Wali Kota Diminta Benahi SDM

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Saiful mengkritisi kinerja Pemkot Samarinda. Khususnya terkait masih banyaknya paket proyek yang belum juga ditender hingga pertengahan tahun kini. Memang tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki jadwal masing-masing. Namun yang menjadi persoalan, justru dikhawatirkan tidak bisa bekerja maksimal akibat rentang waktu yang relatif terbatas di akhir tahun sehingga berdampak pada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

“Makanya sejak awal kami selalu minta supaya SDM-nya dibenahi, kalau memang yang ada itu masih kurang, supaya ditambah saja biar bisa bekerja optimal,” katanya kepada Sapos, kemarin.

Karena itu, lanjut dia, permasalahan banyaknya proyek yang belum ditender ini juga akan menjadi bahan evaluasi dan catatan khusus DPRD Samarinda. Khususnya dalam hal pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2014 mendatang. Namun sayangnya, lanjut dia, sampai sekarang ia bersama sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda belum mendapat konfirmasi dari Pemkot Samarinda. Khususnya dari Panitia Anggaran (Panggar) Eksekutif terkait pembahasan RAPBD-P 2014.

“Padahal, katanya mau disahkan cepat. Kita sih merespons baik biar lebih banyak waktunya bekerja. Tapi sampai sekarang belum ada juga draf RAPBD-P 2014 yang kami terima,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini tentunya tidak sejalan dengan visi pembangunan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang yang menghendaki agar bisa disahkan cepat. Untuk itu, menurut Saiful yang juga Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Samarinda ini meminta Wali Kota untuk bisa mengevaluasi pejabatnya.

“Kalau memang tidak sejalan dengan visi pembangunan, maka bisa dicopot dan diganti dengan yang lain. Karena kita di DPRD juga sangat menyambut baik saat pertama kali diwacanakan soal percepatan pengesahan APBD-P,” tuturnya.

Menurut Ketua DPC Partai Hanura Kota Samarinda itu, draf RAPBD-P yang belum juga diserahkan ini tentunya akan menjadi hambatan. Karena DPRD juga perlu mempelajarinya lebih jauh sebelum disahkan.

“Jangan sampai nanti masyarakat yang justru menyalahkan DPRD karena lambat mengesahkan. Padahal, karena memang sampai sekarang kami belum terima drafnya. Sementara kami juga perlu waktu untuk mempelajari dan membahasnya di internal,” pungkas Saiful. [] RedFj/SP