{"id":138821,"date":"2025-08-09T14:52:55","date_gmt":"2025-08-09T06:52:55","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=138821"},"modified":"2025-09-24T15:06:51","modified_gmt":"2025-09-24T07:06:51","slug":"safruddin-tegaskan-pentingnya-kontrol-ketat-bantuan-sosial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/safruddin-tegaskan-pentingnya-kontrol-ketat-bantuan-sosial\/","title":{"rendered":"Safruddin Tegaskan Pentingnya Kontrol Ketat Bantuan Sosial"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><b>KUTAI KARTANEGARA <\/b>\u2013 Polemik tumpang tindih program bantuan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengemuka. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Safruddin, menilai lemahnya sistem pendataan menjadi penyebab utama ketidakteraturan penyaluran bantuan tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan, terdapat dugaan adanya kelompok nelayan yang menerima bantuan ganda, baik dari anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Menurut Safruddin, kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cData penerima bantuan sering kali bersumber dari Dinas Sosial, sementara kelompok nelayan tersebut juga sudah menerima bantuan serupa dari Pemerintah Kabupaten,\u201d ungkap Safruddin saat diwawancarai Jumat (08\/08\/2025).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan, masalah bukan terletak pada masyarakat penerima, melainkan minimnya koordinasi antar lembaga penyalur bantuan. \u201cIni bukan kesalahan masyarakat, melainkan lemahnya koordinasi antar lembaga penyalur bantuan,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Safruddin menambahkan, beberapa program dari pemerintah pusat memang diperuntukkan secara perorangan dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Namun tanpa verifikasi yang cermat, risiko bantuan ganda sulit dihindari. Karena itu, ia menekankan perlunya transparansi serta sistem kontrol yang ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPerlu ada sistem kontrol yang lebih ketat supaya bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait praktik penyalahgunaan bantuan, Safruddin menyampaikan sikap tegas. Ia mencontohkan kebijakan yang diterapkannya di daerah pemilihan. \u201cDi tempat saya, kalau ada yang menjual bantuan, langsung saya cut, tidak akan mendapat bantuan lagi selama beberapa tahun,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, tindakan tegas tersebut penting agar program bantuan tetap memiliki integritas sekaligus memberi efek jera. \u201cKita harus memastikan bantuan ini digunakan sesuai tujuan,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada bagian akhir, Safruddin mendorong pemerintah daerah memperbaiki sistem pendataan serta memperkuat pengawasan. Ia mengingatkan agar tujuan utama dari program, yakni pengentasan kemiskinan, tidak justru menimbulkan persoalan baru. \u201cTujuan kita jelas, bantuan ini harus menyentuh orang-orang yang tepat. Jangan sampai program pengentasan kemiskinan malah menimbulkan masalah baru,\u201d tutupnya. [] ADVERTORIAL<\/p>\n<p>Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KUTAI KARTANEGARA \u2013 Polemik tumpang tindih program bantuan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengemuka. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Safruddin, menilai lemahnya sistem pendataan menjadi penyebab utama ketidakteraturan penyaluran bantuan tersebut. Ia menjelaskan, terdapat dugaan adanya kelompok nelayan yang menerima bantuan ganda, baik dari anggaran pemerintah pusat maupun &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":138823,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,8920],"tags":[12132,12133],"class_list":["post-138821","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kutai-kartanegara","tag-anggota-komisi-i-dprd-kukar","tag-safruddin"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=138821"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138821\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":138825,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138821\/revisions\/138825"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/138823"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=138821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=138821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=138821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}