{"id":131561,"date":"2025-08-26T10:42:16","date_gmt":"2025-08-26T02:42:16","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=131561"},"modified":"2025-08-26T10:42:16","modified_gmt":"2025-08-26T02:42:16","slug":"dprd-kaltim-desak-pemprov-fokus-pendidikan-di-daerah-3t-dan-perkebunan-sawit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltim-desak-pemprov-fokus-pendidikan-di-daerah-3t-dan-perkebunan-sawit\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltim Desak Pemprov Fokus Pendidikan di Daerah 3T dan Perkebunan Sawit"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA –<\/strong> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi memberi perhatian khusus terhadap pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan perkebunan sawit. Permintaan ini mencuat karena sekolah-sekolah di daerah tersebut dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik fasilitas maupun dukungan anggaran.<\/p>\n

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menilai bahwa kondisi pendidikan di daerah 3T dan perkebunan sawit tidak dapat disamakan dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Menurutnya, keterbatasan akses serta kondisi ekonomi masyarakat setempat membuat intervensi pemerintah menjadi sangat dibutuhkan. \u201cMemang tadi sempat berkembang pembicaraan mengenai sekolah-sekolah di wilayah 3T dan perkebunan sawit. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah tersebut,\u201d ujarnya usai mengikuti rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru SMA\/SMK swasta di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25\/08\/2025).<\/p>\n

Fadly menambahkan, salah satu solusi yang perlu segera diambil adalah penyediaan anggaran khusus yang ditujukan untuk sekolah-sekolah di kawasan tersebut. Menurutnya, langkah afirmasi sangat penting agar siswa dari keluarga miskin tetap mendapatkan pendidikan yang layak. \u201cKarena itu, kami menghimbau agar ada alokasi khusus bagi sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah. Misalnya melalui program afirmasi untuk anak-anak dari keluarga miskin, tentu saja pemerintah harus hadir secara penuh dan memberikan subsidi total,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal bantuan dana, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam menjamin pemerataan pendidikan. Program afirmasi diharapkan mampu menutup kesenjangan antara sekolah di kota besar dengan sekolah di pelosok Kalimantan Timur.<\/p>\n

DPRD Kaltim juga menekankan bahwa pemerataan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan anak-anak di wilayah 3T dan kawasan perkebunan sawit tidak tertinggal dari sisi kualitas pendidikan.<\/p>\n

\u201cSubsidi penuh untuk sekolah di wilayah tersebut adalah langkah strategis agar mereka tidak terbebani biaya dan tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas,\u201d kata Fadly menambahkan.<\/p>\n

Melalui dorongan ini, DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dalam pembahasan anggaran perubahan maupun kebijakan pendidikan berikutnya. Dengan begitu, upaya pemerataan pendidikan bisa benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali mereka yang tinggal di daerah terpencil maupun kawasan perkebunan.[] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi memberi perhatian khusus terhadap pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan perkebunan sawit. Permintaan ini mencuat karena sekolah-sekolah di daerah tersebut dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik fasilitas maupun dukungan anggaran. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, …<\/p>\n","protected":false},"author":60,"featured_media":131562,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,14],"tags":[5005,1236,11559],"class_list":["post-131561","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-parlementaria-dprd-kaltim","tag-bosda","tag-dprd-provinsi-kaltim","tag-pendidikankaltim"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/60"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131561"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131561\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":131658,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131561\/revisions\/131658"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/131562"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=131561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}