{"id":134508,"date":"2025-09-05T13:41:28","date_gmt":"2025-09-05T05:41:28","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=134508"},"modified":"2025-09-07T13:53:56","modified_gmt":"2025-09-07T05:53:56","slug":"dprd-samarinda-ingatkan-kenaikan-pad-jangan-bebani-warga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-samarinda-ingatkan-kenaikan-pad-jangan-bebani-warga\/","title":{"rendered":"DPRD Samarinda Ingatkan Kenaikan PAD Jangan Bebani Warga"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA –<\/strong> Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi sorotan. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat daerah harus berkreasi mencari sumber pembiayaan tambahan guna menjaga kemandirian pembangunan. Namun, dorongan itu tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat kecil yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<\/p>\n

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah kota dalam meningkatkan PAD, tetapi dengan catatan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban masyarakat luas. \u201cKami DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota dalam meningkatkan PAD itu tidak membebani masyarakat ya,\u201d ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (04\/09\/2025) sore.<\/p>\n

Menurut Samri, inovasi dan kreativitas dalam menggali sumber PAD memang diperlukan. Namun, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap warga, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. \u201cArtinya, silakan berkreasi untuk menambah PAD, tapi kita memberikan warning, jangan membebani ke masyarakat umum,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ia mencontohkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai kebijakan yang berpotensi memberatkan masyarakat kecil. \u201cSalah satu contoh misalnya, kenaikan PBB misalnya,\u201d katanya. Karena itu, DPRD dengan tegas tidak merekomendasikan langkah tersebut. \u201cItu tidak kami rekomendasikan, itu bagian dari pada untuk menambah PAD, kalau PBB ini sudah menyentuh ke masyarakat luas,\u201d jelas Samri.<\/p>\n

Sebagai alternatif, Samri menilai sektor usaha lebih tepat untuk digali sebagai tambahan pendapatan daerah. Menurutnya, pajak distribusi atau pungutan dari kalangan pengusaha bisa memberikan kontribusi signifikan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat umum. \u201cKalau misalnya kita meningkatkan pajak distribusi bagi para pengusaha misalnya, ini kan meningkatkan dari sektor,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Ia juga menekankan bahwa pajak dari sektor tertentu, seperti reklame, lebih adil diterapkan karena menyasar kelompok yang memang memiliki keuntungan ekonomi. \u201cKarena pengusaha itu kan mendapatkan income, dan tidak semua masyarakat yang melakukan usaha yang kita maksud, dari sektor yang tertentu misalnya reklame,\u201d terangnya.<\/p>\n

Dengan strategi tersebut, Samri berharap target PAD yang dicanangkan pemerintah kota tetap tercapai tanpa menimbulkan gejolak sosial. \u201cUntuk itu, mudah-mudahan dengan cara-cara ini target PAD kita tercapai, tapi masyarakat juga tidak terbebani,\u201d pungkasnya.[] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA – Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi sorotan. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat daerah harus berkreasi mencari sumber pembiayaan tambahan guna menjaga kemandirian pembangunan. Namun, dorongan itu tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat kecil yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":134509,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,6585],"tags":[11888,11887],"class_list":["post-134508","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kota-samarinda","tag-ekonomidaerah","tag-padkotasamarinda"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=134508"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134508\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":134676,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134508\/revisions\/134676"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/134509"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=134508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=134508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=134508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}