{"id":135787,"date":"2025-09-11T10:22:51","date_gmt":"2025-09-11T02:22:51","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=135787"},"modified":"2025-09-11T10:22:51","modified_gmt":"2025-09-11T02:22:51","slug":"keterbatasan-guru-hambat-pelaksanaan-mulok-di-samarinda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/keterbatasan-guru-hambat-pelaksanaan-mulok-di-samarinda\/","title":{"rendered":"Keterbatasan Guru Hambat Pelaksanaan Mulok di Samarinda"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA –<\/strong> Upaya pelaksanaan muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah Kota Samarinda masih menghadapi kendala serius, terutama terkait ketersediaan tenaga pendidik. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten menjadi hambatan utama. \u201cTernyata ketersediaan SDM-nya yang kita ini ya,\u201d ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (10\/09\/2025) siang.<\/p>\n

Puji menyebut sejumlah bidang muatan lokal sulit dilaksanakan karena minimnya guru yang mampu mengajar sesuai kompetensi. \u201cSiapa yang mengajar guru bahasa Kutai, siapa yang bisa mengajar seni tari, siapa yang bisa memberikan pengajaran tentang membuat misalnya bolu peca, lalu siapa yang bisa mengajar tentang kearifan lokal kita, misalnya tentang keberadaan amplang,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Ia menambahkan, hampir 800 satuan pendidikan di Samarinda membutuhkan guru dengan kualifikasi khusus agar pelajaran mulok bisa diterapkan merata. Namun, saat ini baru segelintir sekolah yang mampu menjalankannya. \u201cJadi jadi mungkin hanya contohnya dari hampir hampir 800 sekolah satuan pendidikan di Kota Samarinda itu kan kalau mulok dimasukkan dalam kurikulum kita perlu ketersediaan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Puji mencontohkan SMP Negeri 2 yang sudah memiliki tenaga pengajar seni tari. Namun, kondisi serupa belum merata di sekolah lain. \u201cJadi saat ini hanya menurutnya SMP 2, ada tari-tarian yang bisa mengajar,\u201d katanya. Ia menyayangkan tidak adanya keseragaman dalam pelaksanaan muatan lokal, termasuk pengajaran bahasa Kutai. \u201cTapi kan nggak semua sekolah bisa harusnya kan seragam ya,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Lebih jauh, Puji mengingatkan bahwa generasi sebelumnya pernah mendapat pelajaran bahasa Kutai secara formal dengan dukungan buku ajar. Kini, materi tersebut sudah tidak lagi tersedia. \u201cKan kita dulu punya, waktu jamannya saya sih diajarin bahasa Kutai, ada bukunya, sekarang nggak ada,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan strategi jangka panjang, termasuk menyekolahkan guru agar memiliki sertifikasi dan kompetensi. \u201cKita membuat mulok sebagai kearifan lokal di Kota Samarinda tetapi ketersediaan SDM-nya itu yang nanti kaitannya dengan anggaran lagi karena kita mungkin harus menyekolahkan guru,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Ia mencontohkan, guru bisa dikirim ke sekolah seni di Yogyakarta untuk mendalami seni tari dan bidang kebudayaan lain. Selain itu, kebutuhan pengajar seni musik tradisional juga harus diperhatikan. \u201cIni tadi musik sape, itu kan harus ada ahlinya, bukan hanya orang-orang yang ahli memainkan, tetapi kan harus ada bukti literasinya itu ya,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Puji menekankan, tanpa SDM yang mumpuni, muatan lokal tidak akan berjalan optimal. \u201cItu yang kita belum punya,\u201d pungkasnya.[] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis:\u00a0 Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA – Upaya pelaksanaan muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah Kota Samarinda masih menghadapi kendala serius, terutama terkait ketersediaan tenaga pendidik. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten menjadi hambatan utama. \u201cTernyata ketersediaan SDM-nya yang kita ini ya,\u201d ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota …<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":135788,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,6585],"tags":[11934,11931,11935],"class_list":["post-135787","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kota-samarinda","tag-muatanlokalsamarinda","tag-pelestarianbudaya","tag-pendidikankutai"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135787","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=135787"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135787\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":135853,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135787\/revisions\/135853"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/135788"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=135787"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=135787"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=135787"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}