Kamis , Januari 17 2019
Breaking News
Home / Berita Lainnya / Lembaga Penjamin Simpanan Gelar Sosialisasi Bersama Jurnalis

Lembaga Penjamin Simpanan Gelar Sosialisasi Bersama Jurnalis

 

Pontianak-Sebagai upaya meningkatkankepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) kembali menggelar serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi diKalimantan Barat (5-6 Desember 2018), dengan Nara Sumber  Beko Setiawan direktur group peraturan LPS danDr. Afrizal, SE, M.Si Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas TanjungPura, melalui workshop media. Melalui kegiatan ini, LPS ingin memberikanedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program penjaminan simpanandi bank guna mendukung terciptanya stabilitas sistem perbankan yang merupakanmodal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi.

“Masyarakat
akan merasa aman, tenang, dan pasti terhadap perbankan kalau mereka tahu bahwa
ada program penjaminan simpanan dan memahami mengenai aturannya. Sehingga
masyarakat tetap percaya dan terus menyimpan dananya di lembaga perbankan
sebagai urat nadi perekonomian yang nantinya akan disalurkan oleh perbankan
dalam bentuk kredit mendukung pembiayaan atau kredit usaha produktif dan bahkan
pembangunan infrastruktur. Perbankan dan keuangan yang stabil adalah modal yang
penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata Beko Setiawan, Direktur
Group Peraturan LPS, pada media workshop yang diselenggarakan LPS di Mercure
Hotel, Pontianak (6/12).

Selain
sebagai sarana membangun silaturahmi, melalui media workshop ini LPS juga
menyampaikan pesan kepada masyarakat dan mengingatkan kembali peran dan fungsi
LPS sebagai salah satu lembaga regulator keuangan di Indonesia, bersama Bank
Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan RI. LPS
adalah lembaga pemerintah yang bersifat independen memiliki tugas dan fungsi
untuk memberikan penjaminan simpanan di bank, melakukan penanganan terhadap
bank gagal (resolusi bank) dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan di Indonesia. LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan saat
ini hanya berkedudukan di ibukota Jakarta, tidak memiliki jaringan kantor
perwakilan di daerah.

“Pendirian
LPS dilatar belakangi oleh krisis moneter tahun 1997/1998. Pada saat itu,
pemerintah menerapkan blanket guarantee atau penjaminan menyeluruh dimana
kebijakan tersebut membebani APBN dan menimbulkan potensi moral hazard dari
para pengelola bank. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah dan DPR
mengesahkan Undang- Undang No 24 tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan
dan LPS mulai beroperasi setahun kemudian (22 September 2005),” terang
Beko.

Tahun
2016 lalu, Pemerintah RI dan DPR mengesahkan UU Pencegahan dan Penanganan
Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dimana dalam UU tersebut, LPS mendapat tambahan
tugas dan fungsinya, antara lain tambahan cara atau instrumen dalam melakukan
resolusi bank, alternatif pendanaan melalui penerbitan surat berharga
(obligasi) dan LPS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program
Restrukturisasi Perbankan (PRP) ketika terjadi krisis yang ditetapkan oleh
presiden.

Sesuai
UU LPS, semua bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank pemerintah/BUMN,
bank swasta, bank daerah/BPD, bank asing atau campuran, dan bank perkreditan
rakyat (BPR) wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Hingga Oktober 2018, jumlah
bank umum (bank BUMN, bank swasta, bank asing/campuran, bank daerah) sebanyak
115 bank, dan jumlah BPR/BPRS mencapai 1.774 bank. Jumlah rekening bank umum,
per Oktober 2018, mencapai 268.699.387 rekening dengan totalnya mencapai Rp
5.645 triliun.

LPS
selalu mengingatkan kepada masyarakat yang merupakan nasabah bank untuk
memperhatikan ketentuan penjaminan simpanan. Batas penjaminan simpanan saat ini
adalah Rp 2 miliar per nasabah per bank. Nasabah juga harus memperhatikan
persyaratan simpanan yang layak bayar ketika terjadi klaim penjaminan atau yang
dikenal dengan syarat 3T, yaitu, pertama, Tercatat di pembukuan bank sehingga
nasabah harus memastikan bahwa setoran dananya benar-benar tercatat di bank.
Kedua, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan, dimana bunga
penjaminan yang berlaku saat ini adalah 6,75% untuk di bank umum dan 9,25%
untuk di BPR. Jumlah bank gagal yang pernah ditangani LPS sejak 2005 sebanyak
92 bank, dimana 91 bank dilikuidasi, dan 1 bank diselamatkan. (Masrun)

54 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa