{"id":139918,"date":"2025-09-11T10:15:19","date_gmt":"2025-09-11T02:15:19","guid":{"rendered":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/?p=139918"},"modified":"2025-09-30T15:11:21","modified_gmt":"2025-09-30T07:11:21","slug":"ahmad-yani-jangan-ada-nepotisme-dalam-rekrutmen-bumd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/ahmad-yani-jangan-ada-nepotisme-dalam-rekrutmen-bumd\/","title":{"rendered":"Ahmad Yani: Jangan Ada Nepotisme dalam Rekrutmen BUMD"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><b>KUTAI KARTANEGARA <\/b>\u2013 Polemik seputar pengisian jabatan Direktur PT. KSDE, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang migas, mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Ia menegaskan bahwa posisi strategis tersebut harus dipastikan diisi oleh orang-orang yang berkompeten, bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan politik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Ahmad Yani, industri migas bukanlah sektor biasa. Selain membutuhkan modal besar, bisnis ini juga penuh risiko sehingga pengelolaannya tidak bisa diberikan kepada pihak yang tidak memiliki keahlian. \u201cBukan tim sukses yang jadi direktur, tapi orang yang benar-benar profesional. Migas ini bisnis besar, butuh ahli migas di dalamnya. Tidak boleh orang sembarangan apalagi yang tidak punya pengalaman,\u201d tegasnya, Rabu (10\/09\/2025).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk itu, Ahmad Yani mendorong agar seleksi direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dengan proses yang transparan, akan terlihat siapa kandidat yang memenuhi standar kompetensi dan integritas. \u201cSilakan dilakukan fit and proper test, lakukan koreksi, dan pastikan yang direkrut adalah yang sangat profesional. Itu intinya,\u201d jelasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh, ia menyinggung kewajiban DPRD dalam memberikan pendapat dan persetujuan terkait calon direksi BUMD. Selama ini, peran dewan dianggap kurang penting oleh pihak manajemen, padahal aturan jelas mengatur hal tersebut. \u201cSeharusnya ada pendapat DPR. Kalau tidak disetujui, sebenarnya bisa ditolak. Tapi selama ini pendapat DPR dianggap kurang dibutuhkan, padahal aturan jelas mengamanatkan itu,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahmad Yani juga mengingatkan agar proses rekrutmen bebas dari praktik nepotisme. Menurutnya, kesempatan harus terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki kapasitas, baik putra daerah, nasional, maupun tenaga profesional dari luar negeri. \u201cTidak boleh ada nepotisme. Siapapun yang mampu silakan, baik lokal maupun nasional. Bahkan kalau tidak ada orang Indonesia yang mumpuni, rekrut saja dari luar negeri. Karena ini bisnis migas, harus benar-benar dikelola profesional,\u201d tegasnya lagi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menekankan, keberhasilan BUMD migas sangat bergantung pada kualitas pemimpinnya. Jika dipimpin oleh figur profesional, PT. KSDE diyakini dapat memberikan keuntungan optimal sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kukar. \u201cKalau BUMD ini dipimpin orang yang profesional, hasilnya akan maksimal. Ini bukan soal politik, tapi soal kepentingan daerah dan masyarakat luas,\u201d pungkasnya. [] ADVERTORIAL<\/p>\n<p>Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KUTAI KARTANEGARA \u2013 Polemik seputar pengisian jabatan Direktur PT. KSDE, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang migas, mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Ia menegaskan bahwa posisi strategis tersebut harus dipastikan diisi oleh orang-orang yang berkompeten, bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan politik. Menurut Ahmad &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":140543,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2,8920],"tags":[10077,12203],"class_list":["post-139918","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-advertorial","category-dprd-kutai-kartanegara","tag-ahmad-yani","tag-pt-ksde"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/139918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=139918"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/139918\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":139925,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/139918\/revisions\/139925"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media\/140543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=139918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=139918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/beritaborneo.com\/main\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=139918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}