{"id":102367,"date":"2025-05-20T08:47:54","date_gmt":"2025-05-20T00:47:54","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=102367"},"modified":"2025-05-20T08:47:54","modified_gmt":"2025-05-20T00:47:54","slug":"revisi-sejarah-dianggap-tertutup-dan-politis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/revisi-sejarah-dianggap-tertutup-dan-politis\/","title":{"rendered":"Revisi Sejarah Dianggap Tertutup dan Politis"},"content":{"rendered":"

JAKARTA \u2013<\/strong> Komisi X DPR RI mengaku belum menerima informasi resmi terkait proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digarap Kementerian Kebudayaan di bawah Menteri Fadli Zon. Padahal, target penyelesaiannya disebutkan sebelum peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2025. Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menegaskan, pihaknya belum pernah berkoordinasi atau membahas detail revisi sejarah tersebut.<\/p>\n

\u201cKami belum pernah bertemu langsung dengan kementerian untuk membahas apa yang akan direvisi atau prosesnya seperti apa,\u201d kata Hetifah dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19\/05\/2025). Pernyataan senada disampaikan Anggota Komisi X Fraksi PDIP Mercy Barends. Ia mengaku baru mengetahui rencana ini melalui pemberitaan media dan unggahan di platform sosial. \u201cTak ada dokumen resmi yang kami terima. Jadi, kami belum bisa memberikan tanggapan mendalam,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ketiadaan komunikasi ini memicu kekhawatiran sejumlah anggota dewan. My Esti Wijayanti, Anggota Komisi X Fraksi PDIP, mendesak Ketua Komisi X segera memanggil Fadli Zon untuk klarifikasi. \u201cIni menyangkut sejarah yang harus sesuai fakta. Diskusi terbuka diperlukan agar tidak menimbulkan kegaduhan,\u201d tegas Esti.<\/p>\n

Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan proyek yang melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi ini ditargetkan rampung Agustus 2025. \u201cPenulisan sejarah resmi terakhir ada di buku\u00a0Indonesia Dalam Arus Sejarah<\/em> (2012). Kini, ada temuan baru dari era prasejarah hingga periode pemerintahan sebelumnya yang perlu ditambahkan,\u201d jelas Fadli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (05\/05\/2025).<\/p>\n

Namun, minimnya transparansi menuai kritik dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI). Mereka menilai revisi sejarah berisiko dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Mercy Barends mengakui, tanpa dokumen resmi, Komisi X kesulitan menengahi polemik ini. \u201cKami hanya bisa memberikan\u00a0insight<\/em>\u00a0berdasarkan informasi terbatas,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Proyek ini juga mengundang pertanyaan tentang urgensi dan metodologi yang digunakan. Fadli menegaskan, para sejarawan yang terlibat memiliki kompetensi mumpuni. Namun, My Esti menekankan, sejarah harus ditulis berdasarkan fakta empiris, bukan narasi subjektif. \u201cTidak boleh ada muatan yang memecah persatuan,\u201d imbuhnya.<\/p>\n

Di tengah vakumnya dialog resmi, publik dihadapkan pada dua isu krusial: pertama, apakah revisi sejarah akan mengoreksi kesalahan fakta historis atau sekadar menambah versi baru; kedua, sejauh mana keterlibatan akademisi independen dalam proses tersebut. Hetifah berjanji akan mengagendakan pertemuan dengan Fadli Zon untuk memastikan proyek ini berjalan transparan.<\/p>\n

\u201cSejarah adalah fondasi identitas bangsa. Perubahannya harus melibatkan banyak pihak, termasuk DPR sebagai representasi rakyat,\u201d pungkas Hetifah. []\n

Redaksi11<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA \u2013 Komisi X DPR RI mengaku belum menerima informasi resmi terkait proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digarap Kementerian Kebudayaan di bawah Menteri Fadli Zon. Padahal, target penyelesaiannya disebutkan sebelum peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2025. Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menegaskan, pihaknya belum pernah berkoordinasi atau membahas detail revisi sejarah tersebut. …<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":102370,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,35],"tags":[7392],"class_list":["post-102367","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-headlines","category-berita-nasional","tag-sejarah"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/56"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102367"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102367\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":102371,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102367\/revisions\/102371"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/102370"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}