Ketua DPRD Kota Pontianak Desak Lembaga Filantropi Diaudit

AUDIT : Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, SH minta lembaga Filantropi nasional yang ada di Kota Pontianak segera dilakukan audit guna menghindari penyimpangan.(rac)

PONTIANAK (Beritaborneo.com)-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Satarudin mendesak agar anggaran pada salah satu lembaga filantropi diaudit. Hal itu dilakukan supaya menghindari terjadinya penyelewengan anggaran di lembaga tersebut.

“Untuk menanggapi maraknya informasi atau isu tentang besaran gaji dan fasilitas yang diterima petinggi lembaga filantropi nasional itu, maka perlu dilalukan audit,” kata Satarudin di Pontianak, Kamis.

Terkait dugaan penyelewengan dana dan gaji petinggi mencapai Rp250 juta sebulan, Satarudin mengaku terkejut. Selain itu, gaji senior vice president sebesar Rp200 juta dan direktur eksekutif mencapai Rp50 juta sebulan.

“Wah, Ini besar sekali, sementara dana yang ada itu merupakan dana umat,” katanya menambahkan.

Selain Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kini tengah heboh dengan dugaan penyelewengan dana, beberapa lembaga filantropi lainnya juga terungkap besaran gajinya. Lembaga filantropi lainnya, dengan gaji tertinggi mencapai Rp25 juta dan Rp40 juta.

Menurutnya, lembaga filantropi nasional sudah ada di Kota Pontianak. Ia juga berharap agar tidak ada penyelewengan anggaran, terlebih digunakan untuk fasilitas pribadi, seperti mobil mewah hingga bangun rumah mewah dengan dana umat.

Menurutnya, lembaga filantropi merupakan lembaga mengelola dana umat dan banyak memiliki program sosial. Adapun bantuan itu seperti bantuan pendidikan, program sosial hingga bantuan menyenangkan anak yatim piatu.

“Tentu perputaran uang yang didonasikan buat kegiatan besar sehingga harus dijabarkan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, tujuannya agar tidak membuat masyarakat berpikiran negatif,” ungkapnya.

Satarudin menambahkan, dengan maraknya isu yang jadi pembicaraan banyak orang ini, bila tidak ditanggapi dengan bijak maka sedikit banyak akan membuat kepercayaan masyarakat akan lembaga filantropi menjadi goyah.

Untuk itu, dia menyarankan agar tiak semakin melebar kemana-mana, sebaiknya setiap lembaga filantropi diaudit penggunaan keuangannya, dengan begitu kepercayaan masyarakat untuk bersedekah semakin tinggi.

“Kita kasihan kepada lembaga sosial yang betul-betul menjalankan dengan sepenuh hati. Bisa saja akibat perbuatan satu oknum rusak susu sebelanga. Saran saya, janganlah cari keuntungan pribadi menggunakan dana umat, apalagi dari sedekah masyarakat,” katanya. (rac)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.