{"id":125729,"date":"2025-07-16T10:21:19","date_gmt":"2025-07-16T02:21:19","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=125729"},"modified":"2025-07-31T10:29:31","modified_gmt":"2025-07-31T02:29:31","slug":"dprd-kaltim-soroti-minimnya-dukungan-untuk-satpol-pp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltim-soroti-minimnya-dukungan-untuk-satpol-pp\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltim Soroti Minimnya Dukungan untuk Satpol PP"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA –<\/strong> Sorotan terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka. Kali ini, perhatian tersebut datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menilai bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum mendapat dukungan sarana dan prasarana secara memadai dari pemerintah provinsi.<\/p>\n

Dalam pernyataannya, Darlis mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi Satpol PP yang disebutnya masih bekerja dengan keterbatasan alat dan perlengkapan. Ia menyampaikan bahwa beban tugas Satpol PP dalam menegakkan perda semakin berat, namun belum diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai.<\/p>\n

\u201cSatpol PP adalah garda terdepan dalam pelaksanaan perda. Namun jika mereka masih bekerja dengan fasilitas yang terbatas, jangan harap penegakan aturan bisa berjalan optimal,\u201d ujar Darlis, pada Selasa (15\/07\/2025).<\/p>\n

Darlis menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam memberikan dukungan nyata terhadap operasional Satpol PP. Ia mengungkapkan bahwa kurangnya kendaraan dinas, minimnya peralatan kerja, dan keterbatasan perlengkapan pengamanan menjadi penghambat utama efektivitas tugas mereka di lapangan.<\/p>\n

Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu sering menuntut hasil dari aparat penegak perda, namun abai terhadap kebutuhan dasar yang menjadi fondasi kerja mereka. \u201cKita tidak bisa terus-menerus menuntut hasil maksimal dari mereka, kalau dukungan dasar saja belum terpenuhi. Pemerintah provinsi harus segera memberikan solusi nyata atas persoalan ini,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ia menyebut bahwa kondisi serupa telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan perhatian yang layak. Darlis mendorong agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendukung bagi Satpol PP, terutama terkait anggaran operasional dan penyediaan fasilitas pendukung. \u201cSelama ini mereka menjalankan tugas di bawah tekanan tinggi, tapi dengan perlengkapan yang minim. Sudah saatnya hal ini diperbaiki,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan semata menyangkut kompetensi petugas, melainkan lebih pada lemahnya dukungan struktural dari pihak pemerintah. \u201cKalau fasilitas dan sarana disiapkan dengan baik, saya yakin Satpol PP bisa jauh lebih maksimal dalam bekerja,\u201d katanya.<\/p>\n

Menutup pernyataannya, Darlis meminta pemerintah daerah agar tidak hanya menempatkan Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan daerah. \u201cJangan hanya menuntut hasil. Satpol PP butuh alat dan dukungan yang sepadan untuk bisa menjalankan perannya secara optimal,\u201d pungkasnya.[] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA – Sorotan terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengemuka. Kali ini, perhatian tersebut datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menilai bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum mendapat dukungan sarana dan prasarana secara memadai dari pemerintah provinsi. Dalam pernyataannya, Darlis mengungkapkan …<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":125730,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,14],"tags":[10445,514],"class_list":["post-125729","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-parlementaria-dprd-kaltim","tag-darlis-pattalongi","tag-satpol-pp-samarinda"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125729","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/56"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=125729"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125729\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":125731,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125729\/revisions\/125731"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/125730"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=125729"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=125729"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=125729"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}