Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Praktik manipulasi data dalam sistem pendidikan kembali menuai sorotan dari kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti maraknya ketidaksesuaian data yang dimasukkan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sejumlah sekolah, yang dinilai berdampak serius terhadap distribusi bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa beberapa sekolah diduga dengan sengaja memoles data demi meraih akreditasi tinggi. Namun, langkah tersebut justru dinilai kontraproduktif karena mengaburkan kebutuhan riil lembaga pendidikan yang sebenarnya lebih membutuhkan bantuan.
“Banyak sekolah melaporkan data seolah-olah semua fasilitas sudah memadai, padahal kenyataannya ruang kelas masih rusak, kekurangan guru, dan sarana penunjang sangat terbatas. Ini menciptakan ilusi bahwa sekolah tersebut tidak butuh bantuan,” ungkap Ismail dalam keterangannya baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa manipulasi data Dapodik ini sering terjadi karena proses input dilakukan oleh operator sekolah, bukan oleh kepala sekolah secara langsung. Kondisi tersebut, menurutnya, membuka ruang terjadinya tekanan internal untuk menjaga citra institusi pendidikan.
“Ini bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi juga tekanan internal. Kalau orientasinya cuma pada pencitraan, maka data yang dilaporkan pasti tidak sesuai kondisi di lapangan,” tambahnya pada Jumat, 28 Juni 2025.
Ismail menegaskan, ketidakakuratan data dalam sistem pendidikan memberi dampak serius terhadap ketimpangan akses layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur pendidikannya masih tertinggal. Akibatnya, bantuan dari pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah dengan kondisi memprihatinkan justru meleset sasaran karena data tidak mencerminkan kenyataan. “Masalah ini bukan sekadar administratif. Ini menyangkut keadilan akses pendidikan untuk anak-anak di seluruh pelosok negeri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ismail mengingatkan bahwa akreditasi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan pendidikan. Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan jauh lebih penting, dan hal itu hanya dapat dicapai jika perencanaan berbasis pada data yang valid dan akurat. “Akreditasi penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan semua anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, dan itu hanya bisa dilakukan jika datanya benar,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab dalam fungsi pengawasan, DPRD Samarinda mendorong Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan data sekolah. Ismail bahkan menyarankan agar dilakukan audit dan inspeksi mendadak secara berkala guna mencocokkan data digital dengan kondisi nyata di lapangan. “Kalau perlu sidak langsung ke sekolah. Lihat kondisi sebenarnya dan cocokkan dengan data yang dilaporkan. Jangan sampai bantuan terhambat hanya karena data dimanipulasi,” pungkasnya.
DPRD berharap langkah-langkah ini dapat memperkuat sistem Dapodik sebagai alat perencanaan pendidikan yang tidak hanya akurat, tetapi juga adil dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat pendidikan. []
Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Enggal Triya Amukti
