{"id":131643,"date":"2025-08-26T10:45:45","date_gmt":"2025-08-26T02:45:45","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=131643"},"modified":"2025-08-27T10:50:50","modified_gmt":"2025-08-27T02:50:50","slug":"dprd-kaltim-dorong-kesetaraan-perlakuan-bagi-sekolah-negeri-dan-swasta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-kaltim-dorong-kesetaraan-perlakuan-bagi-sekolah-negeri-dan-swasta\/","title":{"rendered":"DPRD Kaltim Dorong Kesetaraan Perlakuan bagi Sekolah Negeri dan Swasta"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA <\/strong>\u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang setara terhadap sekolah swasta, terutama di jenjang SMA dan SMK. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, usai menghadiri rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru swasta di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25\/08\/2025).<\/p>\n

Menurut H. Baba, masih ada pandangan di masyarakat yang menilai sekolah swasta kerap diperlakukan berbeda dibandingkan sekolah negeri. Padahal, keberadaan sekolah swasta memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam memperluas layanan pendidikan menengah di Kaltim.<\/p>\n

\u201cSelama ini ada anggapan bahwa sekolah swasta seperti dianaktirikan. Kami tidak ingin ada perlakuan seperti itu, seolah-olah anak-anak yang bersekolah di SMA atau SMK swasta dianggap anak tiri,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia menegaskan, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan sekolah swasta mendapat perhatian yang setara dengan sekolah negeri. H. Baba mencontohkan bentuk dukungan keuangan yang diberikan Pemprov Kaltim kepada perguruan tinggi, meski sejatinya hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.<\/p>\n

\u201cIni menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah provinsi telah memberikan dukungan keuangan untuk perguruan tinggi yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pusat. Jadi sudah seharusnya anak-anak di sekolah swasta, baik SMA maupun SMK, juga mendapat perhatian yang sama,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa dukungan untuk sekolah swasta tidak cukup hanya berupa dana. Perhatian terhadap kebijakan, regulasi, hingga pelaksanaan BOSDA juga penting untuk memastikan sekolah swasta tetap mampu berkontribusi dalam menyediakan akses pendidikan yang merata.<\/p>\n

\u201cHarapan kami, anak-anak di sekolah swasta bisa kita dorong dan kita dukung bersama, sama halnya dengan sekolah negeri. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan yang justru membuat sekolah swasta merasa dianaktirikan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan komitmennya memperjuangkan hak sekolah swasta, termasuk dalam hal bantuan operasional dan honor guru. Dengan adanya dukungan konsisten dari pemerintah daerah, sekolah negeri dan swasta diharapkan dapat berjalan berdampingan, meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda berkualitas yang siap menghadapi tantangan masa depan.<\/p>\n

Selain itu, pemerintah provinsi juga diminta memperkuat koordinasi dengan sekolah swasta agar setiap program pendidikan bisa dilaksanakan secara efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Kaltim. [] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang setara terhadap sekolah swasta, terutama di jenjang SMA dan SMK. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, usai menghadiri rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru swasta di Gedung E DPRD …<\/p>\n","protected":false},"author":60,"featured_media":131646,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,14],"tags":[5005,1236,11630,11631],"class_list":["post-131643","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-parlementaria-dprd-kaltim","tag-bosda","tag-dprd-provinsi-kaltim","tag-kesetaraanpendidikan","tag-sekolahswastakaltim"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131643","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/60"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131643"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131643\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":131895,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131643\/revisions\/131895"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/131646"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131643"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=131643"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131643"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}