{"id":133254,"date":"2025-09-02T09:22:03","date_gmt":"2025-09-02T01:22:03","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=133254"},"modified":"2025-09-02T09:22:03","modified_gmt":"2025-09-02T01:22:03","slug":"aliansi-mahasiswa-desak-pemerataan-pembangunan-di-nunukan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/aliansi-mahasiswa-desak-pemerataan-pembangunan-di-nunukan\/","title":{"rendered":"Aliansi Mahasiswa Desak Pemerataan Pembangunan di Nunukan"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NUNUKAN<\/strong> \u2013 Aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Nunukan, Senin (01\/09\/2025), berakhir dengan dialog terbuka antara perwakilan mahasiswa dan unsur pemerintah daerah. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Nunukan sempat melakukan negosiasi dengan anggota DPRD dan Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, hingga akhirnya diperkenankan masuk ke lobi gedung untuk menyampaikan aspirasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Nunukan Hermanus hadir untuk mendengarkan langsung 14 tuntutan mahasiswa yang sebagian besar berkaitan dengan isu kedaerahan. \u201cTentu apa yang menjadi permintaan aksi massa kami akan kaji dan evaluasi terlebih dahulu. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mana kewenangan provinsi, dan mana pemerintah pusat,\u201d kata Hermanus di hadapan massa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hermanus mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang masih dirasakan masyarakat. \u201cKami mohon maaf kalau masih banyak kekurangan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Pemerintah daerah tentu membutuhkan partisipasi masyarakat dan mahasiswa, baik dalam pembangunan maupun dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa isu spesifik turut menjadi perhatian, di antaranya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan disosialisasikan lebih lanjut, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan tani. Hermanus juga menyinggung persoalan dermaga ilegal di Nunukan yang kini ditangani Dinas Perhubungan melalui koordinasi dengan Pemprov Kalimantan Utara. \u201cKarena wilayah laut 0-12 mil merupakan kewenangan provinsi. Jangan sampai kita terlalu cepat mengambil langkah tanpa kajian, yang justru menimbulkan masalah baru,\u201d jelasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, harga rumput laut yang belum stabil juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah, kata Hermanus, masih melakukan kajian untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat pesisir. \u201cKami akan terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, namun butuh partisipasi masyarakat untuk mengawal bersama. Soal rumput laut, kami lakukan pengkajian mendalam dulu,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam daftar tuntutan mahasiswa, sejumlah isu lain yang menonjol meliputi pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan, kesejahteraan tenaga medis, kenaikan upah buruh, hingga kejelasan kasus hukum yang menyeret oknum polisi di Nunukan. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati dan jajaran legislatif untuk dikaji lebih lanjut. [] Admin04<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NUNUKAN \u2013 Aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Nunukan, Senin (01\/09\/2025), berakhir dengan dialog terbuka antara perwakilan mahasiswa dan unsur pemerintah daerah. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Nunukan sempat melakukan negosiasi dengan anggota DPRD dan Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, hingga akhirnya diperkenankan masuk ke lobi gedung untuk menyampaikan aspirasi. Dalam pertemuan &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":133255,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[27,2248],"tags":[],"class_list":["post-133254","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-kalimantan-utara-kaltara","category-kabupaten-nunukan-provinsi-kalimantan-utara"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=133254"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":133256,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133254\/revisions\/133256"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/133255"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=133254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=133254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=133254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}