{"id":136870,"date":"2025-09-16T14:52:55","date_gmt":"2025-09-16T06:52:55","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=136870"},"modified":"2025-09-16T14:52:55","modified_gmt":"2025-09-16T06:52:55","slug":"dprd-ingatkan-pemotongan-tkd-bisa-hambat-pembangunan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/dprd-ingatkan-pemotongan-tkd-bisa-hambat-pembangunan\/","title":{"rendered":"DPRD Ingatkan, Pemotongan TKD Bisa Hambat Pembangunan"},"content":{"rendered":"

SAMARINDA<\/strong> \u2013 Isu rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk di Kota Samarinda, menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pembangunan di daerah. Sejumlah pihak berharap kebijakan tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya ditinjau ulang sebelum benar-benar diberlakukan.<\/p>\n

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjadi salah satu pihak yang menyoroti wacana itu. Ia menegaskan, pemerintah pusat perlu bijak dalam mengambil keputusan, mengingat mayoritas daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk menopang kebutuhan pembangunan.<\/p>\n

\u201cPastinya sih kita berharap mudah-mudahan ini tidak atau belum atau batal dilaksanakan pemotongan TKD itu tadi,\u201d ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (15\/09\/2025).<\/p>\n

Menurut Deni, rencana tersebut masih bersifat wacana karena belum ada surat keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia menekankan, selama belum ada kepastian hukum, daerah tetap menaruh harapan agar kebijakan itu ditinjau ulang. \u201cMudah-mudahan ini kan masih belum fix, artinya kita masih menunggu surat keputusan nantinya dari pemerintah pusat,\u201d katanya.<\/p>\n

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kebijakan pemotongan TKD berpotensi menimbulkan dampak serius bagi daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya rendah. Hal ini karena sebagian besar daerah belum memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup untuk menutup kebutuhan pembangunan maupun belanja operasional.<\/p>\n

\u201cMereka bisa mempertimbangkan lagi, karena bagaimanapun di Indonesia ini hanya empat provinsi yang bisa berdiri sendiri dalam artian PAD-nya melebihi daripada dana transfer pusat,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Deni juga menyebutkan, selain di tingkat provinsi, hanya segelintir kabupaten\/kota di Indonesia yang mampu membiayai daerahnya secara mandiri dengan tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik. \u201cDan juga ada kurang lebih berapa kabupaten kota itu mungkin ada delapan kabupaten kota yang itu juga bisa membiayai kabupatennya sendiri dengan bantuan yang sedikit,\u201d ungkapnya.Untuk menggambarkan kondisi kesenjangan fiskal antar daerah, Deni memberikan perbandingan sederhana. \u201cArtinya perbandingannya 80-20 misalkan kan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia menegaskan, kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya dana transfer pusat sebagai tulang punggung pembangunan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Jika pemotongan benar-benar dilakukan, bukan tidak mungkin program pembangunan terhambat dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.<\/p>\n

\u201cKalau di satu sisi, dari jumlah yang ada kan masih banyak daerah-daerah ataupun provinsi yang saat ini bergantung full dengan pemerintah pusat dalam artian, dana transfernya itu sangat diharap sekali untuk mendukung pembangunan daerah kota-kota maupun di provinsi yang ada di Indonesia,\u201d pungkasnya. [] ADVERTORIAL<\/p>\n

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAMARINDA \u2013 Isu rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk di Kota Samarinda, menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pembangunan di daerah. Sejumlah pihak berharap kebijakan tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya ditinjau ulang sebelum benar-benar diberlakukan. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjadi salah satu pihak yang menyoroti wacana itu. …<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":136871,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,6585],"tags":[8584,7506],"class_list":["post-136870","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kota-samarinda","tag-deni-hakim-anwar","tag-tkd"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/136870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=136870"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/136870\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":137071,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/136870\/revisions\/137071"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/136871"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=136870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=136870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=136870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}