Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Keputusan Pemerintah Republik Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang bukan merupakan kebijakan populis dan mengundang pro dan kontra banyak pihak, tak terkecuali dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Di antaranya adalah anggota legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menyinggung soal kenaikan harga BBM dalam Rapat Paripurna ke-34 masa sidang III dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim atas Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2022, Rabu (07/09/2022).
Nidya Listiyono, politisi dari Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Kota Samarinda, memberikan tips bagi masyarakat untuk menyikapi kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM merupakan keputusan pemerintah pusat, yang tentunya berdasarkan banyak perhitungan.
“Kalau bicara berat, kami juga berat, ini empati kami. Mudah-mudahan pemerintah segera bisa mencari formula terbaik, kemudian memberikan alternatif solusi. Kalau saya, pola hidup kita harus diubah, pola hidup hemat, penggunaan BBM harus dibatasi, yang tidak perlu harus dikurangi. Lalu, suka tidak suka harus meningkatkan pendapatan. Kalau saat ini punya satu pekerjaan, cari sampingan, berbisnis,” papar Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini saat diwawancara awak media usai mengikuti Rapat Paripurna ke-34.
Pria yang akrab disapa Tiyo ini mengakui, kenaikan BBM akan mengakibatkan dampak beragam, termasuk terjadinya inflasi dan kenaikan harga barang. Oleh karena itu, pihaknya juga turut berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi terbaik, termasuk memberikan program terobosan untuk meringankan beban masyarakat.
“Kalau pemerintah pusat kan sudah disampaikan alasan dicabutnya subsidi, karena kenaikan minyak dunia, karena angka subsidi kita sangat tinggi, harganya cukup rendah. Kita harus sikapi secara bijak, apa yang harus kita lakukan, ya kita lakukan,” ujar Tiyo.
Soal solusi dari pemerintah daerah, Tiyo akan mencoba membicarakannya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, jika memungkinkan APBD men-support subsidi.
“Apakah kita cukup mampu? Apakah secara undang-undang diperbolehkan? Bagaimana bentuk subsidinya, kalau secara nasional pemerintah sudah mengeluarkan BLT (Bantuan Langsung Tunai, red), kartu prakerja, dan lainnya,” papar anggota dewan kelahiran Madiun, 29 September 1980 ini.
Secara terpisah, Sutomo Jabir, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kaltim, menyampaikan pendapatnya terkait kenaikan harga BBM. Pihaknya sebenarnya merasa kurang pas dengan kebijakan tersebut, karena negeri ini baru saja diterpa bencana sosial Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
“Sebenarnya kan kurang pas menilainya, karena kita baru bangkit dari pandemi. Tapi ini kan keputusan pusat, melalui pertimbangan yang banyak juga, termasuk juga pada saat subsidi BBM dibebankan kepada negara, yang nikmati bukan masyarakat kecil,” papar Sutomo Jabir, juru bicara Fraksi PKB saat memberikan pandangan umum di Rapat Paripurna ke-34.
Namun demikian, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Berau ini, meminta kepada agar semua pihak dapat bersama-sama dapat menjaga ketertiban dan keamanan, tidak menjadi provokator, dan jika tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, protes dilakukan secara santun.
“Distribusinya memang seperti itu dari dulu. Kita minta tambah kuota, tapi berapa pun BBM yang diberikan ke sini tidak pernah cukup, karena belum sampai sudah ada yang di tempat lain. Sehingga berapa pun BBM bersubsidi yang diberikan ke Kaltim tidak pernah cukup,” ujar Sutomo Jabir menjawab soal distribusi BBM bersubsidi yang terjadi kebocoran.
Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga membidangi urusan Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral dan Migas ini mengajak semua pihak untuk turut menjaga agar distribusi BBM bersubsidi agar dapat tersalur dengan tepat sasaran.
“Harus sacara menyeluruh, nggak cuma satu pihak mengendalikan distribusi BBM agar tepat sasaran, semua harus terlibat,” papar anggota Komisi III yang mengurus masalah Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral dan Migas,” ujar kata Sutomo Jabir. []
Penulis: Fajar Hidayat
Editor: Hadi Purnomo
