{"id":131679,"date":"2025-08-26T11:09:45","date_gmt":"2025-08-26T03:09:45","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=131679"},"modified":"2025-08-26T11:09:45","modified_gmt":"2025-08-26T03:09:45","slug":"kalbar-tegaskan-tak-akan-naikkan-pbb-wagub-jangan-bebani-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/kalbar-tegaskan-tak-akan-naikkan-pbb-wagub-jangan-bebani-rakyat\/","title":{"rendered":"Kalbar Tegaskan Tak Akan Naikkan PBB, Wagub: Jangan Bebani Rakyat"},"content":{"rendered":"

PONTIANAK –<\/strong> Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengikuti langkah sejumlah daerah yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi meningkatkan pendapatan daerah. Ia mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal, sebab kebijakan menaikkan pajak hanya akan menambah beban masyarakat yang kini sedang menghadapi kondisi ekonomi sulit.<\/p>\n

\u201cSekali lagi saya tegaskan, kebijakan yang memberatkan rakyat itu tidak akan Kalbar lakukan. Apalagi PBB, itu jelas akan menambah beban masyarakat,\u201d kata Krisantus saat ditemui wartawan pada Minggu (24\/08\/2025).<\/p>\n

Ia menjelaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak semestinya ditempuh dengan cara menekan masyarakat melalui pungutan pajak baru ataupun menaikkan tarif yang sudah ada. Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus pada kontribusi para investor serta pelaku usaha yang sudah lama beroperasi di Kalimantan Barat.<\/p>\n

\u201cKita punya ribuan investor, tapi kalau daerah tetap miskin, itu kan aneh. Investasi yang ada harus berdampak pada kesejahteraan rakyat dan menyumbang PAD,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Krisantus juga menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum pemerintah kabupaten maupun kota mengambil kebijakan baru terkait peningkatan PAD. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru memperburuk kondisi perekonomian masyarakat kecil. \u201cRakyat kita sedang susah, jangan ditambah beban dengan kenaikan PBB,\u201d pesannya.<\/p>\n

Sebagai gantinya, Pemprov Kalbar mendorong langkah-langkah yang menekan peran dunia usaha untuk lebih bertanggung jawab. Ia mencontohkan kewajiban kendaraan operasional milik perusahaan besar, seperti angkutan sawit dan tambang, menggunakan pelat Kalbar. Selain itu, perusahaan juga diminta memindahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kalbar agar langsung memberi dampak pada PAD daerah.<\/p>\n

\u201cIni bentuk kontribusi yang seharusnya tidak diabaikan oleh para pelaku usaha. Jadi, pembangunan daerah tetap berjalan tanpa harus membebani rakyat kecil,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Dengan sikap tegas tersebut, pemerintah provinsi berharap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat lebih selektif dalam merumuskan strategi fiskal. Harapannya, kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama tanpa menambah beban baru bagi mereka yang berada di lapisan bawah.[]\n

Admin05<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengikuti langkah sejumlah daerah yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi meningkatkan pendapatan daerah. Ia mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal, sebab kebijakan menaikkan pajak hanya akan menambah beban masyarakat yang kini sedang …<\/p>\n","protected":false},"author":56,"featured_media":131680,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2273,36],"tags":[],"class_list":["post-131679","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-barat-kalbar","category-kota-pontianak-provinsi-kalimantan-barat-kalbar"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/56"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131679"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131679\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":131681,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131679\/revisions\/131681"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/131680"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=131679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}