{"id":133317,"date":"2025-08-05T15:11:15","date_gmt":"2025-08-05T07:11:15","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=133317"},"modified":"2025-09-05T08:53:31","modified_gmt":"2025-09-05T00:53:31","slug":"subandi-dorong-sinergi-dprd-pemprov-wujudkan-aspirasi-publik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/subandi-dorong-sinergi-dprd-pemprov-wujudkan-aspirasi-publik\/","title":{"rendered":"Subandi Dorong Sinergi DPRD-Pemprov Wujudkan Aspirasi Publik"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA <\/strong>\u2013 Agenda reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan betapa pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun dari konstituen pada masa sidang lalu bukan sekadar catatan administratif, melainkan dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.<\/p>\n

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan bahwa setiap masukan yang disampaikan masyarakat adalah kebutuhan nyata. Ia menilai, pemerintah provinsi perlu memberikan langkah konkret agar kepercayaan publik tidak hanya berhenti pada ruang dengar.<\/p>\n

\u201cSemua yang kita bacakan dalam rapat paripurna itu adalah aspirasi masyarakat. Harapan kita, pemerintah provinsi bisa merealisasikan semaksimal mungkin,\u201d ujarnya, Senin (04\/08\/2025).<\/p>\n

Namun, Subandi menyadari adanya perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Banyak warga beranggapan setiap usulan otomatis diwujudkan. Padahal, faktor regulasi, keterbatasan anggaran, hingga skala prioritas turut memengaruhi keputusan pemerintah.<\/p>\n

\u201cMasyarakat itu tahunya kalau sudah diusulkan, pasti dikerjakan. Mereka tidak tahu soal regulasi, anggaran, atau prioritas. Jadi kalau ada yang belum bisa direalisasikan, pemerintah harus memberikan argumentasi yang jelas,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Karena itu, komunikasi terbuka dinilai menjadi kunci. Tanpa penjelasan yang gamblang, masyarakat bisa merasa terabaikan meskipun aspirasi mereka masuk dalam laporan resmi. \u201cKalau tidak ada komunikasi, masyarakat bisa merasa diabaikan. Padahal banyak aspirasi itu memang kebutuhan mendesak,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Selain menyentil kewajiban pemerintah, Subandi juga menyoroti disiplin internal DPRD. Menurutnya, rapat paripurna tidak akan berjalan efektif bila kehadiran anggota rendah. Aturan tata tertib terbaru bahkan memberi sanksi tegas.<\/p>\n

\u201cDi tata tertib yang baru, kalau enam kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan, ada mekanisme teguran. Itu akan kami komunikasikan dengan fraksi masing-masing,\u201d terangnya.<\/p>\n

Ia menambahkan, keberlangsungan rapat sangat krusial. Ketidakhadiran bisa berujung pada penundaan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. \u201cKalau tidak kuorum, rapat bisa diskors beberapa kali. Tapi kalau berulang, ya kita harus tegas. Anggota DPRD punya tanggung jawab moral dan politik,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Dengan demikian, kesinambungan kerja DPRD dan Pemprov Kaltim diharapkan semakin erat. Subandi menegaskan perlunya realisasi nyata dari setiap aspirasi, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial.<\/p>\n

\u201cKami ingin ada langkah nyata, bukan hanya pencatatan aspirasi. Yang penting hasil reses benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang dirasakan,\u201d pungkasnya. [] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA \u2013 Agenda reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan betapa pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun dari konstituen pada masa sidang lalu bukan sekadar catatan administratif, melainkan dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan bahwa …<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":133907,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,14],"tags":[7348,10270],"class_list":["post-133317","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-parlementaria-dprd-kaltim","tag-pemprov-kaltim","tag-subandi"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=133317"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133317\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":133319,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133317\/revisions\/133319"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/133907"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=133317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=133317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=133317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}