{"id":109893,"date":"2025-06-13T09:27:16","date_gmt":"2025-06-13T01:27:16","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=109893"},"modified":"2025-06-13T09:27:16","modified_gmt":"2025-06-13T01:27:16","slug":"pemprov-kalbar-waspadai-lonjakan-harga-beras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/pemprov-kalbar-waspadai-lonjakan-harga-beras\/","title":{"rendered":"Pemprov Kalbar Waspadai Lonjakan Harga Beras"},"content":{"rendered":"

PONTIANAK<\/strong> \u2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kenaikan harga beras sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah antisipatif ini merupakan bagian dari arahan nasional yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri.<\/p>\n

\u201cLangkah ini sejalan dengan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri,\u201d kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, di Pontianak, Kamis (12\/06\/2025). Pemerintah daerah, kata Harisson, saat ini fokus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga sejumlah komoditas strategis, terutama beras dan minyak goreng bersubsidi MinyaKita, yang dinilai berpotensi memicu gejolak harga jika tidak diantisipasi sejak awal. \u201cPemprov Kalbar terus memantau harga-harga kebutuhan pokok agar tetap stabil, khususnya menghadapi potensi gejolak di pertengahan tahun,\u201d tuturnya.<\/p>\n

Dalam forum koordinasi itu, Wamendagri Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak lengah, meskipun harga beras di banyak wilayah masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyebut dua komoditas beras dan minyak goreng memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. \u201cJangan sampai kelengahan di satu sisi membuat harga melonjak di lapangan. Kita perlu cegah lebih awal,\u201d kata Bima Arya.<\/p>\n

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan dinamika harga yang perlu diwaspadai. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,37 persen secara nasional. Meski begitu, komoditas seperti tomat, tarif pulsa, dan angkutan udara masih mencatat kenaikan.<\/p>\n

\u201cPada minggu pertama Juni, sebanyak 12 provinsi mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil. Beras dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan IPH tersebut,\u201d ujar Pudji.<\/p>\n

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten\/kota, maupun pelaku distribusi logistik, guna menjamin pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali. \u201cKami akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Kalbar tidak terdampak secara signifikan oleh fluktuasi harga pangan,\u201d pungkas Harisson. Langkah strategis ini menjadi salah satu bentuk kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan inflasi pangan, sekaligus komitmen Pemprov Kalbar menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di tengah tekanan harga global yang tak menentu. [] Admin03<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PONTIANAK \u2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kenaikan harga beras sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah antisipatif ini merupakan bagian dari arahan nasional yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual …<\/p>\n","protected":false},"author":69,"featured_media":109894,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2273,36],"tags":[329],"class_list":["post-109893","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-barat-kalbar","category-kota-pontianak-provinsi-kalimantan-barat-kalbar","tag-pontianak"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/69"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109893"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109893\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":109895,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109893\/revisions\/109895"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/109894"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}