{"id":111459,"date":"2025-06-17T11:14:52","date_gmt":"2025-06-17T03:14:52","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=111459"},"modified":"2025-06-17T11:14:52","modified_gmt":"2025-06-17T03:14:52","slug":"eks-ketua-tgpf-pernyataan-fadli-zon-menyesatkan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/eks-ketua-tgpf-pernyataan-fadli-zon-menyesatkan\/","title":{"rendered":"Eks Ketua TGPF: Pernyataan Fadli Zon Menyesatkan"},"content":{"rendered":"

JAKARTA <\/strong>– Kontroversi mencuat usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan tidak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari berbagai kalangan yang menilai sikap itu meremehkan tragedi kemanusiaan yang masih membekas dalam ingatan banyak orang.<\/p>\n

Mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998, Marzuki Darusman, menyebut pernyataan Fadli sebagai hal yang \u201cmembingungkan dan menyesatkan.\u201d Ia mengingatkan bahwa laporan TGPF yang mengungkap terjadinya pemerkosaan massal telah diakui secara resmi oleh Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) BJ Habibie serta Komnas HAM. \u201cPernyataan itu janggal dan tidak adil bagi para korban,\u201d ujar Marzuki Senin (16\/06\/2025).<\/p>\n

Menurut Marzuki, Fadli seharusnya merujuk pada dokumen yang telah diserahkan ke pemerintah jika ingin mencari bukti. \u201cKalau mau cari bukti ya carilah di pemerintah sendiri, karena sebuah bahan itu ada di pemerintah,\u201d imbuhnya.<\/p>\n

Marzuki juga mendesak Fadli untuk segera memberikan klarifikasi apakah pernyataan tersebut mewakili pendapat pribadi atau sikap resmi pemerintah. \u201cApakah pemerintah seluruhnya menganggap ini hanya rumor, atau hanya pernyataan pribadi beliau sebagai menteri, ini perlu kejelasan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Mantan Menteri Hukum dan HAM serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III, Yasonna Laoly, juga turut mengkritik pernyataan Fadli. Ia menegaskan pentingnya kejujuran dalam penulisan sejarah bangsa. Yasonna mengingatkan bahwa BJ Habibie dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 1998 secara terbuka mengutuk kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei. \u201cApakah Habibie sebagai Presiden bohong? Perlu hati-hati jika mau menulis ulang sejarah,\u201d kata Yasonna.<\/p>\n

Dalam pidato tersebut, Habibie mengungkapkan keprihatinannya atas kekerasan yang dialami perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa, dan berjanji mengusut kasus tersebut. Namun, hingga kini, proses hukum yang dijanjikan belum pernah terealisasi.<\/p>\n

Sementara itu, Fadli mengklarifikasi bahwa dirinya tidak menyangkal adanya tindak kekerasan seksual. Ia menyatakan hanya ingin agar sejarah disusun berdasarkan data hukum dan fakta yang kuat. Menurutnya, laporan TGPF tidak mencantumkan data rinci mengenai nama, waktu, tempat, dan pelaku. \u201cLaporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid,\u201d tegas Fadli dalam keterangan tertulis.<\/p>\n

Meski begitu, sejumlah pihak menilai pernyataan Fadli justru membuka kembali luka lama para korban dan keluarganya. Mereka menuntut agar pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik terkait tragedi kemanusiaan yang masih belum mendapatkan keadilan hingga hari ini. [] Admin 02<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA – Kontroversi mencuat usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan tidak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari berbagai kalangan yang menilai sikap itu meremehkan tragedi kemanusiaan yang masih membekas dalam ingatan banyak orang. Mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998, Marzuki Darusman, menyebut pernyataan …<\/p>\n","protected":false},"author":71,"featured_media":111460,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[9295,35],"tags":[9949],"class_list":["post-111459","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-jakarta","category-berita-nasional","tag-dpr-komisi-iii"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111459","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/71"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111459"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111459\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":111463,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111459\/revisions\/111463"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/111460"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111459"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111459"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}