Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KOTA SAMARINDA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Angkasa Jaya Djoerani mengatakan DPRD Kota Samarinda akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Samarinda tahun Anggaran 2022 Kepada DPRD kota Samarinda.
Hal itu disampaikan Angkasa Jaya Djoerani saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan 1 Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna Utama Lantai 2 Gedung DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, Rabu (29/03/2023).
“Nanti DPRD akan menanggapi setelah membentuk Pansus berkaitan dengan LKPJ tahun 2022, apa yang disampaikan Walikota cukup bagus semua, tapi kita akan mempelajari semacam uji terkait terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red), karena sifatnya memberikan masukan kita akan memberikan kritik yang membangun agar lebih baik lagi,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Menurut Angkasa Jaya Djoerani, Wali Kota Samarinda dalam laporan pertanggungjawabannya memaparkan keberhasilan Pemerintah Kota memperoleh penghargaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) award untuk pendapatan tertinggi tahun 2022 tingkat Kabupaten/Kota.
“Suatu prestasi buat seorang walikota yang bisa seperti ini, kita memberikan semacam reward tentunya, kiat sebagai anggota DPRD tidak berhenti mengkritisi dalam hal membangun, artinya kalau kita bisa lebih baik lagi kenapa tidak,” katanya.
Lanjutnya, “Saya soroti dengan tercapainya lebih seratus persen pendapatan daerah tentunya yang saya sorot perencanaannya tidak seakurat itu, misalnya perencanaan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) itu Rp. 5oo juta tercapai Rp. 700 juta padahal kita sudah prediksi ayo Rp. 700 juta. Saya melihat ketika kita mencapai seperti itu dan terjadi capaian yang lebih dari target atau perencanaan awal, menurut kita itu bukan sebuah prestasi, perencanaannya perlu diperbaiki, artinya Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, red) perlu memperhitungkan dengan matang,” jelas wakil rakyat kelahiran Balikpapan, 06 November 1961 ini.
Jaya, sapaan akrabnya menjelaskan dengan terbentuknya Pansus pihaknya akan mengkroscek masing-masing OPD untuk membandingkan dengan LKPJ Walikota.
”Masing-masing OPD akan kita kupas, yang mana bisa mencapai seratus persen dari pada anggaran itu yang mana tidak, tentu akan diberikan masukan dan kita akan mengkritisi kepada pemerintah dan jelas terbaca adalah yang mana pencapaian PAD yang melebihi dari pada target, selalu terjadi seperti itu beberapa tahun ini selalu melebihi kenapa tidak kita patok target di atas, kalau prestasi diatur sedemikian rupa kita membohongi masyarakat, ” pungkasnya. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Nursiah
