{"id":128983,"date":"2025-08-15T09:55:50","date_gmt":"2025-08-15T01:55:50","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=128983"},"modified":"2025-08-17T10:03:48","modified_gmt":"2025-08-17T02:03:48","slug":"ketua-komisi-i-dprd-soroti-konflik-lahan-jalan-sultan-hasanuddin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/ketua-komisi-i-dprd-soroti-konflik-lahan-jalan-sultan-hasanuddin\/","title":{"rendered":"Ketua Komisi I DPRD Soroti Konflik Lahan Jalan Sultan Hasanuddin"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA –<\/strong> Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan adanya tuntutan dari warga terkait lahan di Jalan Sultan Hasanuddin yang telah lama mereka huni. Lahan tersebut saat ini direncanakan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.<\/p>\n

\u201cJadi masyarakat ini menuntut mereka kan sudah mendiami lahan itu sudah lama, tapi bervariasi juga ada yang bilang 30 tahun, ada yang bilang 40 tahun, ada 20 tahun,\u201d ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (14\/08\/2025) sore.<\/p>\n

Samri menjelaskan bahwa warga menempati lahan itu secara bertahap dalam kurun waktu puluhan tahun. \u201cKarena memang datangnya juga berangsur-angsur, mulai dari satu orang, satu rumah, sampai dua rumah dan seterusnya, sekarang sudah menjadi perkampungan padat penduduk,\u201d katanya.<\/p>\n

Rencana pemerintah untuk memanfaatkan lahan tersebut memunculkan keberatan dari sebagian warga. Samri menyebut pemerintah ingin membangun incinerator atau fasilitas pembakaran sampah di lokasi itu. \u201cBelakangan pemerintah ingin memanfaatkan lahan itu, lahan milik pemerintah,\u201d tuturnya.<\/p>\n

Keberatan warga muncul karena mereka merasa memiliki ikatan emosional dan sejarah panjang dengan lahan tersebut. \u201cMasyarakat yang merasa dia sudah lama tinggal di situ ya seperti nggak terima, keberatan,\u201d ucap Samri. Namun, ia juga menyoroti sikap unik warga yang menyadari bahwa secara resmi lahan itu bukan milik mereka. \u201cTapi ya lucunya juga karena masyarakatnya, menyampaikan kalau itu memang bukan lahan kami,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Tuntutan utama warga, menurut Samri, adalah kepastian status kepemilikan lahan. \u201cTuntutannya mereka itu ada kepastian status, kalau itu memang punya pemerintah, sudah tunjukkan bukti kepemilikannya,\u201d ujarnya. Warga merasa berhak atas lahan jika pemerintah tidak bisa membuktikan kepemilikannya. \u201cTapi kalau pemerintah tidak mampu menunjukkan dia juga merasa punya hak,\u201d katanya.<\/p>\n

Alasan warga merasa berhak atas lahan tersebut berasal dari lama mereka merawat dan memelihara tanah itu. \u201cMerasa punya hak yang sudah memelihara tanah ini selama bertahun-tahun sehingga merasa merawat sehingga merasa punya hak,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Persoalan ini menyoroti pentingnya kejelasan status lahan dan komunikasi antara pemerintah serta warga agar rencana pembangunan fasilitas publik tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat.[] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan adanya tuntutan dari warga terkait lahan di Jalan Sultan Hasanuddin yang telah lama mereka huni. Lahan tersebut saat ini direncanakan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. \u201cJadi masyarakat ini menuntut mereka kan sudah mendiami lahan itu sudah lama, tapi bervariasi …<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":128984,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,6585],"tags":[11242,215,8348],"class_list":["post-128983","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kota-samarinda","tag-jalan-sultan-hasanuddin","tag-konflik-lahan","tag-samri-shaputra"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=128983"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128983\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":129249,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128983\/revisions\/129249"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/128984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=128983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=128983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=128983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}