{"id":133572,"date":"2025-09-04T15:23:38","date_gmt":"2025-09-04T07:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=133572"},"modified":"2025-09-05T15:31:21","modified_gmt":"2025-09-05T07:31:21","slug":"dprd-samarinda-soroti-maraknya-peredaran-rokok-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-samarinda-soroti-maraknya-peredaran-rokok-ilegal\/","title":{"rendered":"DPRD Samarinda Soroti Maraknya Peredaran Rokok Ilegal"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA <\/strong>\u2013 Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan persoalan serius yang menyangkut aspek hukum, kesehatan, serta pendapatan negara.<\/p>\n

\u201cBerkaitan dengan rokok ilegal, rokok ilegal yang pasti rokok yang tidak sesuai atau tidak terdaftar,\u201d ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (03\/09\/2025).<\/p>\n

Menurut Novan, maraknya rokok ilegal di masyarakat adalah fenomena yang tidak boleh dibiarkan. \u201cHal ini memang perlu menjadi sorotan atau pengawasan,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia menjelaskan bahwa cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal berdampak langsung pada berkurangnya pemasukan negara. \u201cBerkaitan tentang hal tersebut khususnya rokok ilegal ini, ini kan merupakan sumber pendapatan negara juga salah satunya dengan cukainya,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Novan menambahkan, realita di lapangan menunjukkan rokok ilegal masih mudah ditemukan. Kondisi ini menandakan bahwa pengawasan belum berjalan maksimal. \u201cNah, ini yang menjadi fenomena yang sering terjadi di lapangan bahwasanya masih banyak beredar,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Dari sisi konsumen, keberadaan rokok ilegal memang dianggap menguntungkan karena harga lebih murah dan mudah diperoleh. Namun, hal itu tetap membahayakan karena tidak melewati standar pengawasan resmi. \u201cNah, hal ini kalau kita katakan menjadi sesuatu yang juga sebenarnya bagi konsumen itu menguntungkan karena mereka memperoleh rokok dengan harga terjangkau dan ketersediaannya juga ada,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pola pengawasan pemerintah untuk menekan peredaran rokok ilegal. Hal itu penting agar masyarakat terlindungi sekaligus negara tidak kehilangan potensi penerimaan. \u201cTinggal bagaimana pola pemerintah dalam hal ini pola pengawasannya terhadap rokok-rokok ilegal tersebut,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Novan juga menyoroti peran lembaga terkait, seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam memastikan produk ilegal tidak beredar di pasaran. \u201cKarena kan yang pertama adalah berkaitan tentang pengawasan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Bepom),\u201d ucapnya.<\/p>\n

Ia menegaskan bahwa setiap produk yang dipasarkan harus melewati jalur resmi. Tujuannya agar masyarakat terlindungi dan negara tetap memperoleh hak dari pajak maupun cukai. \u201cItu yang terpenting apabila kalau yang namanya ilegal berarti lolos dari pantauan tersebut, ini juga perlu menjadi perhatian,\u201d katanya.<\/p>\n

Novan menutup pernyataannya dengan menekankan kembali perlunya pengawasan intensif semua pihak untuk menekan maraknya rokok ilegal. \u201cJadi harapan kita benar-benar dilakukan pengawasan secara intensif,\u201d pungkasnya. [] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA \u2013 Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan persoalan serius yang menyangkut aspek hukum, kesehatan, serta pendapatan negara. \u201cBerkaitan dengan rokok ilegal, rokok ilegal yang pasti rokok yang tidak sesuai atau tidak terdaftar,\u201d ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, …<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":133573,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,6585],"tags":[6004],"class_list":["post-133572","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kota-samarinda","tag-rokok-ilegal"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=133572"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133572\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":134110,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133572\/revisions\/134110"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/133573"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=133572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=133572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=133572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}