Pengelolaan Aset Tiga SKPD Bermasalah

BALIKPAPAN – Roda mutasi di Pemkot Balikpapan kembali bergulir. Selain pejabat eselon III dan IV, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga melakukan melantik kepala sekolah (kepsek) di Balai Aula Pemkot Balikpapan, kemarin (13/5).

Dalam sambutannya, Rizal memastikan mutasi pejabat masih berlangsung sekali lagi, yakni menjelang masa akhir jabatan. Bergulirnya mutasi kali memiliki pertimbangan yang matang. Baik terkait promosi jabatan atau evaluasi kinerja. Sedangkan mutasi kepsek dimaksudkan untuk mengisi jabatan di sekolah yang belum memiliki kepala definitif.

Rizal mengingatkan kepala sekolah yang dilantik bisa bertanggung jawab atas tugasnya. Termasuk tidak melakukan berbagai pungutan liar (pungli) yang belakangan, marak menjadi perbincangan orangtua siswa.

“Jadi saat ini sudah zamannya keterbukaan. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Orangtua siswa akan bercerita ke mana-mana bila ada pungutan yang aneh-aneh,” bebernya.

Selain itu, Rizal menyinggung sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kini bermasalah dalam pengelolaan aset daerahnya. Seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Diskes). Sejumlah aset di tiga SKPD ini kata Rizal, sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Asisten III dan Inspektorat Daerah sudah saya minta berkoordinasi dengan BPK. Karena ini khawatir berpengaruh dalam laporan,” bebernya.

Tak hanya itu, dua SKPD di bidang pelayanan juga disinggung. Seperti BMP2T dan DTKP yang pelayanannya masih sering dikeluhkan. “Saya dapat laporan jika ada pegawai di sana yang masih sering menghambat pelayanan. Ini yang sangat saya sayangkan sekali,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Balikpapan Tatang Sudirja, menyatakan jumlah pejabat struktural dari eselon III dan IV yang dimutasi 67 orang, untuk pengawas sekolah 6 orang, dan kepsek 10 orang. Sehingga, jumlah pejabat yang dimutasi 83 orang. [] KP