KOTAWARINGIN TIMUR <\/b>\u2013 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan sorotan tajam terhadap proses pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025\u20132029 dalam rapat paripurna yang digelar baru-baru ini.<\/p>\n
Dalam pandangan fraksi tersebut, perubahan anggaran dipahami sebagai keniscayaan seiring dinamika pembangunan yang terus bergerak serta kebutuhan masyarakat yang mendesak. Namun demikian, mereka tetap menekankan pentingnya disiplin anggaran dan realisasi yang konkret di lapangan.<\/p>\n
\u201dKami memahami perubahan anggaran adalah sebuah keniscayaan untuk menyesuaikan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Namun, efektivitas belanja dan disiplin anggaran tetap harus menjadi pegangan utama,\u201d ujar Noor Aprilly, juru bicara Fraksi PKS\u2013NasDem, dalam penyampaiannya di ruang paripurna DPRD Kotim.<\/p>\n
Fraksi ini turut memberikan apresiasi terhadap upaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh komisi DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan secara intensif pada tanggal 2 hingga 3 Juli 2025. Berdasarkan hasil pembahasan, ditetapkan bahwa pendapatan daerah mencapai Rp2,22 triliun, sementara belanja sebesar Rp2,38 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp164 miliar.<\/p>\n
\u201dKami melihat adanya sinyal positif dari kerja sama antara Komisi I hingga IV dengan pemerintah daerah. Usulan penambahan anggaran yang totalnya lebih dari Rp20 miliar sudah diakomodasi untuk kebutuhan yang dianggap sangat prioritas,\u201d lanjutnya. Meski demikian, fraksi tetap mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap realisasi belanja daerah.<\/p>\n
Menurut mereka, pengendalian defisit harus ditempuh dengan memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. \u201dSetiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata. Tidak ada ruang untuk pemborosan,\u201d tegas Noor.<\/p>\n
Mengenai Rancangan Akhir RPJMD 2025\u20132029, fraksi menilai dokumen tersebut sebagai panduan strategis pembangunan lima tahun ke depan. Karena itu, mereka meminta agar RPJMD tidak hanya disusun secara teoritis dan ideal di atas kertas, tetapi juga harus mampu diimplementasikan dengan kesungguhan.<\/p>\n
\u201dKami mendukung penuh proses penyusunan RPJMD yang melibatkan banyak pihak. Tapi, dokumen sehebat apa pun tidak akan berarti kalau pelaksanaannya lemah,\u201d katanya. Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur antara wilayah kota dan desa, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal.<\/p>\n
\u201dPotensi lokal di sektor pertanian dan perikanan harus dipetakan sebagai penggerak ekonomi. Sedangkan pariwisata bila dikelola dengan serius, bisa menjadi sumber PAD baru,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Selain itu, fraksi juga menyoroti isu sosial yang menurut mereka tak boleh hanya menjadi bagian dari rencana di atas kertas. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dinilai harus ditangani secara konkret dan berkelanjutan.<\/p>\n
\u201dJangan sampai kita hanya pandai menulis visi dan misi, tetapi minim realisasi. Kami minta komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk benar-benar menjalankan RPJMD ini hingga tuntas,\u201d pungkas Noor Aprilly.[]\n
Admin05<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KOTAWARINGIN TIMUR \u2013 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan sorotan tajam terhadap proses pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025\u20132029 dalam rapat paripurna yang digelar baru-baru ini. Dalam pandangan fraksi tersebut, perubahan anggaran dipahami …<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":121890,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2259,2266],"tags":[],"class_list":["post-121889","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-tengah","category-kabupaten-kotawaringin-timur-provinsi-kalimantan-tengah"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121889","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/56"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=121889"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121889\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":121891,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121889\/revisions\/121891"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/121890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=121889"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=121889"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=121889"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}