{"id":125717,"date":"2025-07-09T09:42:01","date_gmt":"2025-07-09T01:42:01","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=125717"},"modified":"2025-07-31T09:47:42","modified_gmt":"2025-07-31T01:47:42","slug":"ketua-dprd-kaltim-soroti-dampak-putusan-mk-soal-pemilu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/ketua-dprd-kaltim-soroti-dampak-putusan-mk-soal-pemilu\/","title":{"rendered":"Ketua DPRD Kaltim Soroti Dampak Putusan MK Soal Pemilu"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA –<\/strong> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135\/PUU-XXII\/2024 yang menetapkan pemisahan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai menuai perhatian sejumlah pihak, termasuk dari kalangan legislatif daerah. Salah satu sorotan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas\u2019ud, yang menilai keputusan tersebut membawa dampak luas, tidak hanya di pusat tetapi juga sampai ke daerah.<\/p>\n

Hasanuddin menyebutkan bahwa jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan berimbas langsung pada masa jabatan anggota DPRD periode 2024\u20132029. Menurutnya, potensi perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 atau 2032 menjadi hal yang patut dicermati.<\/p>\n

\u201cIni berdampak dari atas sampai ke bawah. Yang di bawah merasa diuntungkan,\u201d ujar Hasanuddin, pada Selasa (08\/07\/2025).<\/p>\n

Ia mengakui bahwa di tingkat pemerintahan daerah seperti Kalimantan Timur, putusan tersebut disambut positif. Tambahan waktu jabatan dianggap memberi keleluasaan lebih dalam menjalankan program kerja.<\/p>\n

\u201cKalau buat kita di daerah tingkat dua, kita sangat menyambut baik. Ada penambahan dua tahun, dari 2024 sampai 2031,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Meski begitu, ia menyoroti adanya ketidakseimbangan antara daerah dan pusat. Ia menilai ketimpangan tersebut bisa memicu dinamika baru apabila tidak ada kebijakan penyesuaian pada tingkat DPR RI yang saat ini belum mendapat tambahan masa jabatan serupa.<\/p>\n

\u201cKalau di DPR RI tidak berubah, tidak ada perpanjangan, tapi kita di daerah ada penambahan dua tahun. Ini bisa menimbulkan gejolak,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Hasanuddin juga menggarisbawahi bahwa seharusnya ranah pengaturan undang-undang tetap menjadi kewenangan DPR RI. Namun, keputusan MK yang bersifat final dan mengikat membuat ruang legislasi menjadi sempit dan tidak memungkinkan untuk dilakukan koreksi.<\/p>\n

\u201cHarusnya yang mengatur undang-undang itu DPR RI. Tapi ini MK sudah memfinalkan. Maka dari itu, ini jadi berbenturan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Kendati demikian, ia menyatakan bahwa pihaknya di DPRD Kaltim akan tetap menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat, sembari mempersiapkan diri terhadap segala konsekuensi dari putusan tersebut. \u201cTapi kita tunggu saja. Kita tetap mengikuti yang di atas,\u201d pungkasnya.[] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135\/PUU-XXII\/2024 yang menetapkan pemisahan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai menuai perhatian sejumlah pihak, termasuk dari kalangan legislatif daerah. Salah satu sorotan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas\u2019ud, yang menilai keputusan tersebut membawa dampak luas, tidak hanya di pusat …<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":125718,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,14],"tags":[160,5946],"class_list":["post-125717","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-parlementaria-dprd-kaltim","tag-hasanuddin-masud","tag-pemilu"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125717","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/56"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=125717"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125717\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":125719,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125717\/revisions\/125719"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/125718"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=125717"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=125717"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=125717"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}