{"id":127194,"date":"2025-08-05T08:59:03","date_gmt":"2025-08-05T00:59:03","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=127194"},"modified":"2025-08-31T14:57:22","modified_gmt":"2025-08-31T06:57:22","slug":"dprd-kaltim-gelar-rdp-wacanakan-revisi-perda-nomor-01-1989","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltim-gelar-rdp-wacanakan-revisi-perda-nomor-01-1989\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltim Gelar RDP Wacanakan Revisi Perda Nomor 01\/1989"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA<\/strong> \u2013 Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kaltim, Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Samarinda, dan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Senin (04\/08\/2025).<\/p>\n

Rapat tersebut membahas rencana awal perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1989 tentang pengaturan lalu lintas yang melintas Jembatan Mahakam. Usai memimpin RDP, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh menyampaikan bahwa revisi akan mencakup pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara luas, pengelolaan tambatan kapal, dan penggolongan kapal.<\/p>\n

\u201cPerda Nomor 1 Tahun 1989 ini sudah terlalu lama, hampir 30 tahun. Kami akan melebur Perda itu agar disesuaikan dengan beberapa regulasi, dan isinya akan diperluas menjadi pengelolaan aliran sungai di Kaltim,\u201d ujar Abdulloh kepada awak media di ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.<\/p>\n

Ia menambahkan, skema Portfolio Bisnis<\/em> (Porbisnis) akan menjadi dasar analisis dalam menyusun berbagai kegiatan usaha yang efisien dan menguntungkan, berdasarkan tipe serta klasifikasi aktivitas sungai bersama pihak pelabuhan dan KSOP Samarinda.<\/p>\n

\u201cAkan mengatur Porbisnis yang ada di alur sungai. Jadi jangan sampai kita memelihara alur sungai tetapi tidak mendapat apa-apa darinya. Bagaimana Kaltim bisa mendapatkan PAD dari sektor aliran sungai,\u201d kata politisi Partai Golkar tersebut.<\/p>\n

Dalam RDP itu, Pelindo Samarinda, KSOP Samarinda, dan Dinas Perhubungan Kaltim memaparkan aturan-aturan terkait pengelolaan lalu lintas sungai yang masih berlaku, sehingga perubahan Perda Nomor 1\/1989 tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. \u201cKami juga akan merangkum semua aturan yang ada di Pelindo, KSOP, dan aturan di Kaltim, karena tidak boleh overlap<\/em> dengan aturan pusat,\u201d tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini.<\/p>\n

Abdulloh menegaskan, revisi Perda tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum baru yang mengatur sistem alur sungai secara menyeluruh sekaligus memberikan manfaat ekonomi riil, mengingat banyaknya sungai di Kaltim. \u201cPotensinya sangat besar sekali. Dengan sepuluh kabupaten\/kota dan rata-rata memiliki perairan sungai, kami akan atur menjadi regulasi. Ini masih pembahasan tahap awal,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ia memastikan perubahan Perda tersebut tidak akan melanggar peraturan yang lebih tinggi, sekaligus menjadi dasar hukum daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor sungai. \u201cKami ingin ajukan kembali, karena sepanjang tidak terjadi overlap<\/em> regulasi antara daerah dan pusat, kami punya kewenangan menggali potensi dengan memanfaatkan Perusda, yang diperkuat lewat Perda,\u201d tutup Abdulloh. [] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA \u2013 Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kaltim, Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Samarinda, dan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Senin (04\/08\/2025). Rapat tersebut membahas rencana awal perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1989 tentang pengaturan lalu lintas yang melintas Jembatan …<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":127732,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,14],"tags":[3286,923,355],"class_list":["post-127194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-parlementaria-dprd-kaltim","tag-ksop","tag-pad","tag-rdp"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=127194"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":132912,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/127194\/revisions\/132912"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/127732"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=127194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=127194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=127194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}