PALANGKA RAYA – Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menargetkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, meraih 70 persen suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014 mendatang.
“Target kami 70 persen suara Prabowo-Hatta di Kalimantan Tengah. Kami optimistis itu bisa tercapai karena tim pemenangan sebagai ujung tombak sudah bergerak,” kata Ketua DPW PAN Kalteng, H Ade Supriyadi di Palangka Raya, Selasa.
Untuk sementara ini, pewsikai suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menurut Ade, sudah mencapai 64 persen suara. “Dan tinggal mencari empat persen lagi untuk di titik aman,” katanya.
Ia menjelaskan, PAN sebagai partai politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta sudah membentuk tim pemenangan atau tim sukses hingga ke tingkat kabupaten di Provinsi Kalteng yang siap bekerja secara maksimal untuk memenangkan pasangan nomor urut satu itu.
“Kami bersama kader dan simpatisan lainnya ikut berjuang secara maksimal untuk memenangkan pasangan solid ini,” ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kalteng untuk tidak golput pada pilpres yang diikuti dua pasangan calon yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Golput bukan pilihan yang terbaik, sebagai warga negara kita harus memiliki hak demokrasi yaitu memilih pemimpin sesuai kata hati nurani kita. Maka gunakanlah hak demokrasi itu,” ujarnya.
Ia mengatakan, tim pemenangan Prabowo-Hatta terus berjuang di lapangan mengajak masyarakat dan memberikan pembelajaran politik demokrasi yang baik untuk menghindari ajakan golput.
“Strategi di lapangan sudah kita atur untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, tidak hanya mengajak masyarakat memilih pasangan ini tetapi juga memberikan pemahaman kepada warga untuk tidak menjadi golput,” ujarnya.
Menurut dia, sikap masyarakat memilih golput karena berbagai sebab diantaranya tidak berminat dengan pasangan yang maju dalam pemilu presiden, anti dengan politik dan tidak terdaftar namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT).
“Ini yang harus diyakinkan kepada masyarakat, memberikan pemahaman yang baik dan memastikan mereka terdaftar di dalam DPT karena tidak terdaftar sebagai pemilih menjadi pemicu warga tidak memilih,” ujarnya. [] Ant