{"id":130245,"date":"2025-08-20T13:03:06","date_gmt":"2025-08-20T05:03:06","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=130245"},"modified":"2025-08-20T13:03:06","modified_gmt":"2025-08-20T05:03:06","slug":"ronal-stephen-lonteng-relokasi-harus-adil-bagi-warga-terdampak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/ronal-stephen-lonteng-relokasi-harus-adil-bagi-warga-terdampak\/","title":{"rendered":"Ronal Stephen Lonteng: Relokasi Harus Adil bagi Warga Terdampak"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA<\/strong> \u2013 Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan pentingnya kepastian hukum terkait lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan incinerator di kawasan seberang kota. Ia mengingatkan, kejelasan status kepemilikan lahan mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakadilan bagi masyarakat yang sudah lama bermukim di wilayah tersebut. \u201cSejauh ini secara resmi saya belum dapat, kami secara lembaga belum dapat,\u201d ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa (19\/8\/2025) sore.<\/p>\n

Ronal menyampaikan, hingga kini pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Samarinda mengenai status kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan incinerator. Ia menekankan, tanpa kejelasan status hukum, pembangunan bisa memicu permasalahan sosial baru. \u201cKenapa saya kemarin itu memohon kepada pemerintah kota, karena jangan sampai ada ketidakpastian hukum di atas tanah yang bertuan tersebut,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurutnya, kepastian hukum akan memberikan keadilan, terutama bagi warga yang sudah menetap di kawasan itu selama bertahun-tahun. Jika memang pemerintah menyatakan lahan tersebut sebagai aset daerah, ia meminta agar ada kejelasan dokumen yang bisa menjadi dasar hukum yang kuat. \u201cKalau memang pemerintah kota menyatakan, mengklaim itu adalah aset pemerintah, nah itu saya minta yang mana, sehingga rakyat yang berdiam di tempat itu mendapatkan keadilan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ronal juga menegaskan bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan incinerator harus diberikan hak yang setara, termasuk waktu yang cukup jika nantinya mereka harus direlokasi. \u201cDia bisa mendapatkan kesempatan, punya waktu untuk misalkan direlokasi, dia punya waktu,\u201d katanya.<\/p>\n

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, dampak tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tetapi juga anak-anak yang bersekolah di sekitar lokasi. Perpindahan tempat tinggal, kata Ronal, bisa memengaruhi keberlanjutan pendidikan mereka. \u201cKita gak memikirkan orang, orang tua apa segala macam, tapi anaknya yang bersekolah di sana, mungkin akan berpindah tempat dan bagaimana itu kan harus dipikirkan juga,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Meski begitu, Ronal mengapresiasi itikad baik Pemerintah Kota Samarinda yang telah menyiapkan nilai ganti bagi warga terdampak. Menurutnya, kebijakan itu dapat memberi manfaat bagi masyarakat. \u201cMasalah nilai saya pikir pemerintah kota, saya sepakat pemerintah kota hari ini sudah memberikan sesuatu nilai yang mungkin bermanfaat untuk mereka,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian kompensasi semata. Proses dan waktu pelaksanaan juga harus diperhatikan agar tidak merugikan warga. \u201cTapi waktunya itu yang saya harapkan itu jangan sampai merugikan masyarakat,\u201d pungkasnya. []\n

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA \u2013 Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan pentingnya kepastian hukum terkait lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan incinerator di kawasan seberang kota. Ia mengingatkan, kejelasan status kepemilikan lahan mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakadilan bagi masyarakat yang sudah lama bermukim di wilayah tersebut. \u201cSejauh ini secara resmi saya …<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":130246,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[26,37],"tags":[],"class_list":["post-130245","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-timur-kaltim","category-kota-samarinda"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=130245"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130245\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":130332,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130245\/revisions\/130332"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/130246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=130245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=130245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}