugat Penyelenggara Pemilu

Kader Golkar Gugat Penyelenggara Pemilu

 
Kader Golkar Kukar saat kampanye pada Pemilu 2014 lalu.

Kader Golkar Kukar saat kampanye pada Pemilu 2014 lalu.

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) pada Jumat (23/5). Salah satu kasus gugatan Pileg yang disidangkan terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar).

Gugatan tersebut dilayangkan Calon Legislatif (Caleg) Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Timur (Kaltim) Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar-Kutai Barat (Kubar), Mursyidi Muslim. Gugatan ini terkait perolehan suara Caleg tersebut di dua kecamatan yakni Muara Muntai dan Sangasanga

Dalam sidang maraton tersebut, selain dihadiri KPU RI, KPU Kaltim, juga KPU Kukar sendiri. Dari Kukar ada komisioner divisi hukum, Saidi dan divisi teknis Misran didampingi Pj Kasubag Hukum, Uni Eka Wirawati.

Saat dikonfirmasi, Saidi mengatakan, Mursyidi Muslim menggugat perolehan suaranya di Muara Muntai dan Sangasanga. Di Muara Muntai, Mursyidi Muslim menggugat karena 13 suaranya di kecamatan tersebut beralih ke caleg lain, yakni Asnawi Muhammad.

“Tetapi kami sudah membenarkan berita acaranya dan suara dikembalikan ke Mursyidi Muslim,” kata Saidi saat dihubungi wartawan, Kamis (22/5).

Sedangkan untuk gugatan perolehan suara di Kecamatan Sangasanga, Mursyidi mengklaim mendulang 90 suara. Namun berdasarkan C1, ternyata hanya 85 suara. “Kita sudah memverifikasi, hasilnya memang bahwa suara Mursyidi di Sangasanga itu hanya 85 sesuai formulir C1,” ucapnya.

KPU Kukar, kata Saidi, tidak menyediakan penasehat hukum. Tetapi disediakan oleh KPU RI, yakni Adnan Buyung Nasution.

Namun pada persidangan sengketa pileg ini, MK hanya mengizinkan para kuasa hukum yang bisa memasuki ruang sidang. Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, pihaknya juga tidak memperbolehkan seorang kuasa hukum untuk menangani sengketa pileg dari dua partai yang berbeda.

Hamdan beralasan, bisa jadi kuasa hukum tersebut menangani kasus di daerah pemilihan yang sama sehingga bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Majelis hakim MK akan memeriksa dan memberi nasehat kepada permohonan masing-masing partai.  Setelah sidang pendahuluan semua partai selesai, pada pukul 19.00 Wib, malam tadi,  MK akan menggelar sidang gugatan. [] RedHP/KK

1,285 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa