{"id":131602,"date":"2025-08-26T12:48:31","date_gmt":"2025-08-26T04:48:31","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=131602"},"modified":"2025-08-26T12:55:59","modified_gmt":"2025-08-26T04:55:59","slug":"dprd-samarinda-dukung-program-beras-murah-untuk-stabilkan-harga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-samarinda-dukung-program-beras-murah-untuk-stabilkan-harga\/","title":{"rendered":"DPRD Samarinda Dukung Program Beras Murah untuk Stabilkan Harga"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA –<\/strong> Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menilai program beras murah yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Program ini dinilai mampu menekan gejolak harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga.<\/p>\n

\u201cSebenarnya bagus, itu salah satu support pemerintah untuk mengendalikan ketersediaan atau pasokan pangan yang ada, salah satunya begitu,\u201d ujarnya di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (25\/08\/2025) siang.<\/p>\n

Iswandi menjelaskan bahwa program beras murah juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan stok pangan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. \u201cKarena pemerintah pusat juga memiliki program andalan yakni ketahanan pangan,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurut Iswandi, kenaikan harga beras yang sempat terjadi di Samarinda beberapa waktu lalu dipicu oleh berkurangnya distribusi beras ke daerah ini, sehingga pasokan di pasar menipis. \u201cKemarin ribut-ribut masalah harga beras naik, kita sempat cek-cek juga karena distribusi ke sininya berkurang,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Selain itu, kasus beras oplosan yang muncul juga berdampak pada distribusi karena memicu pemeriksaan lebih ketat terhadap pengiriman beras. \u201cKemarin ada juga masalah beras oplosan, macam-macam itu, otomatis ada pemeriksaan ini itu dan nggak bisa dikirim, harus diperiksa dulu sehingga yang biasanya mungkin seminggu bisa dua sampai lima kapal, ini mungkin jadi satu kapal,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Iswandi menekankan bahwa kondisi ini mengikuti prinsip ekonomi sederhana, yaitu hukum permintaan dan penawaran, di mana pasokan berkurang sementara permintaan tetap atau meningkat, otomatis harga naik. \u201cSama kayak hukum permintaan dan penawaran, supply and demand, supply-nya berkurang demand-nya tetap terus atau malah bertambah otomatis harga naik,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia menilai intervensi pemerintah melalui program beras murah penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi agar tidak melampaui batas. \u201cKalau memang sudah harga naik, untuk menjaga inflasi tadi ya pemerintah harus turun tangan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, Iswandi mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan distribusi dari pusat, tetapi juga memberdayakan BUMD setempat agar ikut berperan dalam menjaga ketersediaan pangan. \u201cTermasuk harusnya memberdayakan juga BUMD-BUMD yang ada, seperti Varian Niaga begitu,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Samarinda, sehingga harga kebutuhan pokok tetap stabil meski terjadi fluktuasi distribusi dari pusat.[] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menilai program beras murah yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Program ini dinilai mampu menekan gejolak harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga. \u201cSebenarnya bagus, itu salah satu support pemerintah untuk mengendalikan ketersediaan …<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":131604,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,6585],"tags":[11626,11538,11625],"class_list":["post-131602","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kota-samarinda","tag-berasmurah","tag-ketahananpangan","tag-stabilitasharga"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131602"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131602\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":131722,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131602\/revisions\/131722"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/131604"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=131602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}