Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – TIDAK semua Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengantongi sertifikat tanah. Padahal sengketa tanah sudah sering terjadi dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).
Tidak adanya sertifikat tanah juga dapat menghambat penambahan Ruang Belajar (Rumbel) di setiap sekolah yang ada di Kaltim. Hal itu pula yang memantik perhatian anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Salehuddin. Dia menyampaikan hal tersebut dengan melakukan intrupsi pada saat Rapat Paripurna Ke-31 DPRD Kaltim.
“Tidak bisa penambahan Rumbel kalau lahanya belum selesai, ini sudah menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red) sejak tahun 2016 sejak undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan SMA dan SMK di Kabupaten,” ungkap Salehuddin dalam rapat yang digelar di Gedung Utama Kompleks DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Senin (11/09/2023).
Dalam intrupsinya, Salehuddin meminta Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk membantu sekolah dalam percepatan penyelesaian pembuatan sertifikat tanah.
“Harus menjadi perhatian utama, kalau perlu secepatnya dilakukan pembentukan Satuan Tugas supaya bisa mengkoordinasikan bagi sekolah-sekolah yang sampai saat ini ada yang berstatus negeri tetapi tidak mempunyai sertifikat tanah,” paparnya.
Menurut anggota dewan kelahiran Liang, 30 Agustus 1978 ini, Pemrov Kaltim melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait harus serius dalam menyelesaikan dan membantu sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah supaya pembangunan Rumbel dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi.
“Ini harus menjadi konsen kita agar proses pengembangan pendidikan kita lebih maksimal karena kalau tidak ada sertifikat otomatis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak bisa mengeluarkan Dana Alokasi Khusus,” tutup politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
