SAMARINDA – JELANG purna tugas pada Oktober 2023 mendatang, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyapa masyarakat Benua Etam lewat orasi tunggal bertajuk Pembekalan Gubernur. Acara yang dihadiri 1.600 perseta dari seluruh penjur kabupaten/kota di Kaltim itu digelar di Gedung Plenary Hall Sempaja, Samarinda, Jumat (18/08/2023).
Pesertanya sendiri berasal dari unsur kepala desa (Kades), Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) serta unsur kepala sekolah dan guru se-Kaltim. Hadir pula jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Sekda Sri Wahyuni, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim serta 841 kepala desa dan 841 BPD se-Kaltim.
Mengawali penyampaiannya, Gubernur Isran menyinggung soal wacana penghapusan tenaga honorer dari pemerintah pusat. Dengan tegas Isran bersikap, tidak akan menghapus tenaga honorer di Kalimantan Timur.
“Tidak usah khawatir tidak akan diberhentikan tenaga honor di Kaltim!” tegas Gubernur saat memberikan Pembekalan dengan Tema Kaltim Berdaulat untuk Indonesia Maju itu.
Sebelum penyampaiannya, mantan Bupati Kutai Timur ini memaparkan berbagai keberhasilan pembangunan selama satu periode pemerintahannya sebagai gubernur. Terhitung sejak tahun 2019 hingga 2023 melalui video yang ditampilkan di layar besar di gedung tersebut.
Pencapaian pemerintahan era Isran Noor dan Hadi Mulyadi disebutkan melampaui target-target yang telah dicanangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk pencapaian baru di luar itu.
“Tahun 2022 kemarin, kita pecah rekor sebagai daerah penyumbang surplus perdagangan luar negeri sebesar USD 32 miliar bersama dengan Provinsi Jawa Barat. Tapi Jabar 50 juta penduduknya, sementara kita hanya 3,7 juta. Artinya secara produktivitas, kita lebih tinggi tiada yang menandingi,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kaltim ini.
“Keberhasilan Kaltim dalam menjaga kelestarian hutan dan menurunkan emisi karbon. Hingga menerima dana kompensasi dari Bank Dunia melalui program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF),” sambung Isran.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga membeberkan bahwa Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang mewakili Indonesia sebagai penerima dana FCPF-CF senilai USD 110 juta. Atau senilai Rp 1,6 triliun. “Dimana 87 persennya dari nominal itu, masuk ke kas daerah Kaltim,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya memuji masyarakat serta perangkat desa sebagai garda terdepan dalam program pembangunan. Dia juga mengapresiasi satu desa dan kelurahan di Kaltim yang baru-baru ini menerima penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yaitu Desa Labanan Makarti di Kabupaten Berau dan Kelurahan Karang Rejo Balikpapan yang meraih juara pada ajang Lomba Desa Tingkat Nasional 2023.
“Seluruh capaian ini, akan kita sampaikan dalam dokumen khusus di luar dari dokumen RPJMD,” ujarnya.
Kegiatan dirangkai dengan penyematan pin secara simbolis kepada tenaga P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan pemberian santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima non ASN. []
Penulis: Hernanda | Penyunting : Agus P Sarjono