Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Pengadilan Tinggi (PT) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah mengabulkan banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 10 April 2023 terkait putusan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dengan demikian, PT DKI Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Udin menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti aturan yang ada kalau sudah ditetapkan pemilu serentak wajib dilaksanakan pada Tahun 2024 tidak ada penundaan Pemilu.
“Kami sebagai legislatif sesuai saja dengan keputusan atau aturan yang ada. Kalau memang 2024 itu sudah ditetapkan sebagai kegiatan pemilu serentak, wajib kita laksanakan kegiatan tersebut. Tapi kami juga meminta ketegasan, pemilunya terbuka atau tertutup,” kata Udin, usai memimpin RDP Pansus Investigasi Pertambangan di Hotel Aston Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Rabu (12/04/2023).
Wakil rakyat dari Partai Golkar ini menjelaskan bahwa masih ada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang ditunggu kepastiannya terkait pemilu yang digelar akan secara terbuka atau tertutup.
Sebab katanya, jika MK memutuskan pemilu menggunakan sistem tertutup, maka otomatis ada perubahan Undang-undang. Dan merubah undang-undang memerlukan waktu yang tidak sebentar, akibatnya pemilu pun jadi ditunda.
“Kita berharap jangan sampai ada gejolak terkait penundaan pemilu. Tapi kita di DPRD tidak terlalu mempermasalahkan, mau kapan pun pemilunya, kita sudah siap. Terpenting, pemilu dapat berjalan dengan damai dan tertib,” tegasnya.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini meminta warga Kaltim untuk tetap tenang dalam menyikapi dinamika pemilu kali ini. “Apapun keputusannya, kita minta masyarakat Kaltim tetap tenang dan menjalankan pemilu secara tentram dan damai,” tutup Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim ini. []
Penulis: Guntur Riyandi | Penyunting: Agus P Sarjono
